RIZAL AMINUDIN

Kekuatan Teritorial dan Genealogi Agama

2009-03-22T19:54:00.001-07:00

OLEH ANTONIUS PURWANTO dan BAMBANG SETIAWAN

MALUKU menjadi wilayah pertautan yang kental antara tradisi, agama, dan politik. Segregasi area kebudayaan dan dominasi agama mencerminkan kekuatan politik yang berbeda. Wilayah di mana dominasi Kristen lebih kuat cenderung menjadi wilayah yang mendukung ideologi nasionalis persatuan dan wilayah dengan dominasi Islam kuat cenderung mendukung partai berideologi nasionalis pembangunan.

Wilayah kebudayaan masyarakat Maluku dapat dibagi menjadi tiga teritori atau area kebudayaan besar, yaitu wilayah utara (Pulau Ternate, Tidore, Halmahera, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya) yang pada saat ini secara administratif masuk ke dalam Provinsi Maluku Utara, wilayah tengah (Pulau Seram, Buru, Ambon, dan pulau-pulau Lease), serta wilayah tenggara (meliputi masyarakat di pulau-pulau tenggara, tenggara barat, dan Kepulauan Aru). Area tengah dan tenggara inilah yang saat ini menjadi wilayah administratif Provinsi Maluku.

Menurut antropolog dari Universitas Pattimura, Wellem R Sihasale, pada setiap culture area atau wilayah kebudayaan, terdiri dari berbagai subetnik dengan beragam budaya yang memiliki karakteristik tersendiri, tetapi hampir mirip atau sama satu dengan yang lain. Subetnik-subetnik masyarakat yang terbentuk dan mendiami suatu culture area membangun kehidupannya dalam suatu bentuk struktur dan pola pengelompokan masyarakat yang berbeda di antara wilayah kebudayaan masing-masing (Sihasale, 2005).

Perjalanan sejarah di ketiga wilayah kebudayaan itu membuat masing-masing wilayah memiliki corak keagamaan yang berbeda. Wilayah utara lebih mencerminkan kuatnya tradisi Islam di bawah pengaruh Kerajaan Ternate dan Tidore. Sebaliknya, wilayah tenggara memiliki pertautan yang kuat dengan tradisi Kristen yang dibawa Portugis dan Belanda. Sementara itu, area tengah merupakan wilayah di mana kedua tradisi keagamaan itu hadir dengan kekuatan yang hampir seimbang. Di wilayah ini jumlah pemeluk agama Islam sekitar 57 persen dan pemeluk agama Katolik dan Protestan berkisar 42 persen.

Tiga wilayah kebudayaan ini juga memberikan warna yang berbeda dalam pilihan politik masyarakat. Dalam tiga pemilu yang berjalan secara demokratis, tahun 1955, 1999, dan 2004, terlihat bahwa masing-masing wilayah memiliki corak kekuatan politik yang berbeda. Pada Pemilu 1955 bagian utara merupakan perwujudan dari kekuatan partai Islam, terutama Masyumi. Di wilayah ini kemenangan Masyumi mencapai 44,6 persen, jauh lebih unggul dibandingkan suara untuk Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik yang hanya mencapai 22,1 persen. Hal sebaliknya terjadi di bagian tenggara, suara untuk Parkindo dan Partai Katolik mencapai 60,8 persen, sedangkan Masyumi hanya meraih 20,9 persen. Sementara di wilayah perebutan pengaruh, bagian tengah (Maluku Tengah dan Kota Besar Ambon), perolehan suara partai Islam ataupun Kristen cenderung seimbang, masing-masing 43,7 persen dan 38,3 persen. Di wilayah ini Partai Syarikat Islam Indonesia cukup terasa dengan menyumbangkan 7 persen suara bagi kekuatan partai Islam.

Di mana wilayah yang cenderung memiliki stabilitas suara pemilih (stability voters) dan bagian mana yang cenderung berubah? Ternyata wilayah-wilayah di mana kekuatan pemilih Kristen dominan cenderung menjadi wilayah yang sulit berubah. Sebaliknya, wilayah-wilayah di mana pemilih Muslim dominan, cenderung lebih mudah berubah.

Pemilu demokratis yang kembali digelar setelah selama enam pemilu sebelumnya kekuatan politik Indonesia dicengkeram oleh rezim otoriter memperlihatkan pola yang mirip dengan situasi 1955. Hanya saja, wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Masyumi kemudian diambil alih oleh Golkar yang ciri ideologi nasionalisnya lebih bercorak developmentalis. Dengan demikian, terjadi perubahan ideologis kawasan politik, dari Islam menjadi nasionalisme pembangunan. Sebaliknya, wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh partai-partai Kristen cenderung mengikuti garis fusi partai, mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ataupun partai-partai dengan ciri ideologi nasionalisme persatuan (state-nationalism). PDI-P memiliki keterikatan yang kuat dengan partai-partai Kristen setelah Pemerintahan Soeharto memangkas jumlah partai dan memberlakukan kebijakan fusi menjadi tiga partai pada tahun 1973. Saat itu, Parkindo dan Partai Katolik dilebur ke dalam PDI.

Dalam Pemilu 2004 kecenderungan PDI-P mendapat dukungan dari wilayah-wilayah yang dimenanginya pada Pemilu 1999 juga masih terlihat. Kota Ambon, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru memperlihatkan dukungan yang masih cukup solid pada partai ini. Meskipun suara di wilayah pemekaran dari Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara Barat, berhasil dimenangi oleh Golkar, sebagian suara mengalir ke partai-partai yang memiliki akar genealogis PDI-P.

Perubahan konfigurasi

Perkembangan demokrasi di tingkat lokal yang tercermin dari penyelenggaraan pilkada mendukung asumsi bahwa figur terlihat lebih efektif menggiring dukungan ketimbang mesin politik partai. Namun, kemenangan kandidat yang didukung partai tertentu tetap berpotensi mengubah konfigurasi kekuatan politik partai.

Dari 10 kali pilkada sepanjang tahun 2005-2008, termasuk di tingkat provinsi, hanya satu pertarungan di Kabupaten Buru yang mampu dimenangi Partai Golkar tanpa koalisi. Empat kemenangan selebihnya, Partai Golkar harus berkoalisi dengan beberapa partai, baik yang bernuansa Islam maupun nasionalis. Misalnya, di Kabupaten Maluku Tengah, Partai Golkar berkoalisi dengan PBR, PKPB, PAN, PNUI, dan Patriot Pancasila untuk memenangi pasangan Abdullah Tuasikal-Imanuel Seipalla sebagai bupati dan wakil bupati. Adapun di Maluku Tenggara, Partai Golkar menggandeng enam partai lainnya untuk memenangi pasangan Andreas Rentanubun-Yunus Serang.

Sementara itu, PDI-P selain memenangi Pilkada Kota Ambon juga merebut kembali Maluku Tenggara Barat dengan kemenangan kandidatnya. Dalam Pemilihan Gubernur Maluku, PDI-P yang berkoalisi dengan enam parpol lainnya memenangi kursi gubernur dan mengalahkan calon gubernur dari Partai Golkar. Pasangan Karel Albert Ralahalu dan Said Assegaff yang diusung PDI-P bahkan menang di semua kabupaten/kota.

Yang menarik, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Partai Golkar dan PDI-P di Kabupaten Seram Bagian barat dan Seram Bagian timur justru kalah oleh pasangan calon yang diusung oleh partai-partai lainnya. Selain itu, Kabupaten Seram Bagian Barat dimenangi oleh pasangan yang diusung oleh PDS, PKPB, dan Partai Pelopor. Adapun di Seram Bagian Timur pasangan Abdullah Fanath-Siti Umuria Suruwaky yang didukung oleh PKPI, PKS, dan PKPB mengalahkan pasangan yang diusung oleh Partai Golkar dan PDI-P.

Menanggapi Pemilu 2009, pengamat politik dari Universitas Pattimura Ambon, Jusuf Madubun, berpendapat selain faktor ideologi partai, preferensi pemilih masyarakat Maluku dalam Pemilu 2009 juga akan ditentukan oleh figur-figur yang akan diusung oleh partai politik. Perolehan suara parpol dalam pemilu nanti akan sangat ditentukan oleh sejauh mana parpol tersebut menempatkan caleg yang cukup dikenal dan diterima oleh konstituen lokal. ”Tidak tertutup kemungkinan terjadi kejutan dalam konfigurasi politik di Maluku dalam pemilu tahun ini. Baik partai yang mengusung ideologi nasionalis maupun bernuansa agama akan bersaing ketat untuk mendapatkan simpati pemilih,” ungkap Madubun.

(ANTONIUS PURWANTO dan BAMBANG SETIAWAN/ Litbang Kompas)

Dualisme Ketegangan dan Harmoni

2009-03-22T19:50:00.002-07:00

UMUMNYA, masyarakat Maluku percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu suku bangsa dan budaya yang sama, yakni dari Maluku Tengah. Penduduk Maluku Tengah sendiri dipercaya berasal dari Pulau Seram. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa mayoritas etnis Maluku sekarang ini adalah ras Melanesia Pasifik. Dalam berbagai literatur juga diceritakan bahwa setelah beranak pinak, mereka menyebar ke seluruh wilayah Maluku, termasuk ke Kepulauan Lease (Pulau Haruku, Pulau Saparua, dan Pulau Nusalaut) serta Pulau Ambon.

Sedari dulu, nenek moyang orang Maluku diyakini telah memiliki sistem pranata sosial budaya, politik, dan ekonomi yang sudah cukup baik. Itulah yang kemudian mengkristal menjadi sebuah pranata sosial budaya pela, gandong, dan giwalima. Pela adalah sistem ikatan persaudaraan dua desa atau lebih yang didasarkan pada faktor di luar genealogis (keturunan). Sedangkan yang mempunyai hubungan faktor genealogis karena leluhurnya berasal dari keturunan yang sama disebut gandong. Gandong sendiri berarti adik. Siwalima berarti sembilan dan lima yang menggambarkan dua kelompok besar masyarakat Maluku. Patasiwa adalah satu kesatuan sosial budaya masyarakat desa dengan sembilan kelompok, sedangkan patalima dengan lima kelompok.

Pranata sosial itu diciptakan lantaran dalam kehidupan sehari-hari, antagonisme kehidupan antara komunitas yang disebut kelompok sembilan (siwa) dan yang lima (lima) yang sebenarnya adalah bersaudara memang kerap terjadi. Keduanya berkembang dalam persaingan dan ketegangan. Penyebabnya, misalnya, gara-gara masalah penguasaan tanah yang kurang jelas garis batasnya. Namun, dengan ”kehidupan ke-pela-an” dan semangat kebersamaan siwalima, hubungan sosial yang sering menegang itu dapat dikendalikan menjadi rukun.

Sejak dulu masyarakat Maluku pun dipercaya telah memiliki kesatuan-kesatuan politik yang tercermin dari terbentuknya sejumlah ”Republik Pedesaan” yang dipimpin oleh seorang yang disebut Ulu Latu atau Upu Aman (Hena). ”Republik Pedesaan” itu dibentuk atas dasar ikatan teritorial, genealogis, dan religi. Ini berarti rakyatnya memiliki wilayah hidup tertentu, terikat dalam suatu ikatan kekerabatan menurut keturunan tertentu dan mendukung satu kepercayaan (adat) yang sama. Mereka pun membentuk persekutuan lebih luas yang disebut negeri. Setiap negeri yang terdiri atas sejumlah ”Republik Pedesaan” itu merupakan satu kesatuan adat.

Di sini adat dipakai sebagai aturan dan hukum untuk mengatur pola tingkah laku masyarakatnya. Masyarakat diikat oleh kepercayaan yang sama, leluhur komunal yang sama, juga tanah dan gunung yang sama. Pemimpin negeri dianggap sebagai ayah (ama) atau ibu (ina) yang melindungi penduduknya (anak negeri). Konsep kosmologi seperti itu membuat solidaritas pada negerinya sangat tinggi. Keterikatan anak-anak negeri kepada kepercayaan mereka yang simbolik dengan ”Upu Lanite”, ”Ina Ume”, ”Tete Nene Moyang”, dan ”Gunung Tanah” dapat memberi kekuatan. Ancaman bagi sebuah negeri merupakan ancaman bagi semua anak negeri.

Jadi, sebenarnya sebelum masuknya pengaruh peradaban, terutama Arab (Islam) dan Eropa (Kristen), Maluku telah memiliki latar belakang sosial budaya ekonomi dan politik yang mapan. Masyarakat Maluku pun sejak dulu sudah memiliki sikap egaliter, terbuka, dan tata krama yang luhur. Sikap keterbukaan, misalnya, ditunjukkan dengan penerimaan mereka terhadap para pendatang dengan tangan terbuka.

Dalam perilaku politik pun masyarakat Maluku tidak terlepas dari faktor budaya dan etnisitas. Menurut antropolog dari Universitas Pattimura, Mus Huliselan, masyarakat Maluku memiliki sistem kekerabatan yang sangat erat. Kultur hidup tradisional masyarakat Maluku masih menjunjung tinggi adat tradisional dalam ikatan genealogis dan teritorial. Wilayah-wilayah kultural semacam itu biasanya memiliki seorang ketua adat yang senantiasa diikuti semua langkahnya, termasuk dalam segi politik.

Selain faktor ideologis berupa keterikatan pada parpol tertentu, setidaknya ada tiga faktor yang akan menentukan preferensi masyarakat dalam pemilu nanti, yaitu faktor teritorial, genealogis, dan religi. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menentukan pemenang dari kandidat dengan perolehan suara terbanyak, ia memperkirakan parpol yang memiliki figur-figur caleg yang bisa diterima dan dekat dengan masyarakat, baik secara teritorial, agama, adat, maupun genealogis, akan sangat menentukan perolehan suara parpol pada pemilu nanti. (ANTONIUS PURWANTO)

Pemekaran Melantakkan Partai-partai Besar

2009-03-22T19:50:00.001-07:00

Oleh ARITASIUS SUGIYA

POLA penguasaan wilayah politik atas partai-partai besar di Papua mulai berubah semenjak pemekaran daerah gencar dilakukan. Semakin banyak daerah baru yang bermunculan, semakin berkuranglah kekuasaan parpol besar. Namun, sebaliknya, bagi partai-partai kecil, pemekaran justru merupakan berkah. Beberapa daerah yang baru dipecah berhasil dimenangi partai kecil.

Tradisi pemilihan umum di Provinsi Papua tergolong muda jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Jika warga provinsi lain sudah mengalami proses pemilu sejak 1955, penduduk Papua baru memulainya pada tahun 1971. Itu pun pemilu yang tergolong kurang demokratis karena di bawah tekanan rezim Orde Baru. Waktu itu, Golkar menguasai perolehan suara. Bahkan, pada Pemilu 1977 Golkar mampu mendulang 86,6 persen suara.

Oleh karena itu, tak mengherankan jika Golkar, yang menjadi alat politik penguasa, bisa mencengkeram kuat di tanah Papua hingga lama. Bahkan, pada Pemilu 1999 hingga 2004 yang tergolong demokratis pun, sisa-sisa cengkeraman Golkar masih terlihat. Pada dua pemilu terakhir tersebut, partai berlambang beringin ini masih meraih gelar pemeroleh suara terbanyak.

Keberhasilan Golkar ini tidak lepas dari proses kaderisasi dan jaringan struktural yang dibangunnya hingga pelosok daerah di Tanah Papua. Hal ini juga diyakini oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih (FISIP Uncen) Naffi Sanggenafa. Sampai pemilu terakhir, kekuatan Golkar belum tertandingi oleh parpol mana pun.

Namun, ketika kebijakan pemekaran mulai dilakukan dan mulai merebak pada tahun 2000-an kondisi mulai berubah. Penguasaan wilayah partai mulai berbelok. Tawaran baru dari partai-partai baru pun membuat pilihan politik warga Papua juga berubah.

Kekuatan parpol baru pelan-pelan menggerogoti kekuatan Partai Golkar. Sejak Pemilu 1999 dan 2004 disusul oleh pemilu-pemilu lokal untuk memilih kepala daerah yang baru menjadi babak penurunan genggaman Golkar.

Daerah-daerah yang sebelumnya menjadi wilayah basis lama-lama runtuh. Dari 12 kabupaten dan kota yang berhasil dimenanginya pada Pemilu 2004, hanya 1 daerah yang berhasil dipertahankan dalam pilkada tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. Hanya di Kabupaten Sarmi pasangan calon dari partai ini, Edward Fonataba dan Berthus Kyeu-yeu, yang berhasil menang dengan meraih 40 persen suara.

Apakah ini hanya terjadi pada Golkar? Tidak juga. Fenomena serupa juga dialami oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga tergolong partai nasional besar. Bahkan, penurunan perolehan suara partai ini lebih tragis. Jika pada Pemilu 1999 partai berlambang banteng ini masih mampu meraih 32,5 persen suara, pada Pemilu 2004 meraup 8 persen saja.

Bahkan, di tiga kabupaten yang dimenanginya, PDI-P gagal meraih kursi bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah. Calon-calon dari PDI-P di Pilkada Kabupaten Yapen Waropen, Waropen, dan Asmat dikalahkan oleh calon-calon yang didukung parpol-parpol kecil, seperti Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Pelopor, Partai Persatuan Daerah, atau Partai Demokrasi Kebangsaan.

Pemekaran wilayah

Salah satu faktor yang menyebabkan pamor partai-partai besar, seperti Partai Golkar dan PDI-P, meredup di Papua adalah pemekaran wilayah administrasi kabupaten. Pemilu 1999, misalnya, jumlah wilayah administrasi di Papua terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota. Perolehan suara Partai Golkar merosot tajam dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, dari 88,8 persen menjadi 37,3 persen. Selebihnya suara terdistribusi ke parpol lain, seperti PDI-P dan parpol yang berbasis keagamaan: Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) dan Partai Katolik Demokrat (PKD).

Selanjutnya pada Pemilu 2004, jumlah wilayah administrasi Papua berkembang menjadi 19 kabupaten dan 1 kota. Lagi-lagi, suara Partai Golkar mulai mengerucut dan menyisakan 24,7 persen suara. Selebihnya suara tersebar secara merata dalam rentang 5-10 persen kepada PDI-P, PDS, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada Pemilu 2009, jumlah wilayah administrasi di Papua menjadi 28 kabupaten dan 1 kota. Bagi parpol baru, hal ini merupakan sebuah berkah dan kesempatan emas untuk dapat meningkatkan perolehan suara secara signifikan, khususnya di tingkat kabupaten/kota.

Namun, di sisi lain, perolehan suara Partai Golkar dan PDI-P kemungkinan besar akan menurun.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Uncen, Beatus Tambaip, menyebutkan alasannya. Selain karena faktor pemekaran wilayah yang memunculkan tokoh dan figur baru, Partai Golkar dan PDI-P mendahulukan calon anggota legislatif dari kader internal partai, baik yang masih duduk di kursi legislatif maupun pengurus teras partai. Padahal, saat ini pemilik mesin pendulang suara justru berada di luar Partai Golkar dan PDI-P.

Pemilu 2004, menurut Beatus Tambaip, menjadi bagian dari proses pembelajaran politik para calon wakil rakyat yang notabene memiliki basis massa kuat yang sebelumnya aktif di Partai Golkar dan PDI-P. Mereka ini mengundurkan diri atau membelot dan bergabung dengan partai-partai baru karena struktur dan garis kebijakan partai menyulitkan mereka untuk menentukan pilihan sesuai idealisme yang ingin diperjuangkan.

Sementara itu, Naffi Sanggenafa mengatakan, masuknya sejumlah tokoh ke dalam parpol baru karena melihat peluang untuk duduk sebagai legislator dan pemimpin daerah. Partai bercirikan agama tidak menjadi prinsip dasar untuk memilih. Sentimen agama sudah tidak mewarnai alasan memilih.

Kini tidak bisa dikatakan bahwa Papua ini wilayah Partai Golkar. Banyak orang mulai melihat bagaimana peta kekuatan partai dan janji ketika kampanye. Masyarakat sudah mulai menyadari. Orang awam hanya melihat realisasi janji kampanye.

Menurut Naffi, orang Papua kadang berseloroh, ”Jangan kamu bicara banyak, sa mau melihat kamu pu janji-janji!”

(ARITASIUS SUGIYA/Litbang Kompas)

"Torang Su Pu" Pilihan

2009-03-22T19:48:00.000-07:00

BANYAK stereotip dikenakan pada masyarakat Papua. Salah satunya, etnis asli Papua dicitrakan memiliki mentalitas improvisatory, kecenderungan ingin selalu mencoba dan tidak akan bertahan lama. Selain itu, suatu sikap yang tidak tekun dalam berupaya dan cepat beralih lagi kepada isu lain apabila mereka merasa gagal.

Realitas sosial ini memberikan peluang terbuka bagi parpol baru untuk masuk di Provinsi Papua.

Stereotip tentang mentalitas suku bangsa Papua itu banyak diungkapkan para antropolog, salah satunya Jan Honore Maria Cornelis Boelaars. Hal ini juga dibenarkan oleh pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Cenderawasih (Uncen), Beatus Tambaip.

Papua terbuka untuk semua parpol. Tak satu parpol pun yang kini berani mengklaim dirinya sebagai kekuatan tunggal sebab masyarakat sudah punya pilihan. Sosok lebih penting daripada parpol.

Penduduk Papua yang mayoritas beretnis asli Papua terbuka terhadap perubahan. Keterbukaan di bidang politik, misalnya, dimulai sejak keikutsertaannya dalam proses demokrasi Pemilu 1971. Pemilu ala Indonesia, bukanlah budaya mereka. Namun, dengan didasari kesadaran sebagai warga negara untuk ikut berpartisipasi, masyarakat Papua pun terlibat.

Adaptasi dengan perubahan membutuhkan proses panjang. Setidaknya masyarakat Papua membutuhkan dua kali pemilu untuk mencapai suatu titik kesadaran akan pentingnya terlibat dalam proses pemilu. Dari peran aktif masyarakat Papua dalam pemilu dapat dikatakan sebagai wilayah yang menjanjikan.

Menurut dekan FISIP Uncen, Naffi Sanggenafa, kecerdasan masyarakat di Papua untuk memilih makin kentara. Mereka tidak lagi memedulikan partai sebab apa pun partainya, kalau tokoh yang ada di sana memang banyak memberikan kontribusi kemajuan dan keadilan daerah, mereka tidak segan-segan untuk memilihnya.

Pandangan itu dapat dilihat pula oleh Kamaluddin (24), seorang sopir di Nabire yang mengaku sudah mempunyai pilihan partai. Baginya, tidak peduli berasal dari partai apa. Namun, kalau calon legislatif itu secara langsung memberikan dampak positif bagi ekonominya, dia akan memilihnya. ”Sa su pu pilihan,” katanya. (Saya sudah punya pilihan).

Naffi Sanggenafa menekankan betapa pentingnya parpol untuk berkarya nyata di masyarakat. ”Berkaryalah secara nyata lebih dahulu sebelum mengharapkan dukungan masyarakat sebab banyak pelajaran yang sudah dipetik masyarakat dari pemilu sebelumnya. Banyak yang janji, tetapi pada akhirnya justru melupakan konstituen,” ujarnya.

Inilah peluang dari parpol baru untuk masuk. Masuknya parpol baru di tanah Papua ini karena melihat sifat dasar masyarakatnya yang terbuka terhadap perubahan tersebut.

Akan tetapi, parpol baru tentu akan mendapatkan perlawanan yang berat dari Partai Golkar dan PDI-P, terutama di daerah-daerah yang pemilihnya sangat loyal. Sebut saja Kabupaten Supiori, Biak Numfor, Sarmi, Jayapura, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Paniai, dan Kota Jayapura. Di wilayah ini dominasi Partai Golkar belum tergoyahkan. Di wilayah ini bermukim kelompok adat Seireri, Mamta, Me Pago, dan Ha Anim.

Sama halnya dengan Golkar, PDI-P juga memiliki daerah yang menjadi basis pemilihnya yang tidak pernah luntur. Di Kabupaten Asmat yang bermukim kelompok adat Ha Anim ini menjadi satu-satunya kabupaten yang menjadi basis massa PDI-P.

Independensi pemilih ini sebagai bentuk sifat demokratis para tokoh agama dan adat. Memang, pemimpin informal seperti tokoh agama dan adat masih sangat penting dan mempunyai pengaruh cukup besar.

”Kalau soal kultur, masyarakat etnis Papua akan tunduk kepada tokoh adat,” kata Naffi. Namun, pemilu kan bukan bagian dari kultur Papua. Jadi, masyarakat sudah punya pilihan. Torang su pu pilihan.

(ARITASIUS SUGIYA)

"Fala Raha" Dalam Kancah Demokrasi

2009-03-22T19:47:00.000-07:00

OLEH KRISHNA P PANOLIH

MALUKU Utara merupakan sebuah kancah tarik-menarik antara kekuatan tradisional lama dan kekuatan baru administrasi pemerintahan modern. Kekuatan aristokrasi seclang mendapat ujian berat lewat prosedur demokrasi yang tecermin dalam pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan umum.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Maluku Utara yang digelar tahun 2007 lalu menjadi sebuah peristiwa dramatis, penuh dengan nuansa perebutan pengaruh antara aristokrasi tradisional yang bersifat lokal dan sistem demokrasi.

Keputusan KPU Maluku Utara, yang menggagalkan pencalonan Sultan Ternate Mudaffar Sjah dalam Pilkada Maluku Utara karena dinilai tidak mampu mengumpulkan dukungan suara yang dipersyaratkan, menjadi persoalan yang pelik bagi eksistensi aristokrasi lokal dan tokoh yang berpengaruh luas dalam kehidupan masyarakat Maluku Utara itu. Mudaffar-Rusdi hanya didukung sekitar 12 persen suara dari PPP dan lima partai lain. Padahal, calon harus didukung partai atau gabungan partai dengan minimal 15 persen suara atau kursi di DPRD. Kekurangan dukungan itu disebabkan dua pengusung lain, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), dinilai merupakan kubu sempalan yang tak direkomendasi pengurus pusat.

Penilaian KPU ini tidak bisa diterima oleh kubu pendukung Sultan. Konflik dan bentrokan fisik pendukung Sultan dengan aparat keamanan hingga pendudukan kantor KPU setempat menjadi titik rawan tahap awal pilkada.

Tampaknya konflik tidak hanya berhenti pada saat pencalonan saja. Konflik paling luas justru terjadi pascapencoblosan. Penghitungan suara Pilkada Maluku Utara menjadi momen yang paling rawan dari seluruh pilkada yang berlangsung di Indonesia, menguras energi dan menjadi konflik yang berkepanjangan.

Pilkada Gubernur Maluku Utara diikuti empat pasang, yaitu Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo, Thaib Armaiyn-Abdul Ghani Kasuba, Irvan Eddyson-Ati Achmad, dan Anthony Charles Sunarjo-Amin Drakel. Hasil penghitungan suara oleh KPU Maluku Utara menunjukkan Armaiyn-Kasuba menang tipis dari pasangan Gafur-Fabanyo, 37,35 persen berbanding 37,17 persen. Namun, keputusan ini kemudian dianulir oleh KPU pusat. Rapat Pleno KPU pusat justru memutuskan sebaliknya, kemenangan untuk Gafur-Fabanyo. Sejak itu konflik terbuka antara kedua pendukung terus mewarnai dunia perpolitikan Maluku Utara. Proses selanjutnya melibatkan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Menteri Dalam Negeri. Pada akhirnya diperlukan campur tangan pemerintah pusat untuk menyelesaikan. Lewat perdebatan yang panjang akhirnya Armaiyn-Kasuba diputuskan sebagai pemenang.

Sesungguhnya, Pilkada Maluku Utara adalah pemetaan riil dari kekuatan-kekuatan politik yang berkolaborasi dengan etnisitas. Thaib Armaiyn, yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, PBR, PBB, PKPB, dan PKB, sebelumnya adalah gubernur yang berasal dari Halmahera Selatan. la diperkirakan mendapat dukungan dari etnis Makian yang termasuk satu dari tiga etnis besar di Malut. Adapun calon wakilnya, Abdul Ghani Kasuba, mengandalkan dukungan dari etnis Tobelo dan Galela-dua etnis besar di Maluku Utara. Pasangan tersebut juga mendapat dukungan Sultan Ternate sehingga berpotensi mendulang suara dari masyarakat Ternate.

Sementara itu, Gafur-Fabanyo, yang diusung oleh Partai Golkar, mengandalkan dukungan massa tradisional dari daerah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Mereka diduga mendapat dukungan dari etnis Tidore, Patani, Weda, dan Gane. Mereka juga mendapat dukungan dari tim suksesnya, Syamsir Andili, yang dikenal dekat dengan kalangan pendatang asal Gorontalo, Buton, Bugis, dan Jawa.

Pasangan ketiga, Anthony Charles Sunarjo-Amin Drakel yang didukung PDI-P mengandalkan dukungan etnis Sanana dan beberapa kantong masyarakat di Pulau Halmahera, khususnya yang tinggal di pelosok. Dan, pasangan terakhir, Irvan Eddyson-Ati Achmad yang didukung PDS, PNI Marhaenisme, Partai Merdeka, PIB, PKPI, PPDI, dan PPNUI lebih mengandalkan massa tradisional dari Galela dan Morotai.

Jika ditelusuri, kekuatan politik paling berpengaruh pada masa lalu adalah Kesultanan Ternate dan Tidore meskipun bukan hanya mereka yang pernah hadir membentuk warna politik di sini. "

"Fala Raha"

Lanskap politik di Maluku Utara tak bisa dilepaskan kaitannya dengan jazirah kekuasaan empat kerajaan yang membentuk konfigurasi kekuatan politik pada kemudian hari. Jazirah itu adalah wilayah kekuasaan empat kerajaan yang dikenal denganTala Raha atau Moloku Kie Raha, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Istilah Maluku pada mulanya hanya digunakan untuk merujuk empat pusat kerajaan di Maluku Utara tersebut.

Ada sejumlah dugaan bahwa Kerajaan Jailolo merupakan yang tertua dibandingkan dengan kesultanan lainnya. Kerajaan ini ditengarai berkuasa di Halmahera sebelum wilayah ini kemudian dikuasai Kerajaan Ternate dan Tidore pada awal abad ke-17.

Sejak runtuhnya kekuasaan Jailolo, wilayah Kesultanan Ternate dan Tidore makin luas. Selain Pulau Ternate, wilayah kekuasaannya juga meliputi Halmahera Utara dan Selatan. Selain itu, kekuasaannya juga mencakup wilayah Kepulauan Sula, Kepulauan Banggai, serta daerah Tobungku di Sulawesi bagian timur.

Sementara itu, Tidore menguasai Halmahera Tengah, tetapi kekuasaannya juga menjangkau wilayah Laut Halmahera dan Laut Seram sampai ke pesisir Irian Jaya. Adapun Kesultanan Bacan berkuasa di Pulau Bacan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya (RZ Leirissa, Halmahera Timur dan Raja Jailolo, 1996).

Status provinsi yang melekat pada Maluku Utara bisa dibilang merupakan fenomena penting di kawasan seluas 140.366,32 kilometer persegi ini. Saat masih jadi bagian dari Provinsi Maluku, Maluku Utara berpredikat kabupaten, bersama (Kabupaten) Halmahera Tengah, dan Kota Administratif Ternate.

Keinginan untuk mandiri sebagai provinsi sudah dimulai sejak 1957, saat Pemerintah RI memulai upaya mengembalikan Irian Barat tahun 1956. Kemudian, pada 1963 sejumlah tokoh dari parpol, seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo), mencoba lagi upaya itu, tetapi kandas. Begitu pun ketika sejumlah tokoh dari Delegasi Rakjat Maluku Utara mendesak hal tersebut kepada pemerintah pada akhir 1966.

Tokoh, penulis, dan pengusaha terkenal asal Maluku, Des Alwi, dalam buku Sejarah Maluku (2005) menyatakan, pada masa kekuasaan Presiden Soekarno (1950-1965), saat segala sesuatu berpusat pada Jakarta, Maluku adalah provinsi yang paling terpencil dan paling dilupakan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Baru pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie daerah ini resmi menjadi provinsi, tepatnya pada 12 Oktober 1999. Berikutnya Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan bergabung pada 2003, serta terakhir Morotai (2008).

Maluku Utara merupakan cerminan sebuah provinsi dengan mayoritas (87 persen) penduduk beragama Islam dengan konsentrasi terbesar di Kota Ternate dan Halmahera Selatan. Pemeluk agama lainnya, yaitu Protestan, relatif terkonsentrasi di Halmahera Utara. Adapun pemeluk Katolik banyak mendiami Kepulauan Sula.

Perubahan konfigurasi

Maluku Utara merupakan basis Masyumi yang cukup kuat, sebagaimana tergambar dari hasil Pemilihan Umum 1955. Di sini Masyumi memperoleh 44,6 persen. Partai Islam selain Masyumi relatif tidak eksis di pemilu awal tersebut. PSII hanya meraih 0,5 persen suara.

Partai lain yang cukup sukses adalah Parkindo yang memperoleh 22 persen suara. Suara untuk partai-partai nasionalis relatif tersebar. Secara keseluruhan partai-partai nasionalis mampu mengumpulkan suara 32,6 persen, dengan dukungan terbesar berasal dari Partai Indonesia Raya (PIR) Hazairin (14,8 persen) dan PNI (13 persen).

Dalam Pemilu 1999 wilayah Maluku Utara dan Halmahera Tengah masih menjadi bagian dari Provinsi Maluku. Pemilu ini memperlihatkan keunggulan Partai Golkar di wilayah ini. Golkar menang di dua kabupaten itu dengan meraih dukungan 43,47 persen. Tempat kedua dipegang oleh PDI-P (17,38 persen) dan selanjutnya PPP (16,66 persen).

Pemetaan yang lebih jelas dapat dilihat pada Pemilu 2004, ketika wilayah ini sudah berdiri sendiri dengan memiliki delapan kabupaten/kota. Meskipun Golkar menjadi pemenang, suaranya telah jauh berkurang, menjadi hanya 23,53 persen. Wilayah-wilayah yang dikuasainya pun hanya di lima kabupaten/kota, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan.

Tempat kedua justru dipegang oleh PKS yang mampu meraih 10,57 persen dan memenangi Halmahera Selatan yang mayoritas memeluk agama Islam. Partai kecil yang di sini sangat diperhitungkan adalah Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK). PDS mampu memenangi suara di Halmahera Utara, tempat pemeluk agama Protestan kuat, dan PDK meraih kemenangan di Kota Ternate yang didominasi kekuatan Islam. Kemenangan PDK di sini tak lepas dari dukungan Sultan Mudaffar Sjah.

Konfigurasi politik di Maluku Utara masih sangat mungkin berubah. Salah satu sebabnya adalah pengaruh kemenangan dan kekalahan dalam pilkada. Sejauh ini hanya PKS yang konsisten memenangi pilkada di wilayah basis massanya. Sementara itu, meskipun menang di beberapa wilayah yang dikuasainya pada pemilu lalu, di Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah Golkar kalah dalam pilkada. Sebaliknya, meskipun tidak menang di satu pun daerah pada Pemilu 2004, PDI-P berhasil menancapkan kukunya dengan meraih kemenangan di tiga wilayah basis massa Golkar. Kekalahan Golkar menjadi kemenangan PDI-P. Tampaknya, wilayah Halmahera memang akan menjadi arena pertarungan yang ketat antara dua partai ini dalam Pemilu 2009. Namun, kekuatan Partai Demokrat dan PKS yang terus tumbuh tetap perlu diperhitungkan, selain partai-partai baru yang juga mencari peluang.

(LITBANG KOMPAS)

Politik Warna-warni di "Kepala Burung"

2009-03-22T19:45:00.000-07:00

Oleh IGNATIUS KRISTANTO

IBARAT rumah, Papua Barat merupakan beranda dari Pulau Papua. Sisi ini umumnya untuk menerima tamu. Penghuninya pun lebih terbuka dan terbiasa menerima pengunjung dari beragam budaya dan politik. Itulah yang membuat ragam pilihan politik di wilayah ini lebih ”berwarna” daripada wilayah saudara tuanya, Provinsi Papua.

Tatkala konsep pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) mulai digelar pada tahun 2005, kabupaten dan kota di Papua Barat tak ketinggalan melakukan alih kekuasaan lokal secara demokratis. Waktu itu terdapat tujuh kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada pada tanggal 29 Agustus dan 6 Oktober. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, Fakfak, Teluk Bintuni Teluk Wondama, Kaimana, dan Manokwari.

Hajatan politik lokal tersebut tentu tidak dilewatkan oleh partai-partai besar, seperti Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Kedua partai itu ikut ”menanamkan” calonnya di masing-masing wilayah untuk bertarung dengan calon dari partai-partai yang tergolong partai kecil.

Hasil pilkada menunjukkan luluhnya kekuasaan politik partai-partai besar. Pada Pemilu 2004 wilayah ini didominasi Partai Golkar. Hanya di Kabupaten Fakfak, PPP berhasil mengungguli partai-partai nasionalis. Pada pertarungan pilkada, Partai Golkar hanya mampu menyabet satu kemenangan di wilayah Teluk Wondama, itu pun harus ditebus dengan koalisi bersama Partai Bulan Bintang. Calon Golkar saat itu, Albert Torei, berpasangan dengan Marice Pesunai Kaikatui.

Demikian pula perolehan PDI-P. Dari tujuh wilayah pilkada, PDI-P hanya meraih kemenangan di dua daerah. Di Kabupaten Teluk Bintuni, pasangan Alfons Manibui dan Akuba Kaitam memenangkan 43,6 persen suara, sedangkan di Kabupaten Manokwari oleh pasangan Dominggus Mandacan dan Dominggus Buiney.

Selain yang direbut Partai Golkar dan PDI-P, wilayah lain berhasil dikuasai oleh koalisi ”pelangi” dari partai-partai ”papan tengah”, seperti PAN, PPP, dan PBB. Di Kabupaten Sorong Selatan, koalisi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) yang mengusung Otto Ihalauw dan Herman Tom Dedaida berhasil menang. Sementara di Kabupaten Kaimana, pasangan dari koalisi PSI, PBR, PAN, dan PPP memenangkan 36 persen suara.

Koalisi Partai Golkar-PKS tak ketinggalan menguasai wilayah pesisir barat dengan merajai kota dan kabupaten Sorong. Di kedua wilayah itu, meski tak mencapai separuh perolehan suara, koalisi tersebut berhasil menang.

Hasil tersebut menyiratkan, bukan hanya partai berhaluan nasionalis sekuler saja yang dapat menang di ajang kontestasi pilkada, tetapi juga partai-partai berideologi Islam. Partai-partai Islam, seperti PBB, PPP, dan PKS, pun mampu merebut simpati dan dukungan politik di Papua Barat. Dibandingkan dengan hasil pilkada di Provinsi Papua, corak kemenangan pilkada di Papua Barat memang lebih ”berwarna” dan beragam.

Heterogenitas pilihan

Sebenarnya, jika dirunut ke belakang, melihat pola kemenangan parpol dalam pemilu-pemilu sebelumnya, terutama di tahun 1999 dan 2004, kecenderungan ini sebenarnya sudah terlihat. Peta politik perolehan suara partai-partai pemenang memang tidak ada yang dominan.

Partai Golkar sebagai peraih suara terbanyak tidak mampu meraih separuh jumlah pemilih di seluruh wilayah yang saat ini menjadi Provinsi Papua Barat. Perolehan suara Partai Golkar dalam Pemilu 1999 hanya mencapai 42 persen, bahkan merosot menjadi 25 persen pada Pemilu 2004.

PDI-P turut merosot perolehan suaranya dalam kedua pemilu tersebut dari 33 persen menjadi 13 persen pada Pemilu 2004. Sisa suara lainnya direbut partai-partai papan tengah yang saat ini cukup berjaya di pertarungan pilkada.

Fenomena kemerosotan Golkar dan PDI-P serta kenaikan parpol papan tengah dalam dua pemilu legislatif terakhir tersebut bisa jadi mengindikasikan bahwa pilihan politik masyarakat Papua Barat terhadap partai politik semakin divergen, menyebar. ”Tapak-tapak” penyebaran ini semakin diperjelas dengan hasil pilkada yang kelihatan ”berona” karena tidak ada penguasa politik tunggal lagi di wilayah ini.

Salah satu faktor yang memengaruhi keragaman rona politik di Papua Barat dibandingkan dengan Papua adalah lebih bervariasinya kultur politik. Kultur politik ini terlihat dalam komposisi ragam budaya, agama, dan suku bangsa (terutama suku bangsa pendatang) yang ada di Papua Barat. Mayoritas penduduk Papua Barat berasal dari suku bangsa asli Papua yang terdiri atas beberapa suku bangsa.

Berdasarkan hasil sensus penduduk BPS Tahun 2000, proporsi suku asli Papua mencapai sekitar 83 persen dari total 700.000 penduduknya. Sementara suku bangsa pendatang, seperti, Jawa, Bugis, China, Madura, dan Batak mencapai 17 persen.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Papua, proporsi etnis pendatang di Papua Barat lebih besar (persentase etnis pendatang di wilayah Papua hanya mencapai 12 persen). Demikian juga jika dilihat dari komposisi agama penduduk. Proporsi pemeluk Kristen dan Katolik mencapai 60 persen, sedangkan Islam mencapai 39 persen. Bandingkan dengan komposisi pemeluk agama di Papua yang pemeluk Kristen/Katolik mencapai 81 persen.

Keterbukaan wilayah Papua Barat secara kultural dengan wilayah lain juga lebih menonjol dibandingkan dengan wilayah ”induknya”, Papua. Dari aspek geografis, letak wilayah Papua Barat ”berhadapan” secara langsung dengan kawasan kebudayaan Maluku, Flores, bahkan kebudayaan Bugis di Sulawesi.

Catatan sejarah menunjukkan, hubungan Papua Barat dengan dunia luar sudah terjadi sejak abad ketujuh.

Menurut Decki Natalis Pigay (2000) dalam bukunya Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua, pedagang-pedagang Persia dan India pada abad ketujuh sudah mencapai wilayah ini dan menyebutnya sebagai ”Dwi Panta” dan juga ”Samudratanta”. Dua abad kemudian, pedagang China tercatat turut masuk ke wilayah ini.

Pengaruh Islam baru masuk ke Papua Barat setelah wilayah Papua masuk dalam kekuasaan politik Kesultanan Tidore pada abad ke-15 Masehi. Semula pengaruh Kesultanan tersebut hanya berkisar di sekitar Kepulauan Raja Ampat, tetapi lambat laun masuk ke wilayah pantai barat dan pesisir utara Papua.

Sezaman dengan itu, bangsa Barat pun mulai menyentuh tanah Papua. Antonio d’Abrau, pimpinan armada laut Portugis, menemukan Pulau Papua lewat utara dan memberinya nama ”Os Papuas”. Pendaratan kapal-kapal ekspedisi Barat turut memulai penyebaran agama Kristen di tanah Papua.

Itulah dinamika sejarah dan etnis, budaya, yang akhirnya turut membentuk perilaku politik penduduk Papua Barat yang lebih ”berwarna” dan divergen dibandingkan dengan Papua. Tampaknya, ”beranda” memang lebih terbuka bersentuhan dengan dunia luar dibandingkan dengan ”ruang dalam” wilayah ini.

(Ignatius Kristanto/Litbang Kompas)

Dinamika Pemekaran ala Papua Barat

2009-03-22T19:44:00.000-07:00

KISAH pembentukan Provinsi Papua Barat tidaklah semulus provinsi lainnya. Awalnya, wilayah yang bernama Irian Jaya Barat ini merasakan ketidakpuasan dengan berbagai gerak pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Tokoh-tokoh Papua Barat dengan gigih berupaya meyakinkan elite di Jakarta tentang perlunya ”memisahkan” wilayah ini dengan induknya.

Alasan yang menjadi motivasi memisahkan diri ini di antaranya adalah persoalan luasnya wilayah yang dikelola dalam satu administrasi provinsi, yang berimbas kepada berbagai persoalan ketertinggalan infrastruktur dan perekonomian.

Kegigihan beberapa tokoh Papua Barat mendekati Jakarta dan menyuarakan gagasan pemekaran rupanya berbuah baik. Presiden Megawati saat itu akhirnya meluluskan gagasan tersebut dengan mengaktifkan kembali proses pemekaran Irian Jaya. Gerakan itu rupanya tak ”direstui” provinsi induknya. Pemerintah Provinsi Papua kemudian melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya membatalkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irjabar, tetapi keberadaan Irian Jaya Barat tetap ”diakui”.

Fenomena dinamis dan keuletan para elite lokal Papua Barat tak lepas dari keinginan komponen masyarakat Papua Barat yang selalu ingin terus mengembangkan diri dan berubah. Sayangnya, keinginan berubah dan mengembangkan diri ini sekarang makin kurang terkendali, yang antara lain berbuah makin maraknya pemekaran wilayah dilakukan, terutama di wilayah pedalaman.

Menurut Ketua Yayasan Universitas Victory E Kalami, salah satu faktor penting dalam kultur orang Papua Barat adalah kuatnya rasa kesukuan, baik dalam arti politik maupun wilayah. Kentalnya rasa kesukuan ini menggiring penduduk asli Papua Barat untuk terus memekarkan diri, antara lain dengan memanfaatkan peluang pemekaran daerah. Tak mengherankan jika ”demam” pemekaran daerah sekarang ini marak di Papua. ”Walaupun belum disetujui, tetapi deklarasi pembentukan provinsi dan kabupaten terus saja digaungkan oleh sebagian elite lokal,” kata Kalami.

Pesisir-pedalaman

Secara umum bisa dikatakan, perbedaan karakter budaya pesisir dan pedalaman memang sangat kental di wilayah ini. Penduduk yang mendiami kawasan pesisir cenderung lebih bersifat terbuka karena lebih banyak berhubungan dengan dunia luar. Hubungan yang intensif tersebut membuat masyarakat di sepanjang pantai lebih majemuk, baik dalam gaya hidup maupun pandangan politik. Interaksi dengan budaya ”kota” dan masyarakat luar sudah tidak asing bagi mereka. Banyaknya pendatang dari berbagai etnis dan agama memengaruhi daerah ini hingga menjadikan corak masyarakatnya lebih pluralis.

Berbeda halnya dengan masyarakat pedalaman yang mendiami dataran rendah dan lereng-lereng pegunungan Kwoka di Sorong-Manokwari. Adat istiadat di wilayah ini dijalankan secara ketat dengan ”Pesta Babi” sebagai simbolnya. Sebagai contoh, penduduk kawasan ini sangat ketat dalam memegang dan menepati janji. Curiga terhadap orang asing yang belum dikenal merupakan hal yang lumrah. Malahan, pembalasan dendam melalui perang suku dinilai sebagai sebuah tindakan heroisme yang bertujuan mencari keseimbangan sosial.

Wilayah ini memiliki 24 subetnik Papua yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat. Di antaranya, suku bangsa Arfak, Hebron, dan Ransiki, banyak mendiami sepanjang pantai utara dan timur Papua dari Manokwari, Bintuni, sampai Teluk Wondama. Adapun suku Moi dan Ayamaru banyak mendiami pantai barat dan sedikit wilayah tengah, terutama di kota dan Kabupaten Sorong.

Dari banyaknya suku tersebut, rupanya isu pemekaran juga ikut terus bergaung. Bukan hanya pada tingkat kabupaten, melainkan merambah hingga tingkat pemekaran provinsi. Saat ini, walaupun belum disetujui, deklarasi pembentukan provinsi dan kabupaten baru terus digulirkan oleh sebagian elite lokal.

Salah satu upaya pemekaran provinsi yang kontroversial adalah pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang dimotori suku Ayamaru dan Maybrat atau biasa dijuluki A3: Aitinyo, Aifat, dan Ayamaru. Kejadian ini berlangsung pada 15 Januari 2007. Sementara itu, di tingkat Kabupaten, muncul pula isu akan dibentuknya Kabupaten Arfak, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tamrau, di mana semuanya merujuk pada identitas kesukuan.

Pengalaman bisa lepas dari induk ternyata menjadi energi untuk terus memekarkan diri. Jika tidak dibendung, setiap suku akan mempunyai kabupatennya sendiri. Mungkin, itulah dinamika buah keberhasilan lepas dari induknya yang harus direnungkan kembali dalam-dalam.

(Dwi Rustiono/Litbang Kompas)

Nostalgia dan Kohesi Agama

2009-03-22T19:42:00.000-07:00

TERBENTUKNYA dukungan yang kuat terhadap PDI-P di NTT pada pemilu di awal Reformasi bisa dilihat dari dua sisi.

Pertama adalah keterkaitannya dengan agama. Fusi partai tahun 1973 membuat Katolik dan Protestan bersatu di bawah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sisi kedua adalah memori kolektif yang masih melekat terhadap organisasi politik itu, yang hadir jauh sebelum nama PDI disebut dalam fusi partai 1973. Dalam kaitan ini, PDI-P merupakan sebuah nostalgia yang melekat dengan sejarah organisasi politik yang tumbuh di masa awal pergerakan di daerah ini.

Bagi NTT, PDI adalah jelmaan dari pergerakan sosial politik yang diawali oleh Timorsch Verbond yang didirikan pada 1922 di Makassar. Ini adalah organisasi politik pertama yang mengikat orang-orang Timor ke dalam satu tujuan politik bersama. Meski mulanya lebih merupakan perkumpulan sosial, pada akhirnya kental dengan orientasi politik sehingga Belanda merasa perlu mendukung berkembangnya organisasi tandingan, Perserikatan Timor.

Walau berusaha dilumpuhkan, Timorsch Verbond tetap memainkan peranan penting di kemudian hari. Hubungan organisasi ini bahkan diperluas. Interaksi dengan organisasi Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang dipelopori oleh Soekarno dilakukan dengan mengundang perwakilannya ke dalam kongres kedua di Kupang pada tahun 1932.

Intensitas kepartaian yang meningkat menjelang akhir masa kekuasaan Belanda di Indonesia membuat beberapa tokoh Timorsch Verbond lalu mendirikan Partai Perserikatan Kebangsaan (PKT) pada tahun 1937. Tuntutan ”Indonesia Berparlemen” dan upaya menempatkan keanggotaan partai di Volksraad adalah beberapa dari aksi partai yang diketuai IH Doko, seorang guru bahasa, ini.

Pada masa pendudukan Jepang, PKT nyaris tak bergerak. Baru menjelang kemerdekaan tahun 1945, IH Doko dan kawan-kawannya menghidupkan kembali PKT, tetapi dengan nama baru. Namanya menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Segera setelah terbentuk, PDI lalu memperluas cabang-cabangnya di hampir seluruh wilayah NTT. Selanjutnya, peran PDI dalam perpolitikan wilayah ini menjadi dominan.

Sayangnya, partai ini kemudian menghilang dalam perjalanan waktu. Bahkan, pada tahun 1955, PDI tidak ikut dalam pemilu. Nama PDI baru terdengar lagi manakala pemerintahan baru di bawah panji-panji Orde Baru melakukan fusi partai. Namun, kali ini nama tersebut dipakai untuk sebuah partai berskala nasional yang menggabungkan partai-partai berhaluan nasionalis (PNI, Murba, dan IPKI) dengan Parkindo dan Katolik. Kelak, PDI inilah yang melahirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Jika dalam Pemilu 1999 kehadiran PDI-P membuktikan kuatnya cerminan dua sisi, historis agama dan romantisme pergerakan, maka Pemilu 2004 menjadi sebuah anomali yang lebih banyak disebabkan pudarnya citra kepemimpinan di tubuh PDI-P. Perpecahan partai dan turunnya pamor kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tidak hanya dirasakan dalam hitungan nasional, tetapi juga berimbas pada kekecewaan masyarakat lokal NTT. Reaksi spontan pemilih yang menjatuhkan aspirasinya kepada Partai Golkar membuat penetrasi kekuatan PDI-P di sini seolah lumpuh. Dalam pemilu tersebut, PDI-P hanya mampu menang di dua kabupaten (Manggarai Barat dan Sumba Barat). Daerah lainnya mutlak dikuasai oleh Partai Golkar.

Apakah Pemilu 2009 akan menjadi momen bagi PDI-P untuk kembali mendapat dukungan, tentu sangat bergantung pada bagaimana partai mampu memadukan memori kolektif dengan kohesi agama di wilayah ini. Sejauh itu masih relevan.

(BAMBANG SETIAWAN)

Ulama dan Birokrat Pegang Kuasa

2009-03-22T19:39:00.000-07:00

BESTARI
Peta Nusa Tenggara BaratOleh Ratna Sri Widyastuti

TARIKH akhir 1997 menjadi masa kelabu Nusa Tenggara Barat. Betapa tidak, 21 Oktober 1997, ulama karismatis mereka, Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, wafat. Tiga warisan besar ia tinggalkan: ribuan ulama, puluhan ribu santri, dan sekitar seribu kelembagaan Nahdlatul Wathan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Cuplikan kabar duka di Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menjadi salah satu bagian dari penggalan kisah perjalanan dakwah dan politik Tuan Guru Zainuddin, yang dipaparkan H Masnun (2007) dalam bukunya mengenai Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di NTB. Menjadi penting kisah ini dimunculkan, mengingat ketokohan Tuan Guru Zainuddin bersama jaringan ribuan ulama dan santri Nahdlatul Wathan yang dipimpinnya amat mewarnai perjalanan politik NTB semasa ia hidup hingga kini.

Semacam ini pula yang tampaknya menjadi penanda betapa sosok ataupun ketokohan seseorang, baik kaum ulama, para birokrat pemerintahan, maupun kaum bangsawan, menjadi modal terkuat dalam berbagai ajang kontestasi politik di wilayah berpenduduk sekitar empat juta jiwa ini. Partai tak lebih sebagai kendaraan politik, yang amat bergantung pada figur yang diusung. Oleh karena itu, sekalipun Pemilu 2009 mendatang turut mengakomodasikan pilihan berdasarkan tokoh, tampaknya bukan persoalan asing bagi masyarakat di NTB. Bahkan, pemilu kali ini seakan merupakan penegasan kembali kisah kontestasi politik masa lampau yang kental dengan keberadaan para ulama dan birokrat yang ditokohkan sekaligus juga menjadi referensi politik masyarakat.

Ulama Lombok

Pengaruh para ulama dalam kontestasi politik amat nyata saat Pemilu 1955 digelar. Awalnya, keberadaan pesantren dan organisasi Islam semacam Nahdlatul Wathan merupakan lambang perlawanan terhadap penguasa masa lalu yang dirasakan amat menekan eksistensi suku Sasak, suku terbesar di Lombok. Lombok sendiri merupakan salah satu pulau, bagian dari NTB selain Pulau Sumbawa. Meski Pulau Sumbawa lebih luas, penduduk yang mendiami Pulau Lombok dua kali lipat lebih banyak dari Sumbawa. Di sinilah ulama hadir, sebagaimana halnya Tuan Guru Zainuddin, sebagai patron perlindungan. Tak ayal, para pemuka agama yang telah menjadi referensi tindakan sehari-hari masyarakat di kemudian hari bertambah perannya menjadi referensi politik.

Pada mulanya, Tuan Guru Zainuddin tidak berafiliasi kepada salah satu kekuatan politik mana pun. Namun, era 1952 ia lekat dengan Masyumi. Sebuah kesadaran yang ia tawarkan bahwa berpolitik bukan hanya wilayah kaum sekuler, tetapi suatu bentuk perjuangan dalam menegakkan moralitas Islam. Masyumi menjadi rujukannya. Ia menilai parpol ini secara konsisten memperjuangkan aspirasi umat dan masyarakat Indonesia secara umum. Masuknya para ulama dalam gelanggang politik dengan sendirinya memudahkan kemenangan. Inilah kunci kesuksesan. Ketika pimpinan ulama dekat dengan salah satu parpol, seluruh anggota organisasi dari pusat hingga tingkat ranting pun mengikuti pilihan politik sang pemimpin. Pada Pemilu 1955, Masyumi mampu meraup separuh bagian suara di NTB. Di samping Masyumi, NU dan parpol Islam lainnya ”menghijaukan” hampir tiga perempat bagian NTB. Tuan Guru Zainuddin pun menjadi anggota Konstituante perwakilan Masyumi.

Pada pemilu selanjutnya, Pemilu 1971, merupakan awal depolitisasi terhadap parpol. Uniknya, pada era yang sama, Zainuddin sang pemimpin Nahdlatul Wathan juga berpindah ke Golkar. Ia bahkan menduduki kursi Dewan Penasihat Golkar di tingkat pusat. Saat Sekber Golkar berdiri, Zainuddin mengeluarkan fatwa politik: ”bagi warga Nahdlatul Wathan yang tidak pindah dari organisasi dan selain Golkar—dan selanjutnya masuk Golkar—dinyatakan telah keluar dari Nahdlatul Wathan” (Masnun, 2007). Dukungan ulama amat manjur. Pada Pemilu 1971 ini, Golkar merebut 70 persen suara di NTB. Begitupun beberapa pemilu berikutnya, kemenangan Golkar semakin tak tertandingi, meraup hingga 80 persen suara.

Kenyataan juga menunjukkan hubungan Zainuddin dan Golkar tidak kekal. Selama dua periode dalam kepengurusan Golkar, ia mulai merasakan ketidakcocokan dengan langkah-langkah politik partai itu. Tahun 1986, ia menyatakan kembali ke khitah, meninggalkan politik dan mengajak warga Nahdlatul Wathan mengikuti jejaknya. Golkar sendiri tetap berkuasa di NTB. Gerakan Reformasi 1998 yang menumbangkan Orde Baru memang menurunkan suara Golkar, tetapi partai ini tetap menjadi pemenang pada Pemilu 1999, meraih 42 persen suara. Baru pada Pemilu 2004, perolehan Partai Golkar turun drastis, hanya 24 persen suara.

Menarik diamati, keterpurukan Partai Golkar sekaligus juga kebangkitan kembali partai-partai bercorak keislaman. Secara keseluruhan, di NTB perolehan parpol bercorak keislaman mengungguli parpol bercorak nasionalis. Dari sisi urutan pemenangan, PBB, PPP, PBR mengintai penguasaan Partai Golkar, berturut-turut menempati urutan setelah Partai Golkar. Persaingan juga terjadi pada deret tengah peraihan suara antara PAN, PKS, dan PKB. Langkah PBB dari waktu ke waktu di pulau ini layak mendapatkan perhatian. Selain menduduki peringkat kedua di Pemilu 2004, PBB berhasil menjadi pemenang di Lombok. Bahkan, ia unggul dalam Pilkada Gubernur NTB saat berkoalisi dengan PKS. Calon yang diusung oleh kedua partai ini tepat, yaitu tokoh masyarakat yang mampu merebut hati pemilih. Pemuka agama sekaligus cucu dari pendiri Nahdlatul Wathan, Tuan Guru Bajang Kiai Haji Zainul Majdi, bersama H Badrul Munir berhasil menduduki kursi gubernur-wakil gubernur berkat dukungan para pemilih tradisional.

Munculnya turunan Tuan Guru Zainuddin menjadi pimpinan NTB seakan menguatkan pengaruh yang ia wariskan kepada masyarakat NTB. Begitupun ulama-ulama tenar lainnya di Lombok, yang hingga kini tetap memiliki pengaruh kuat bagi masyarakat. Dalam situasi semacam ini, pilihan politik bukanlah putusan individu yang dihasilkan dari suatu pergumulan yang bersifat rasional.

Birokrat Sumbawa

Apa yang terjadi di Pulau Sumbawa berbeda dengan di Pulau Lombok. Darmansyah, dosen Universitas Muhammadiyah NTB, memaparkan perbedaan tersebut. ”Jika tokoh yang merebut hati warga Lombok biasanya tokoh agama, penduduk Sumbawa lebih menoleh kepada tokoh-tokoh birokrat.” Ia juga menuturkan, perbedaan ini lebih dikarenakan sejarah panjang masa lalu yang berbeda antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Sumbawa mayoritas penduduknya adalah Suku Samawa yang berdomisili di sebelah barat Sumbawa dan suku Mbojo yang mendiami Dompu dan Bima, kedua suku tersebut tidak pernah mengalami ”direct rule” dari penjajah seperti halnya suku Sasak di Lombok. Penakluk Sumbawa lebih memanfaatkan kaum bangsawan, para sultan, di daerah ini sebagai perpanjangan tangan. Di samping itu, urusan keagamaan dilekatkan dengan birokrasi pemerintahan di masa itu dengan menyediakan satu jabatan khusus untuk bidang keagamaan dalam susunan kepemerintahan.

Situasi semacam itu menunjukkan bahwa sejak masa lalu peran elite formal sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari dan jarang tokoh nonformal muncul menjadi panutan. Masyarakat di pulau ini cenderung patuh kepada tokoh birokrat yang ada, yang umumnya diduduki kaum bangsawan. Aspek lain juga menguatkan hal semacam ini. Pandangan masyarakat terhadap jenis pekerjaan yang diidamkan, misalnya, merujuk pada status pegawai negeri sipil dan karyawan tambang sebagai status sosial yang bergengsi. Dalam ajang kontestasi lokal pilkada pun menunjukkan perbedaan sifat dan latar belakang ketokohan. Calon-calon yang muncul dalam beberapa pilkada di wilayah ini menunjukkan sebagian besar memiliki latar belakang PNS, anggota dewan legislatif, ataupun pensiunan yang mencalonkan diri.

Dengan konfigurasi semacam ini, Sumbawa akan mudah tertebak. Partai yang menguasai sosok lokal dengan kekuatan jaringan yang dimilikinya akan menguasai wilayah. Partai Golkar, sekalipun mengalami kemerosotan dalam beberapa pemilu terakhir, di Sumbawa tetap mencatatkan prestasi. Dengan berbekal hasil Pemilu 2004 dan pilkada bupati dan wali kota, partai berlambang beringin ini pun mampu membangun kekuatan yang tergolong solid di Kabupaten Bima. Dalam skala yang lebih luas, Provinsi NTB, menunjukkan kekuatan partai ini dalam penguasaan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah. Terhadap kemenangannya ini, lagi-lagi strategi penguasaan tokoh lokal dan status sosial yang disandangnya menjadi kunci kemenangan.

(Ratna Sri Widyastuti/ LITBANG KOMPAS)

Menelusuri Jejak Penguasaan Tokoh

2009-03-22T19:34:00.000-07:00

BESTARI
Peta Nusa Tenggara BaratKADAR ketokohan seseorang kerap kali menjadi faktor penentu dalam setiap ajang kontestasi politik di NTB. Oleh karena itu, Pemilu 2009 yang juga mengakomodasikan keberadaan sosok di samping partai politik seakan menegaskan kekhasan perilaku politik masyarakat NTB yang telah terbentuk selama ini. Jika memang ketokohan seseorang menjadi rujukan, termasuk rujukan politik masyarakat, menarik untuk diketahui lebih jauh kondisi yang memungkinkan terbentuknya kultur politik semacam ini.

Dari sisi budaya, masyarakat yang mendiami provinsi ini dapat dikelompokkan menjadi tiga suku besar, yaitu suku Sasak, penghuni mayoritas di Pulau Lombok, suku Samawa di Pulau Sumbawa bagian barat, dan suku Mbojo di timur Sumbawa. Selain ketiga suku ini, juga terdapat suku Bali yang menjadi pendatang di NTB sejak abad ke-17. Keberadaan tiga suku dan berbagai keragaman budaya yang dihasilkan, menurut M Yamin, pemerhati budaya NTB, bisa dihubungkan dengan sejarah masa lalu dan perkembangan budaya di daerah tersebut.

Lintasan sejarah menunjukkan, Lombok dan Sumbawa mendapatkan pengaruh dari Majapahit sejak abad ke-14. Pada saat itu, Laksamana Nala dari Majapahit berhasil menaklukkan kerajaan di kedua pulau ini. Kitab Negarakertagama yang dibuat pada abad ke-14 menyebutkan, Bima, Dompu, Taliwang, Seran, dan Utan Kadali sebagai daerah-daerah kerajaan lokal yang menjadi bagian dari ambisi Patih Gadjah Mada untuk ditaklukkan. Bahkan, patih Majapahit ini sempat berkunjung ke Lombok untuk melakukan inspeksi dan mengatur pemerintahan.

Ketika Majapahit runtuh, kerajaan kembar Goa-Tallo di Pulau Sulawesi bangkit dan giat memperluas kekuasaannya hingga daerah Nusa Tenggara. Pada tahun 1628, Sumbawa ditaklukkan oleh kerajaan asal Sulawesi ini dan kemudian menyusul penaklukan Kerajaan Selaparang di Pulau Lombok pada tahun 1639. Pada tahapan selanjutnya, raja-raja asal Bali juga sempat menguasai Lombok dari awal abad ke-17 hingga akhir abad ke-19. Serangkaian penaklukan terhadap kedua pulau di NTB sudah barang tentu meninggalkan jejak budaya, tetapi tentu saja dengan kedalaman yang berbeda. Menurut Yamin, suku Sasak kemudian lebih dipengaruhi oleh budaya Jawa dan Bali. Kedua suku lainnya yang mendominasi Pulau Sumbawa ternyata lebih dipengaruhi oleh kebudayaan asal Sulawesi. Perbedaan pengaruh ini kemudian terlihat jelas, antara lain dalam stratifikasi sosial penduduk di Pulau Sumbawa yang lebih sederhana dan lebih egaliter dibandingkan Pulau Lombok yang sering dianggap satu rumpun kebudayaan dengan Jawa dan Bali.

Di samping jejak budaya, sejarah panjang aristokrasi di NTB juga melahirkan sosok-sosok bangsawan. Hingga kini, kaum bangsawan tetap berperan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan menjadi rujukan masyarakat. Di sisi lain, pengaruh Islam yang sangat kuat di NTB pun melahirkan sosok-sosok ulama yang juga menjadi rujukan masyarakat. Menariknya, dua sosok rujukan masyarakat ini kerap bertemu dalam ajang kontestasi politik lokal. Kemenangan Tuan Guru Bajang Kiai Haji Zainul Majdi dalam pilkada Gubernur NTB, misalnya, lebih diidentikkan dengan penguasaan ulama dalam politik lokal. Pada masa-masa sebelumnya, kondisi sebaliknya terjadi dan berjalan sangat dinamis.

”Tokoh agama dan aristokrasi bersaing di Lombok. Tuan Guru dengan Lalu. Jaringan Tuan Guru dan bangsawan masih kuat di NTB,” ungkap Burhan Magenda, guru besar Ilmu Politik UI yang berasal dari Dompu, NTB. Ia juga menjelaskan bahwa sistem patron-klien yang terjalin antara tokoh agama dan pengikutnya serta antara bangsawan dengan kaumnya masih sangat kuat. Kekuatan itulah yang kerap terjadi dalam berbagai ajang kontestasi lokal di NTB.

(Ratna Sri Widyastuti)

Sublimasi Pergulatan Politik Lokal

2009-03-22T19:33:00.000-07:00

BESTARI
Wilayah Indonesia Bagian TimurOLEH BAMBANG SETIAWAN

BAGI masyarakat Indonesia bagian timur, politik kepartaian merupakan persoalan yang berbeda dengan politik kepemimpinan. Politik kepartaian lebih berkaitan dengan bagaimana mengatasi perbedaan, sedangkan politik kepemimpinan lebih berkaitan dengan bagaimana representasi politik atas dasar kesamaan primordial. Dengan demikian, yang terjadi dan hadir kemudian adalah dua level politik: persamaan politik di level atas dan perbedaan di level bawah.

Faktor geografis menjadi sebuah fakta paling keras yang turut membentuk struktur dasar politik di wilayah Indonesia bagian timur. Karakteristik kewilayahan yang banyak dipisahkan oleh lautan membuat kesatuan-kesatuan politik terfokus pada lokalitas yang sempit.

Karakteristik geografi dan topografi di bagian timur yang berbeda dengan bagian barat Indonesia membuat ahli biologi dari Inggris, Alfred Russel Wallace, membuat garis batas yang tegas. Dalam bukunya The Malay Archipelago (1969), ia menarik garis mulai dari Selat Makassar (antara Kalimantan dan Sulawesi) terus menembus Selat Lombok (antara Bali dan Lombok). Masuk ke dalam wilayah timur dari garis Wallace ini adalah kelompok kepulauan yang meliputi Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Ternate, Maluku, Sulawesi, dan Irian.

Perbedaan karakteristik antara barat dan timur Indonesia ini juga bisa ditandai dari karakteristik kepulauannya. Wilayah barat yang umumnya terdiri atas pulau-pulau besar dinamai sebagai wilayah Sunda Besar atau Sunda Dangkalan karena memiliki kedalaman laut rata-rata kurang dari 100 meter. Adapun wilayah timur yang dicirikan oleh gugusan kepulauan kecil-kecil dikenal sebagai wilayah Sunda Kecil. Kelompok Sunda Besar meliputi Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, sedangkan Kelompok Sunda Kecil meliputi Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Sumba, Timor, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di sebelah timur wilayah Sunda Kecil ini terdapat pula gugusan pulau yang disebut Kepulauan Maluku yang diapit oleh pulau Sulawesi dan Papua (I Gde Parimartha, Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915, 2002).

Perbedaan geologis ini diduga menjadi elemen yang membawa pengaruh pada kekuatan politik di masing-masing wilayah. Di wilayah-wilayah Sunda Besar yang memiliki daratan luas biasanya terbentuk kerajaan-kerajaan besar yang wilayah kekuasaannya luas, seperti Majapahit di Jawa, Sriwijaya di Sumatera, Kutai di Kalimantan, dan Gowa di Sulawesi. Sementara di wilayah Sunda Kecil nyaris tak terbentuk kerajaan dengan pengaruh yang luas. Kecuali Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku, di Indonesia timur sulit ditemukan kerajaan yang wilayah kekuasaannya mencakup lebih dari satu provinsi di mana dia berada. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Irian, tidak muncul kerajaan besar.

Wilayah Sunda Kecil, Maluku, dan Irian justru dicirikan oleh munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang demikian banyak, tetapi bersifat lokalistik dan kesukuan. Kalau di Sunda Besar umumnya satu kerajaan bisa memiliki pengaruh di beberapa provinsi, di wilayah Indonesia Timur kekuasaan kerajaan sering kali terkonsentrasi di dalam batas-batas wilayah kesukuannya, yang tak jarang hanya meliputi wilayah seluas satu desa saja.

”Karena daerahnya banyak terpisah oleh laut sehingga tidak ada kesatuan politik yang kuat. Jadi, bersifat lokalistik... primordial. Banyak kerajaan dan kesultanan. Banyak aristokrasi lokal,” ungkap Burhan Djabir Magenda, guru besar Ilmu Politik Universitas Indonesia yang berasal dari Dompu, NTB.

Keterikatan individu kepada dimensi kesukuan menjadi dasar yang paling kental mewarnai politik lokal di wilayah timur ini. Padahal, di Kepulauan Nusa Tenggara saja sedikitnya terdapat 53 bahasa yang mencerminkan kelompok suku bangsa dan budaya yang berbeda, di Kepulauan Maluku terdapat 133 bahasa dan di Papua terdapat sedikitnya 269 kelompok etnis (Kathryn A Monk, dkk, 1997; JR Mansoben, 2007). Tamrin Amal Tomagola mengungkapkan bahwa dari 656 suku di seluruh Indonesia, hanya seperenam (109 suku) yang mendiami Indonesia Barat, sedangkan lima perenam (547 suku) masuk ke dalam wilayah Indonesia Timur. Karena itu dapat disimpulkan bahwa keragaman suku di Indonesia Timur lebih tinggi dari keragaman suku di Indonesia Barat (Tomagola, 2008).

Kesatuan politik yang bersifat etnisitas mengemuka dengan jelas dalam perebutan kekuasaan lokal. Merebut kepemimpinan sebagai sumber daya politik dimaknai sebagai perwujudan dari kekuatan etnik yang paling riil. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi ajang nasionalisme etnis, yang mempertautkan primordialitas: agama dan kesukuan.

Tiadanya dominasi kerajaan yang kuat di wilayah Indonesia bagian timur membuat kekuatan imperialisme dapat lebih leluasa menunjukkan pengaruhnya, baik dalam hal monopoli perdagangan, politik, maupun agama. Di wilayah timur, khususnya NTT dan Maluku, kekuatan imperialisme Portugis dan Belanda turut menentukan hegemoni Katolik dan Protestan yang kuat. Keterikatan ini membuat segregasi kewilayahan politik lebih diwarnai oleh dua kekuatan agama ini.

Agama dan kesukuan berjalin menjadikan primordialitas politik terasa kental. Di wilayah-wilayah di mana komposisi agama berimbang, pertarungan yang terjadi adalah perebutan kepemimpinan yang didukung oleh kelompok agama yang berbeda, seperti di Nusa Tenggara Timur. Sementara, di dalam suatu wilayah di mana terdapat pemeluk agama yang dominan, etnislah yang bermain. Pemilih terbelah dalam dukungan berdasarkan etnis atau subetnis kandidat yang bertarung, seperti yang terjadi di Maluku Utara dan pilkada-pilkada tingkat kabupaten pada umumnya di wilayah timur ini.

Sublimasi etnisitas

Berbeda dengan perebutan kekuasaan dalam kepemimpinan lokal yang bersifat primordial, pilihan orang terhadap partai umumnya lebih bersifat ideologis dan pragmatis. Pilihan kepada partai sekaligus merupakan upaya menempatkan pluralitas dalam konteks nasionalisme.

Diperlukan sebuah kekuatan pemersatu yang mampu menjembatani perbedaan etnik yang demikian banyak di wilayah Indonesia bagian timur. Maka, berbeda dengan wilayah lain, kemenangan Partai Golkar dan PDI-P di wilayah Indonesia bagian timur lebih mencerminkan usaha pengalihan atau sublimasi dari pergulatan antaretnis yang demikian kental.

”Kebanyakan Indonesia Timur itu partainya Golkar atau PDI-P karena keduanya melambangkan kemajemukan. Jadi, karena banyak suku, banyak agama, kemudian uniting-force nasionalisme menjadi kekuatan pemersatu. Sebab, orang tidak mau dianggap sebagai primordial. Walaupun dalam praktik kenyataannya primordial, dia tidak mau dianggap sebagai primordial. Dia ingin dilihat sebagai nasionalis,” ungkap Burhan Magenda.

Perwujudan kekuatan partai-partai nasionalis ditunjukkan dalam Pemilu 2004, di mana 79 persen pemilih di Indonesia bagian timur memberikan suaranya untuk partai-partai nasionalis. Terbesar diberikan kepada Partai Golkar dan PDI-P. Namun, selain itu, Demokrat, PKPI, PDK, PKPB, PNI Marhaenisme, PNBK, Pelopor dan partai-partai nasionalis lainnya juga mendapat tempat.

Meskipun di beberapa wilayah seperti di Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara warna partai-partai Islam juga cukup menonjol, kemenangan di level provinsi selalu diraih partai-partai nasionalis. Bahkan, pada Pemilu 1999, suara yang diberikan kepada dua partai, PDI-P dan Partai Golkar, sudah mencapai lebih dari 71 persen.

Apakah konfigurasi politik ini akan berubah dalam pemilu mendatang? Tampaknya gambaran ke arah perubahan sudah dibuka oleh pilkada. Pilkada membuat keterikatan yang lebih kuat antara individu dan elite politik, bukan partai politik. Sejumlah daerah yang dalam pemilu sebelumnya dimenangkan partai-partai nasionalis tak solid mendukung calon yang diusulkan partai nasionalis. Di NTB, misalnya, warna partai-partai bernuansa Islam lebih berkibar lewat pilkada, Partai Bulan Bintang selain banyak memperoleh kemenangan di pilkada level kabupaten kota, koalisi yang dibangunnya bersama PKS juga memenangkan pilkada tingkat gubernur di sana.

(BAMBANG SETIAWAN/ Litbang Kompas)

"Dua Wajah" yang Tak Mudah Berubah

2009-03-22T19:31:00.000-07:00

Peta Jawa TimurOLEH IGNATIUS KRISTANTO

DALAM soal memilih partai politik, masyarakat Jawa Timur tergolong loyal. Tidak mudah tergerus oleh waktu maupun perubahan sosial politik yang terjadi. Namun, pilihannya tidak merujuk pada satu ideologi partai, melainkan dua, yakni nasionalis dan Islam tradisional. Keduanya terpilah dalam penguasaan wilayah yang berbeda, satu menang di barat, yang kedua menang di wilayah timur.

Jadwal sehari dua kandidat gubernur dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah Jawa Timur beberapa waktu lalu bisa menjadi gambaran bagaimana peta politik lokal di sana. Pada hari yang sama, Kamis, 23 Oktober 2008, Khofifah Indar Parawansa mengunjungi makam Bung Karno di Blitar, sementara lawannya, Saifullah Yusuf, mengunjungi beberapa pondok pesantren di Pasuruan.

Apa yang mereka lakukan tentu saja dalam rangka meraih dukungan. Bentuk pencarian dukungan yang berbeda. Khofifah mencari dukungan massa nasionalis yang basisnya di daerah Mataraman, wilayah yang terletak di Jatim sebelah barat. Sebaliknya, di wilayah yang berbeda, Saifullah ingin meraih dukungan dari massa Nahdlatul Ulama (NU) yang basisnya di pondok pesantren, yang merupakan basis massa Islam tradisional.

Tradisi politik kedua kandidat itu bukan merupakan hal yang istimewa. Itu merupakan hal yang umum. Bahkan, ini menjadi semacam ”rumus baku” bagi calon kandidat bila ingin menang, wajib melakukan tradisi seperti itu.

Cuplikan berita yang muncul di surat kabar ini tentu saja sudah bisa menggambarkan dua ”wajah” politik di Jatim yang masih bertahan hingga kini. Di satu sisi ”berwajah” nasionalis, di sisi lain ”berwajah” Islam tradisional. Kedua ”wajah” ideologi pemilih tersebut tetap dipegang teguh hingga kini. Meskipun telah setengah abad berlalu dengan perubahan sosial politik yang ada, pilihan politik itu tidak lekang, tetap loyal.

Jika merunut ke belakang, pada Pemilu 1955, dua ”wajah” tersebut sudah muncul waktu itu. Namun, partai yang dipilih adalah Partai NU dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Pemilahannya pun tegas, PNI menguasai wilayah barat, sedangkan NU menguasai wilayah timur, wilayah Pandalungan dan Madura.

Apabila dipilah secara keseluruhan, waktu itu NU berhasil meraih dukungan 34 persen suara. Menjadi partai paling unggul. Adapun PNI berada di urutan kedua, menguasai 23 persen suara.

Ketika rezim berubah dan Orde Baru berkuasa, dua ”wajah” politik di Jatim berusaha diubah menjadi satu ”wajah” dengan menggunakan mesin politik Golkar. Akibatnya, dalam kurun Pemilu 1971 hingga 1997, partai pemerintah ini menguasai seluruh pemilu waktu itu. Perolehan suaranya pun fantastis, selalu di atas 50 persen. PNI dan NU yang masing-masing berfusi ke PDI dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya memperoleh sisanya. Jatim memang berhasil diubah menjadi satu ”warna”.

Dua ”wajah” politik Jatim mulai kembali lagi setelah Orba tumbang. Ketika Pemilu 1999 digelar, muncullah beraneka warna parpol baru, termasuk dari kalangan nahdliyin, di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diketuai Megawati Soekarnoputri pun ikut bersaing. Hasilnya memunculkan wajah politik seperti pada era 1955, PKB menang di wilayah timur, sedangkan PDI-P menguasai wilayah barat.

Dua ”wajah” politik yang terpilah tegas antara sisi barat dan timur ini pun tetap berlaku lima tahun kemudian pada Pemilu 2004. Meskipun suara PDI-P mulai surut, dengan kemunculan Partai Demokrat yang berkembang di wilayah barat juga, partai ”kepala banteng” ini tetap eksis di wilayah tersebut. Sementara pilihan politik masyarakat di wilayah timur tetap, yakni PKB.

Pemilih loyal

Karakter pemilih Jatim yang terbelah dua itu dipengaruhi oleh sejarah politik dan kultur yang berbeda. Kultur politik yang berkembang di wilayah Mataraman lebih dipengaruhi oleh budaya Jawa yang berkembang di sana.

Menurut budayawan dari Universitas Jember, Ayu Sutarto, masyarakat di wilayah Mataraman sejak tahun 1955 hingga 2004 selalu ”loyal” pada partai-partai yang mengusung ideologi nasionalis.

”Mereka (orang Mataraman) tidak suka yang mencolok-colok. Misalnya Islam yang terlalu Islam itu tidak suka karena dianggap tidak nasionalis. Jadi, partai-partai yang berlabel nasionalis akan laku di sini,” ujar Ayu.

Lain halnya dengan pemilih Islam tradisional. Mereka tidak jauh dari akar sosial budayanya yang merujuk pada warga NU dengan lingkungan pesantren sebagai basisnya. Selain itu, kiai merupakan figur sentral yang menjadi anutan bukan hanya persoalan agama, tetapi juga masalah sosial ekonomi, bahkan politik para santri. Pengaruh kiai begitu kuat sehingga pilihan politik warga NU pun tak lepas dari pengaruh kiainya.

Kini dua ”wajah” politik warga Jatim akan memasuki Pemilu 2009. Peta politik partai telah berubah. PKB yang sebelumnya solid kini mengalami persoalan internal yang dapat memengaruhi perolehan suaranya. Namun, parpol yang lahir dari warga NU bukan hanya PKB. Dua ”wajah” politik tetap akan eksis, hanya berubah partai.

(Ignatius Kristanto/Litbang Kompas)

"Kuali Peleburan Budaya" di Jawa Timur

2009-03-22T19:21:00.000-07:00

Peta Jawa TimurMENJELANG pemilihan umum digelar, jalan-jalan di seluruh pelosok Jawa Timur banyak dijejali aneka bunyi slogan dengan beraneka bahasa lokal. Sama-sama berasal dari Provinsi Jatim, orang Madura belum tentu bisa memaknai slogan dengan bahasa Jawa, begitu pula sebaliknya.

Jatim memang plural, beragam. Meskipun memegang nama ”Jawa” yang memberi kesan bahwa masyarakatnya monokultur, tetapi kenyataannya tidak. Bahkan, apabila wilayah ini dibagi- bagi lagi menjadi beberapa wilayah kecil berdasarkan kultur lokal yang berkembang, ”wajah” Jatim akan kelihatan keragamannya.

Budayawan Universitas Jember, Ayu Sutarto (2004), pernah membagi wilayah ini menjadi empat tlatah atau kawasan kebudayaan besar. Keempatnya adalah tlatah kebudayaan Jawa Mataraman, Arek, Madura Pulau, dan Pandalungan. Selain itu, masih ada enam lagi, tetapi luasan wilayah lebih kecil, yakni Jawa Panoragan, Osing, Tengger, Madura Bawean, Madura Kangean, dan Samin.

Tlatah budaya yang pengaruhnya paling luas adalah Mataraman yang berada di sebelah barat. Bentangan cakupannya dari mulai perbatasan Provinsi Jawa Tengah di barat hingga Kabupaten Kediri di timur.

Tlatah ini dinamai Mataraman karena masih mendapat pengaruh yang kuat dari budaya Kerajaan Mataram, baik pada masa Hindu-Buddha maupun era Kesultanan Mataram Islam yang berpusat di Yogyakarta maupun Surakarta. Karena itu, adat istiadatnya mirip dengan masyarakat Jateng yang berakar pada budaya ekologi sawah, agraris.

Pola permukiman desanya mengelompok dan memiliki solidaritas desa yang kuat sehingga tradisi gotong royong pun berkembang.

Di sebelah timur Mataraman adalah wilayah Arek. Batas fisik alamnya adalah Sungai Berantas. Cakupan wilayahnya membentang dari pesisir utara di Surabaya hingga ke daerah pedalaman selatan, daerah Malang. Wilayah ini tergolong paling pesat perkembangan ekonominya, 49 persen aktivitas ekonomi Jatim ada di sini. Tak heran bila arus migrasi dari wilayah lain banyak masuk ke kawasan ini.

Karena banyak bersentuhan dengan pendatang dari latar budaya, mereka membentuk budaya yang khas, budaya komunitas Arek. Mereka mempunyai semangat juang tinggi, solidaritas kuat, dan terbuka terhadap perubahan.

Kawasan komunitas budaya ketiga adalah Madura. Wilayahnya di Pulau Madura yang kondisi geografisnya sebagian besar merupakan lahan kering. Kondisi lingkungan itulah yang akhirnya turut membentuk budaya yang berbeda jauh dengan budaya Jawa.

Menurut Kuntowijoyo (2002) dalam bukunya Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940, keunikan budaya Madura terletak pada bentukan ekologi tegal. Ciri yang dapat dikenali adalah pola permukiman desanya terpencar, tidak memiliki solidaritas desa, sehingga membentuk ciri hubungan sosial yang berpusat pada individual, dengan keluarga inti sebagai unit dasarnya.

Karena daerahnya relatif kurang subur, banyak orang Madura akhirnya bermigrasi ke wilayah Jatim lainnya yang subur, terutama di daerah yang sekarang disebut sebagai kawasan budaya Pandalungan.

Pandalungan sendiri berasal dari kata dasar bahasa Jawa dhalung yang berarti ”periuk besar”. Tempat bertemunya dua budaya besar, budaya Jawa dan budaya Madura, budaya sawah dengan budaya tegal yang kemudian membentuk budaya baru, Pandalungan.

Ciri khas budaya ini adalah membentuk karakter masyarakat yang agraris-egaliter, bekerja keras, agresif, ekspansif dan memiliki solidaritas tinggi, tetapi masih menempatkan pemimpin agama Islam sebagai tokoh kunci. Wilayahnya meliputi Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, dan Jember.

Pembagian wilayah kultural ini menunjukkan bahwa Jatim memang dinamis, terus bergerak. Inilah bagian dari Jawa yang mengalami perubahan budaya yang dipelopori oleh percampuran budaya lokal. Tempat ”kuali” budaya-budaya lokal dan asing ”dileburkan”.

(Ignatius Kristanto/ Litbang Kompas)

Arena Pertaruhan "Nasionalis"

2009-03-22T19:20:00.000-07:00

Peta Jawa TengahOLEH YOHAN WAHYU DAN IGNATIUS KRISTANTO

JAWA Tengah boleh dibilang tergolong homogen dari segi etnis dan budayanya. Mayoritas penduduknya, 98 persen, bersuku Jawa dan dalam keseharian menggunakan bahasa Jawa. Saking seragamnya, orang Jepara yang terletak di pesisir utara dapat dengan mudah mengerti ucapan bahasa Jawa yang dikeluarkan orang Kebumen yang lokasinya di pesisir selatan meskipun dengan dialek yang berbeda.

Akan tetapi, kesamaan etnis ini tidak terjadi dalam preferensi politiknya. Jepara pada Pemilu 2004 dimenangi oleh Partai Persatuan Pembangunan yang berasas Islam, sedangkan Kebumen dikuasai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berideologi nasionalis.

Dari sini tampak bahwa Jateng terbagi menjadi dua ”mazhab” besar, nasionalis dan Islam. Pilihan politik nasionalis lebih banyak dianut penduduk wilayah pedalaman, sedangkan partai-partai yang mengusung ideologi Islam banyak mendapat tempat di pesisir utara.

Namun, penguasaan pemilihnya lebih condong ke nasionalis. Dengan partai pemenangnya adalah PDI-P. Jika suara pemilih partai-partai nasionalis pada Pemilu 2004 digabung dan dilawankan dengan gabungan partai-partai Islam, proporsinya mencapai 60 persen banding 40 persen.

Segregasi pilihan politik ini ternyata bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat kewilayahan. Pemilahan wilayah terjadi antara daerah pesisir utara dan pedalaman. Wilayah utara banyak dikuasai partai-partai Islam seperti PPP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan pedalaman dikuasai oleh PDI-P.

Pemilahan wilayah politik ini hampir mirip di Jawa Timur, hanya lokasinya yang berbeda. Jika di Jatim pembagian geografisnya antara barat dan timur, di Jateng antara utara dan selatan. Pola kecenderungan politik ini relatif stabil, tidak berubah, dan sudah terjadi sejak Pemilu 1955. Ini menunjukkan seakan-akan pola politik aliran yang terjadi sejak pemilu pertama itu tidak berubah hingga kini.

Menurut Herbert Feith (1999), politik aliran memang masih kuat, khususnya di Jawa. Pilihan politik penduduk di wilayah lebih banyak dipengaruhi faktor kepercayaan dan kecurigaan daripada faktor pilihan program- program yang ditawarkan partai politik.

Fakta ini sungguh menarik. Jika ditilik sejarahnya, pandangan Feith dapat ditelusuri jejaknya. Perbedaan kultur politik pesisir utara dan pedalaman sudah terjadi sejak era kedatangan Islam di Jawa pada abad ke-14. Islam masuk lewat pesisir utara.

Menurut pandangan guru besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Prof Dr Djuliati Suroyo, wilayah pesisir atau pasisiran adalah wilayah yang relatif terbuka terhadap pengaruh luar. ”Di wilayah ini, Islam lebih mudah masuk karena pengaruh Hindu-Buddha relatif tidak sekuat di wilayah pedalaman,” kata Djuliati.

Ketika pusat kerajaan Jawa berpindah dari pesisir utara ke wilayah pedalaman, di Surakarta dan Yogyakarta mulai muncul pembagian ”kasta” wilayah berdasarkan pengaruh keraton.

Dari kacamata orang Jawa, kedua pusat kota menjadi wilayah inti, sedangkan wilayah pesisir utara tergolong wilayah monconegara.

Meskipun sejak abad ke-18 hampir seluruh Jateng secara resmi beragama Islam, intensitas keagamaannya berbeda. Pusat Islam tetap di daerah pesisir utara dan cenderung berkebudayaan santri. Sebaliknya, meskipun keraton- keraton Jawa yang terletak di pedalaman secara resmi memeluk agama Islam, dalam gaya kehidupannya pengaruh tradisi Hindu-Jawa lebih menonjol.

Pemilu 2009

Kini pegangan penduduk Jateng dalam memilih partai sebagian besar tertuju pada PDI-P. Dalam dua pemilu terakhir, perolehan suaranya tetap di urutan pertama. Bahkan dalam pemilihan gubernur pada tahun 2008, pasangan calon yang diusung partai ini, Bibit Waluyo-Rustriningsih, berhasil memenanginya. Kemenangan di dua pemilu dan pemilihan gubernur tersebut tidak hanya meneguhkan partai ini terkuat di Jateng, tetapi juga menjadikan provinsi tersebut sebagai basis politik terbesar di Jawa.

Dominasi PDI-P di Jateng tidak lepas dari menguatnya relasi politik dan budaya di provinsi ini. Budayawan dari Banyumas, Ahmad Tohari, melihat identitas konstituen PDI-P berbanding lurus dengan identitas kaum abangan dan kejawen yang begitu mengakar kuat di Jateng.

”Pernyataan orang yang mengaku sebagai simpatisan PDI-P itu sekaligus pernyataan identitas kultural mereka sebagai orang Jawa. Jadi bukan sekadar identitas politik saja,” ujar Tohari.

Namun, dominasi PDI-P di Jateng mulai mendapat tantangan. Tanda-tandanya mulai terlihat sejak perolehan suaranya menurun dari 43 persen pada Pemilu 1999 menjadi 30 persen pada Pemilu 2004.

Demikian juga yang terjadi ketika menghadapi pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota. Dari daerah-daerah yang dimenangi PDI-P pada Pemilu 2004, hanya 18 daerah yang bisa menempatkan calonnya dapat menguasai kursi bupati atau wali kota. Beberapa daerah yang sebelumnya menjadi salah satu basis pendukungnya, PDI-P tidak berhasil menempatkan kandidatnya sebagai pemenang pilkada.

Misalnya di pilkada Blora, calon yang diusung PDI-P kalah melawan calon yang diusung Golkar. Basuki Widodo- Yudhi Sancoyo meraih suara terbanyak dengan mengalahkan pasangan Hartomi Wibowo-Bambang Susilo. Demikian juga di pilkada Kabupaten Wonosobo yang tergolong daerah pedalaman, calon dari PDI-P juga kalah. Pemenangnya adalah Abdul Kholiq Arif-Munthohar yang didukung PKB dan PKS dengan meraih suara lebih dari separuh pemilih.

Hal ini juga mendapat perhatian pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Susilo Utomo. Menurut pandangan dia, PDI-P dalam menghadapi Pemilu 2009 memang masih menjadi partai yang dominan di Jateng. Namun, semua tergantung sejauh mana soliditas internal partai ini. Ancaman yang cukup tampak menjelang pemilu ini, menurut Susilo, adalah perang antarcalon anggota legislatif (caleg), baik caleg dengan partai politik berbeda maupun caleg dari partai politik yang sama.

”Isu ideologi dalam kampanye caleg jarang disinggung, padahal kata kunci bagi PDI-P adalah berjuang untuk rakyat kecil”, ujar Susilo. Jika kampanye legislatif, terutama dari caleg PDI-P, melupakan hal ini, bukan tidak mungkin akan memengaruhi peluang partai berlambang kepala banteng mulut putih ini pada Pemilu 9 April 2009.

Potensi pemilih yang condong ke ideologi ”nasionalis” di Jateng besar, sekitar 60 persen dari total konstituen. Sebagian besar berada di wilayah pedalaman. Di wilayah inilah nantinya partai-partai ”nasionalis” lain akan bersaing dengan PDI-P. Apalagi dalam pemilu kali ini tercatat ada 26 partai yang mengusung corak kebangsaan.

(Litbang Kompas)

Geliat "Santri Kota" di Wilayah "Abangan"

2009-03-22T19:19:00.001-07:00

Peta DI YogyakartaMESKI Muhammadiyah, salah satu organisasi sosial keagamaan besar, berpangkal dari Yogyakarta, provinsi yang pertama bergabung dengan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan ini sejatinya adalah basis kaum nasionalis. Kekuatan politik kaum nasionalis patut mewaspadai kekuatan partai aliran keagamaan yang mulai meraih simpati konstituen Yogyakarta.

Kompetisi di antara parpol yang berhaluan nasionalis, komunis, dan Islam di DIY sebenarnya sudah terjadi sejak pemilu pertama digelar. Pada Pemilu 1955 itu, ketika DIY masih menjadi satu wilayah dengan Provinsi Jawa Tengah, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendominasi perolehan suara di wilayah yang saat ini menjadi wilayah DIY. PNI menang mutlak di Kabupaten Kulon Progo serta menang tipis di Kabupaten Bantul dan Sleman. Sedangkan PKI menang di Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta.

Dilihat secara provinsi, pamor partai Islam saat itu masih relatif kecil, bahkan kalah oleh Grinda, sebuah gerakan politik kaum priayi/bangsawan di Yogyakarta yang meraih suara ketiga terbanyak. Partai Islam Masyumi yang tersohor itu hanya mampu meraih peringkat keempat.

Pada era pemilu berikutnya, kekuatan politik Golkar telah mampu menggiring suara bagi partai ”beringin” itu. Bahkan, sebelum fusi parpol diberlakukan tahun 1971, Golongan Karya yang mampu mendefinisikan dirinya dalam birokrasi mendapat suara terbanyak meski masih dibayang-bayangi perolehan Partai NU.

Seperti halnya ”nasib” mayoritas provinsi di Indonesia, sepanjang pemilu masa Orde Baru, Golkar menang mutlak di DIY. Namun, kemenangan parpol tersebut tak pernah lebih besar dari 71 persen. Sebagian pemilih yang berdomisili di Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta cenderung loyal berpihak pada partai nasionalis. Bahkan, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dari pemilu ke pemilu dalam kurun waktu 20 tahun (1977-1997) di dua wilayah tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Afiliasi keislaman

Pemilu langsung yang terselenggara tahun 1999 mengukuhkan citra wilayah ini sebagai basis nasionalis. PDI-P sebagai representasi dari parpol nasionalis menang mutlak di semua kabupaten/kota di DIY dan berhasil meloloskan 15 wakilnya di kursi DPRD provinsi. Selain bangkitnya pemilih nasionalis, pada saat yang sama basis-basis konstituen partai Islam rupanya turut berkembang. Kekuatan politik Islam tampak dari ”menyeruaknya” perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang meraih tempat kedua dengan 17,27 persen suara, mengalahkan Golkar di tempat ketiga dan PKB di tempat keempat.

”Kemenangan” politik PAN dengan meraih tempat kedua dalam Pemilu 1999 menandai bangkitnya kekuatan politik yang berafiliasi kepada identitas keislaman. Meski parpol ini secara platform bersifat terbuka, tak terhindarkan terbentuknya afiliasi politik yang dekat dengan simbol keislaman, terutama gerakan Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta. Malah bisa dikatakan, PAN memiliki massa riil pendukung yang dikonstruksi dan terbentuk dari jumlah massa Muhammadiyah di wilayah ini.

Perolehan suara PAN dalam Pemilu 2004 mencapai 342.921 suara. Sedangkan dari proyeksi data pemilih Pemilu 2004, diperkirakan pemilih potensial PAN sebenarnya mencapai 544.325 jiwa lebih atau 1/7 jumlah penduduk.

”Orang Muhammadiyah memilih PAN bukan karena partai (kuasi) Islam. Bukan pula karena parpol itu berwatak plural. Orang Muhammadiyah memilih PAN semata karena parpol itu ’baju’-nya Muhammadiyah,” kata Sigit Pamungkas, pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM.

Dengan habitat sosial semacam itu, tak heran, PAN yang sebenarnya ”pendatang baru” dalam percaturan politik di DIY dengan cepat meraih simpati konstituen. Terbukti, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul merupakan lumbung suara PAN pada tahun 1999. Di wilayah-wilayah itu PAN mengalahkan Golkar dan menduduki peringkat kedua di bawah PDI-P.

Sifat kelompok santri di DIY dalam berpolitik saat ini tak berbeda jauh dengan masa lalu. Kelompok ini relatif ”patuh” pada afiliasi keagamaannya meski tak selalu setuju dengan pandangan organisasi sosial keagamaan yang menjadi referensinya. ”Konstituen yang termasuk kaum santri di Yogyakarta cenderung ’manut’ atau mengikuti pilihan politik orang-orang yang punya komitmen sosioreligi sama,” kata Sigit Pamungkas.

Di lain pihak, pemilahan karakter pemilih pemilu Yogyakarta yang relatif terdidik dan melek informasi membuka pintu bagi kehadiran parpol kuasi agama seperti PAN. Partai kuasi menjadi partai ”alternatif” ketika baik konstituen Muslim maupun non-Muslim mendapati kekecewaan dengan parpol nasionalis, seperti PDI-P dan Golkar. Itu terbukti dari perolehan suara PAN dalam dua pemilu langsung (1999-2004) yang memang cenderung tetap (17 persen), sementara suara parpol-parpol nasionalis justru semakin turun.

Merosotnya perolehan suara parpol nasionalis dalam Pemilu 2004 menjadi fenomena tersendiri. PDI-P yang mengantongi sedikitnya 35 persen suara pada Pemilu 1999 menurun hampir 10 persen. Partai Golkar juga berkurang suaranya meski tak terlampau besar. Di sisi lain, perolehan suara parpol berbasis massa Islam yang direpresentasikan oleh PAN, PKB, dan PKS cenderung kokoh, bahkan meningkat. Apakah ini merupakan tanda mulai tergerogotinya kekuatan politik di basis kaum nasionalis?

Kultur nasionalis

Kedekatan sosiopolitik pemilih DIY pada ideologi nasionalis tak lepas dari peran Keraton Yogyakarta sebagai patron kultural dan sosok yang cenderung mengedepankan paradigma nasionalisme dalam berkomunikasi politik kepada rakyat Yogyakarta. Salah satu contoh konkret adalah penggabungan wilayah ini dengan ”bayi” negara RI pada masa kemerdekaan serta dukungan kuat Sultan Hamengku Buwono IX terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Arief Akhyat, pengajar Jurusan Sejarah UGM, nasionalisme terbentuk pula dari perjalanan sejarah sosial ekonomi masyarakat Yogyakarta. Pascakemerdekaan, sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk DIY, terperangkap kemiskinan. Semakin jauh letak suatu kawasan dari Keraton Yogyakarta, semakin ”berjarak” pula kesejahteraan penduduknya dengan kemakmuran. Pada Pemilu 1955, kondisi yang demikian menjadi lahan garap potensial bagi PNI dan PKI yang menjunjung konsep marhaenisme dan keberpihakan kepada kaum papa, sebuah isu yang kini banyak digaungkan kembali oleh partai-partai nasionalis.

Di samping faktor penguat identitas nasionalis tersebut, posisi Yogyakarta sebagai kota ”pendatang” tempat bernaungnya berbagai institusi pendidikan memberikan perkembangan warna politik tersendiri yang cenderung dinamis bagi perubahan. Partai-partai mapan, seperti PDI-P dan Golkar, terpaksa berbagi suara pemilih dengan parpol nasionalis baru, seperti Partai Demokrat. Hal itu tampak dari perolehan Demokrat di DIY yang cukup berarti, sekitar 6 persen suara. Tampilnya sosok Susilo Bambang Yudhoyono ke tampuk teratas pemerintahan agaknya menjadi penarik dukungan yang cukup efektif untuk menarik simpati pemilih partai-partai nasionalis tradisional.

Kian menyebarnya dukungan kaum nasionalis tradisional kepada Partai Demokrat maupun partai nasionalis-sekuler lainnya bisa jadi bakal makin menyurutkan pamor partai nasionalis mapan seperti PDI-P dan Golkar. Belum lagi kehadiran partai nasionalis baru seperti Gerindra dan Hanura yang gencar mempromosikan nilai-nilai keberpihakan kepada rakyat.

Selama dua pemilu terakhir (1999-2004), tampak proporsi perolehan parpol nasionalis dan Islam sebenarnya relatif tetap. Pada Pemilu 1999, pemilih parpol Islam di wilayah ini mencakup 44 persen, sedangkan pemilih partai nasionalis sekitar 56 persen. Komposisi ini terulang kembali dalam jumlah relatif sama pada Pemilu 2004. Artinya, pemilih nasional dan pemilih Islam relatif loyal kepada ideologi yang dianut, tetapi bisa jadi beralih ”baju” kepada partai lain, asalkan ideologinya sama.

Bersandar pada fakta hasil dua pemilu langsung dalam sepuluh tahun terakhir, diprediksi parpol yang mengusung ideologi nasionalis masih tetap eksis di DIY. Konstituen Yogyakarta yang sebagian besar ”abangan” menjadi segmen pangsa potensial bagi parpol-parpol nasionalis. Tiga parpol nasionalis yang bakal berkompetisi cukup ketat adalah PDI-P, Partai Golkar, dan Demokrat, selain partai baru seperti Gerindra dan Hanura. Namun, PAN, PKB, PKS, dan parpol berhaluan Islam lain juga potensial menjadi pilihan warga Yogyakarta. Tinggal kelincahan parpol memanfaatkan waktu menuju 9 April 2009, melimbang suara konstituen DIY yang masih mungkin bersulih.

(NURUL FATCHIATI/ Litbang Kompas)

Sosok Keraton dalam Politik

2009-03-22T19:18:00.000-07:00

DIDIE SWKERATON Yogyakarta adalah simbol budaya adiluhung Jawa, khususnya yang bernuansa Mataraman. Hingga kini, keraton yang berdiri dua setengah abad lalu itu masih menjadi patron kultural masyarakat di DIY dan sebagian Jawa Tengah. Namun uniknya, meski kental mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat, keraton tak serta-merta menjadi patron dalam berpolitik.

Lantas, di manakah letak Keraton Yogyakarta dalam konteks pemilih pemilu dan seberapa besar pengaruh tokoh terhadap pilihan politik?

Arif Akhyat, pengajar pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, menyatakan, Keraton Yogyakarta sebagai patron budaya sebenarnya mengakar kuat hingga ke masyarakat bawah. Sebagai institusi, keraton sebetulnya menjadi patron perubahan dalam masyarakat, termasuk orientasi pilihan politik. Namun, kekuatan pengaruh keraton tersebut berlaku pada kalangan tertentu semata, yaitu pada orang Yogyakarta asli dan pendatang yang telah menyatu secara kultural dengan keraton.

Selain itu, sikap politik Keraton Yogyakarta yang secara demokratis membebaskan pilihan politik rakyat menjadikan peta politik DIY menjadi cenderung ”netral” dari intervensi perintah keraton. Pada titik tertentu, sikap keraton yang sebenarnya sangat dipatuhi oleh kawula Yogyakarta itu menempatkan citra keraton lebih berfungsi sebagai institusi budaya ketimbang politik (Sultan HB X sebagai Raja Yogyakarta adalah Gubernur DIY, sekaligus pimpinan Golkar).

Dengan demikian, tak mengherankan jika publik Yogyakarta memandang Keraton Yogyakarta sebagai patron budaya, tempat nilai-nilai budaya Jawa dilestarikan. Namun, dalam berpolitik, publik Yogya bisa memiliki pilihan politik yang berbeda. Secara sederhana, hal itu juga tecermin dalam polarisasi dukungan kerabat Keraton Yogyakarta terhadap patron keraton, yaitu Sultan Hamengku Buwono X. Prabukusumo, adik HB X, contohnya, cenderung mendukung Partai Demokrat dan calon presiden yang diusung parpol tersebut dalam Pemilu 2009.

Meski demikian, patron budaya itu terbukti sewaktu-waktu bisa menjadi sebuah patron politik manakala pihak keraton atau Sultan HB X sendiri memerintahkan sebuah gerakan politik, sebagaimana terjadi pada ”Aksi Massa Reformasi” Mei 1998. Demikian juga terkait dengan pencalonan Sultan HB X sebagai presiden, terlihat peran Keraton Yogyakarta yang kembali dilibatkan dalam kancah politik melalui acara ”Pisowanan Agung”. Dalam kasus-kasus semacam itu, terbukti Keraton Yogyakarta masih memiliki pamor kuat untuk menggerakkan pilihan politik publik Yogyakarta.

Santri dan abangan

Dalam situasi bebas, menurut Sigit Pamungkas, potret karakter konstituen Yogyakarta sejauh ini tak bergeser banyak dari hasil kajian Afan Gaffar dalam buku Javanese Voters: A Case Study of an Election Under a Hegemonic Party System in Indonesia. Pemilih cenderung menetapkan preferensi politiknya sesuai dengan komitmen sosioreligi yang diyakini. Secara sederhana, pemilih masih terpilah dalam kelompok santri dan abangan. Kelompok ”santri” cenderung memilih partai politik berhaluan Islam, sedangkan ”abangan” lebih condong memilih parpol non-agama, seperti parpol berideologi nasionalis atau sosialis.

Dalam konteks kekinian, ”santri” tak sekadar mengacu pada kalangan pondok pesantren atau mereka yang belajar kepada kiai (nyantri). ”Santri” mencakup konteks yang lebih luas, yaitu mereka yang bersimpati atau berafiliasi pada organisasi sosial keagamaan (Islam) tertentu. Tak terbatas pada organisasi sosial keagamaan yang sudah lama eksis di Indonesia saja, seperti NU atau Muhammadiyah, tetapi juga organisasi Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia. Sementara itu, ”abangan” mereferensi kelompok masyarakat di luar santri, termasuk pemeluk Islam yang nonpartisan terhadap organisasi sosial keagamaan tertentu.

Heterogenitas komposisi penduduk DIY saat ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi parpol untuk menggarap pemilih Yogyakarta. Kemampuan memetakan konstituen dalam kantong-kantong santri dan abangan akan lebih memudahkan parpol dalam melakukan pendekatan yang efektif guna meraih suara konstituen pada Pemilu 2009.

(NURUL FATCHIATI)

"Jembatan Politik" Jawa- Sumatera

2009-03-22T19:17:00.000-07:00

BESTARI
Peta Provinsi BantenOLEH IGNATIUS KRISTANTO

BANTEN memiliki posisi yang istimewa, yaitu sebagai ”jembatan penghubung” antara Jawa dan Sumatera. Sebagai ”jembatan”, ia pun mudah terpengaruh oleh kedua sisi wilayah yang dihubungkannya. Baik itu pengaruh budaya maupun preferensi politiknya.

Bagian Jawa yang luasnya meliputi sepertiga Pulau Jawa ini sejak dulu memang mendapat pengaruh dari kedua sisi, baik dari kerajaan yang berkuasa di Sumatera maupun di Jawa. Berlapis-lapis budaya pernah memengaruhi masyarakat Banten.

Menurut Claude Guillot (2008) dalam bukunya Banten, Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII, pada awalnya Banten didirikan oleh bangsawan dari kerajaan di Jawa Tengah yang berlatar Hindu pada abad ke-10. Pada tahun 1016, wilayah ini kemudian dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya yang berlatar budaya Melayu. Setelah itu, penguasanya berganti ke Pajajaran yang berpusat di Bogor sekitar tahun 1400. Pengaruh budaya Jawa kembali masuk Banten setelah wilayah ini dikuasai oleh Kerajaan Demak. Namun, kali ini Demak sekaligus juga ”membawa” Islam.

Latar sejarah yang mendapat berbagai pengaruh budaya tersebut membuat masyarakat Banten terbuka akan perubahan. Di masa kini, perubahan budaya ini memengaruhi juga perubahan politik masyarakatnya.

Perubahan politik ini dapat ditelisik dari pemilihan umum yang terjadi sebelumnya. Pada Pemilu 1955, misalnya, wilayah yang waktu itu masih bergabung dengan Provinsi Jawa Barat ini dimenangi oleh Partai Majelis Syuro Indonesia (Masyumi). Partai berideologi Islam ini memang mendominasi wilayah Sumatera pada waktu itu.

Ketika Orde Baru berkuasa, ”jembatan penghubung” ini berhasil diwarnai oleh penguasa dengan warna tunggal, kuning. Mesin politik Orde Baru waktu itu, Golkar, berhasil menguasai seluruh wilayah Banten. Dalam penyelenggaraan Pemilu dari 1971 hingga 1997, Golkar selalu meraih mayoritas suara di wilayah tersebut.

Wilayah Banten kembali menjadi ajang perebutan politik oleh partai-partai dari beraneka ideologi setelah pemilu secara demokratis kembali dilakukan pada tahun 1999. Kali ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berhasil mengambil ”jembatan penghubung” tersebut. Kali ini pula partai yang banyak dipilih oleh ”masyarakat Jawa” ini yang mampu menguasai wilayah Banten. Perolehan suaranya mencapai 35 persen. Jadi, orientasi pilihan politik masyarakat Banten serupa dengan seluruh Jawa.

Lima tahun kemudian, Pemilu 2004, orientasi politik sebagian besar masyarakat Banten berubah kembali. Kali ini sama dengan yang dipilih oleh warga di Sumatera, yakni Partai Golkar. Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten dikuasai oleh partai berlambang beringin ini. Secara keseluruhan, partai ini mampu meraih 22 persen suara.

Dalam pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur dan wakilnya yang berlangsung pada tahun 2006, komposisi pilihan masyarakat Banten juga berubah. Pilkada ini memang dimenangi oleh pasangan Ratu Atut Chosiyah-M Masduki yang didukung oleh koalisi Partai Golkar, PDI-P, PBB, PBR, dan PDS, tetapi yang istimewa adalah perolehan suara yang diraih calon yang didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meskipun kalah, partai berideologi Islam yang mengusung Zulkieflimansyah-Marissa Haque itu mampu meraih 30-an persen suara. Bahkan, besaran angka ini melampaui perolehan suara yang diraih Partai Masyumi pada tahun 1955 yang mencapai 26 persen.

Berbagai pemilu tersebut mengindikasikan bahwa pilihan politik masyarakat Banten sering berubah. Apakah ini berarti menyalahi pandangan Herbert Feith (1999) yang mengungkapkan bahwa preferensi politik masyarakat Jawa relatif tetap, termasuk Banten, yaitu masih bersandar pada politik aliran?

Jika merujuk pandangan Feith tersebut, apabila pemilahannya berdasarkan politik aliran yang lebih luas, yakni partai-partai Islam dan nasionalis-sekuler, pandangan tersebut masih terbukti kebenarannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penggabungan perolehan suara partai-partai berideologi Islam dan berbasis massa Islam, dilawankan dengan perolehan suara gabungan partai-partai sebaliknya, nasionalis-sekuler. Hasilnya tetap, gabungan suara partai-partai Islam meraih sekitar 40 persen, sedangkan partai-partai nasionalis-sekuler mendapat kurang lebih 60 persen. Proporsi ini hampir sama antara Pemilu 1955, Pemilu 1999, dan Pemilu 2004.

Akan tetapi, jika dilihat secara rinci berdasarkan perolehan suara masing-masing partai dari ke tiga pemilu tersebut terus berubah. Tidak ada partai politik yang stabil mempertahankan perolehan suaranya di sini.

Utara-selatan

Meskipun secara keseluruhan pilihan politik masyarakatnya terhadap partai sering berubah, hal itu ternyata tidak terjadi di semua bagian wilayahnya. Perbedaan dari sisi perubahan politik ini lebih terasa apabila dipilah antara wilayah utara dan selatan Banten.

Masyarakat di wilayah utara, di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang, relatif lebih gampang berubah dibandingkan dengan wilayah selatan, yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Ini bisa dilihat dari hasil perolehan suara PDI-P dalam dua pemilu terakhir.

Pada Pemilu 1999, suara PDI-P di wilayah utara mencapai 35 persen, lima tahun kemudian merosot menjadi 13 persen. Lain dengan di wilayah selatan, sebelumnya mencapai 34 persen kemudian menjadi 18 persen. Wilayah utara perubahannya lebih besar dibandingkan dengan wilayah selatan.

Dalam banyak hal, perkembangan di wilayah utara memang lebih dinamis. Misalnya seperti yang terlihat pada sisi ekonomi antara utara-selatan yang timpang. Kegiatan ekonomi Banten 90 persen ada di wilayah utara. Industri-industri besar banyak dibangun di wilayah ini, seperti di Cilegon dan Tangerang. Akibatnya, banyak pendatang dari berbagai provinsi mencari rezeki di sini. Inilah yang berdampak pada komposisi penduduknya. Oleh karena itu, orientasi pilihan politiknya pun berubah berdasar latar etnis dan budayanya.

Ciri khas hubungan pilihan politik dan etnis ini dapat dilihat di Kabupaten dan Kota Tangerang. Di kedua wilayah yang merupakan tempat limpahan penduduk pendatang dari Jakarta ini, proporsi etnis Jawa mencapai 30 persen, paling banyak di antara daerah lain di Banten, ternyata perolehan suara PDI-P hampir setara dengan jumlah orang Jawa di sini.

Itulah Banten. ”Jembatan penghubung politik” ini dapat berubah sewaktu-waktu. Partai-partai politik yang bertarung di Pemilu 2009 mempunyai peluang yang sama besar untuk menaklukkan daerah ini, tergantung pengaruh siapa yang menang dari dua sisi yang mengapitnya.

(Ignatius Kristanto/ Litbang Kompas)

Tarikan Jawara dan Ulama

2009-03-22T19:16:00.002-07:00

PERAN penguasaan politik di Banten tak dapat dipisahkan dari kelompok jawara dan ulama. Kedua kelompok tersebut sampai kini masih berpengaruh dalam menentukan orientasi politik masyarakat di provinsi ujung bagian barat Pulau Jawa ini.

Sebagai bekas kerajaan Islam, posisi ulama di wilayah ini tentu sangat kuat. Kiai yang merupakan gelar ulama dari kelompok Islam tradisional tidak hanya dipandang sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai seorang pemimpin masyarakat. Kekuasaannya sering kali melebihi kekuasaan pemimpin formal, terutama di pedesaan.

Di sisi lain, ada jawara, kelompok yang juga menembus batas-batas hierarki pedesaan di Banten. Jawara dikenal sebagai seorang yang memiliki keunggulan dalam fisik dan kekuatan-kekuatan untuk memanipulasi kekuatan supranatural, seperti penggunaan jimat, sehingga ia disegani oleh masyarakat.

Menurut Prof H MA Tihami (2007) dalam buku Tasbih dan Golok, dulunya jawara merupakan pengawal kiai. Jawara pada masa-masa sulit banyak membantu peran para kiai, terutama berkaitan dengan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hubungan simbiosis itu kini seolah-olah terpisah karena perubahan citra jawara. Salah satu jejak sejarah yang memperlihatkan kerja sama dan menyatukan kedua subkultur tersebut adalah pemberontakan di Pandeglang tahun 1811 yang dipimpin Mas Jakaria, lalu peristiwa Cikande Udik tahun 1845. Keduanya bahu-membahu menentang kolonial Belanda.

Sejarah pun terkoreksi, kiai dan jawara pun kini menjadi kelompok yang berbeda, dengan peranannya yang berubah juga. Menurut Abdul Hamid, pengajar Universitas Tirtayasa, Serang, era penguasaan Orde Baru merupakan era yang merekonstruksi peranan jawara dan ulama. Di era ini, banyak jawara yang dirangkul oleh penguasa, sedangkan peranan ulama dalam hal politik ”dikempiskan”.

Ketika itu, posisi ulama berhasil ditempatkan sebagai kelompok yang tergantung pada pemerintah dan mesin politiknya, Golkar, dalam pemberian bantuan dan kemudahan lainnya. Sementara, jawara diberi peran ekonomi yang strategis di Banten. Oleh karena itu, perannya bergeser menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang penting dan patron bagi pengusaha-pengusaha lokal.

Kini peranannya semakin penting setelah Banten menjadi provinsi sendiri, terpisah dari Jawa Barat. Peran jawara tidak hanya dalam ekonomi, tetapi juga dalam percaturan bidang politik lokal. Setiap kali pemilu nasional maupun pilkada yang bersifat lokal, para calon yang maju—baik itu perorangan maupun dari partai politik—tak bisa melepaskan diri dari bekerja sama dengan kelompok ini.

Namun, di pihak lain, majunya beberapa elite yang jawara dalam kontestasi pemilu juga diikuti oleh kelompok ulama. Inilah dua kelompok elite masyarakat yang kini bisa beradu dan juga bisa bekerja sama kembali dalam arena politik di Banten.

(Teguh Nurhadi/Litbang Kompas)

Wilayah yang Mulai Berubah

2009-03-22T19:16:00.001-07:00

BESTARI
Peta Provinsi Jawa BaratOLEH DWI ERIANTO & IGNATIUS KRISTANTO

SALAH satu provinsi di Jawa yang masyarakatnya mengalami perubahan pilihan politik dalam kurun setengah abad adalah Jawa Barat. Partai-partai yang memenangi pemilihan umum, kecuali di era Orde Baru, selalu berganti.

Ketika Pemilu 1955 digelar, banyak pengamat menduga kalau Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) bakal meraup suara banyak di Provinsi Jawa Barat. Dugaan ini ternyata ada benarnya, bahkan Masyumi mampu meraih suara terbanyak, 26 persen, mengalahkan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Jawa Barat di kala itu telah menjadi salah satu basis terkuat Masyumi. Sumbangan suara pemilihnya di provinsi ini mencapai 23 persen. Selain itu, secara politik kader-kadernya juga berani bersuara lantang terhadap kebijakan Presiden Soekarno yang mengeluarkan peringatan soal upaya menjadikan Indonesia negara Islam. Menurut catatan Herbert Feith (1957) tentang kondisi Pemilu 1955, salah satu yang bersuara keras menentang peringatan itu adalah Kiai Haji Isa Anshary, Ketua Masyumi Jawa Barat.

Catatan Feith itu memperlihatkan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu basis massa Islam Modernis yang kuat. Ini memberikan ”warna” tersendiri bagi karakteristik pemilih Jawa pada waktu itu dan menunjukkan bahwa Jawa Barat ternyata berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Basis politik Islam Modernis ini mulai surut setelah Masyumi bubar pada tahun 1960. Ditambah lagi pergantian ke rezim Orde Baru yang berhasil ”menguningkan” wilayah Jawa Barat dengan mesin politiknya Golkar. Pemilu 1971 hingga 1997, Golkar menguasai perolehan suara sepanjang pemilu-pemilu di era tersebut.

Ketika penguasa Orde Baru runtuh, ”wajah” politik pemilih Jawa Barat berubah kembali. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat simpati dan dukungan yang luar biasa, termasuk di bekas basis Masyumi ini. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini akhirnya menjadi pemenang berikutnya pada Pemilu 1999. Perolehan suaranya 32 persen, bahkan melebihi perolehan Masyumi pada tahun 1955.

Lima tahun kemudian, pilihan itu berubah lagi. Kali ini kembali Golkar yang menguasai perolehan suara. Mayoritas kabupaten dan kota berhasil dikuasainya dan hanya menyisakan 6 daerah untuk PDI-P, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perubahan pilihan terjadi lagi ketika digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2008. Kini, pilihannya jatuh ke calon yang diusung partai bercorak Islam, PKS.

Hasil pemilu-pemilu tersebut telah menunjukkan perubahan yang signifikan dari pemilih Jawa Barat, dari Islam, beralih ke nasionalis-sekuler, lalu kembali ke Islam lagi. Partai-partai yang memenangi pemilu di Jawa Barat tidak mampu mempertahankan suaranya dan menjaga kesolidan pemilihnya.

Tatar budaya sunda

Pada tingkatan provinsi, perolehan suara partai dalam beberapa pemilu memang berubah. Demikian pula di tingkatan wilayah yang lebih kecil. Meskipun di Jawa Barat dapat dibagi lagi wilayahnya menjadi beberapa subwilayah berdasarkan karakteristik budayanya, untuk urusan pilihan politik sebagian besar tidak dapat dibedakan. Hanya daerah Cirebon yang menjadi basis PDI-P dari dulu.

Ketua Pusat Kebudayaan Sunda dari Universitas Padjajaran Nina Herlina Lubis pernah membagi Jawa Barat kedalam lima wilayah budaya atau tatar, yakni Pamalayon, Bogor, Purwakarta, Cirebon, dan Priangan. Wilayah budaya itu memiliki karakter khas bukan hanya menyangkut budaya lokal, tetapi juga kultur politiknya yang dipengaruhi oleh etnis dominan dan pengaruh budaya lainnya, seperti dari Kerajaan Mataram yang berpusat di Yogyakarta dan dilanjutkan Kolonial Belanda.

Tatar Pamalayon meliputi Bekasi dan Depok, didominasi etnis Melayu Betawi. Ciri khas mayarakatnya berbahasa Melayu dialek Betawi dengan karakter masyarakatnya lebih terbuka. Wilayah ini menjadi percampuran multietnis karena imbas dari Jakarta.

Wilayah berikutnya Tatar Bogor, yang sejak dulu bebas dari pengaruh Mataram. Sehari-hari masyarakatnya mengunakan bahasa Sunda kasar dan tidak mengenal tingkatan bahasa. Karakter masyarakatnya khas orang perbatasan yang dulu sebagai pusat pemerintah kolonial, yaitu lebih terbuka, penuh percaya diri, egaliter, dan progresif.

Tatar ketiga adalah Purwakarta. Daerah ini merupakan daerah baru yang wilayahnya mencakup Purwakarta, Subang, dan Karawang. Wilayah itu dulu merupakan tanah-tanah partikelir yang dikuasai swasta. Ciri khas daerah ini ditandai dengan tidak berkembangnya kebudayaan. Kultur Sunda dan Jawa sama- sama kuat; kultur Sunda di wilayah selatan, sementara Jawa di pesisir.

Tatar keempat adalah Jawa Cirebon, wilayahnya meliputi Cirebon dan Indramayu. Budaya itu pengaruhnya hingga Majalengka dan Kuningan. Karakter khas masyarakat pesisir ini adalah progresif, terbuka, temperamental, keras, dan merasa tidak terafiliasi dengan pedalaman (Priangan). Daerah ini merupakan basis PDI-P. Dua pemilu terakhir berhasil dikuasainya.

Menurut Abdullah Ali, pakar sosiologi antropologi dan pengajar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon, masyarakat Cirebon lebih didominasi Islam Abangan yang berpikiran pragmatis. Oleh karena itu, pilihan mayoritas masyarakat bukan pada parpol Islam, tetapi pada partai nasionalis.

Selanjutnya, komunitas budaya terbesar dan terluas wilayahnya adalah Tatar Priangan. Proporsi etnis Sunda di wilayah itu lebih dari 90 persen, sementara wilayahnya lebih dari separuh Jabar.

Nina Lubis membagi wilayah itu menjadi tiga, yakni Priangan Barat (Cianjur dan Sukabumi), Priangan Tengah (Bandung dan Sumedang), dan Priangan Timur (Garut, Tasikmaya, Ciamis).

Di Priangan Timur intensitas pengaruh Mataram dan Belanda tidak terlalu tinggi karena dinilai kurang menguntungkan. Wilayah ini oleh Mataram hanya dibutuhkan untuk bantuan logistik dan tentara.

Sementara Priangan Tengah menjadi pusat pemerintahan Priangan sejak zaman Mataram. Intensitas pengaruh Mataram dan Belanda di Priangan Tengah paling besar dibandingkan dengan wilayah lainnya. Ini disebabkan Priangan Tengah dinilai paling menguntungkan sebagai penghasil perkebunan terbesar.

Pengaruh Mataram dan Kolonial di Priangan Barat juga cukup besar. Ciri khas daerah ini ditandai dengan bahasa Sunda yang dipergunakan lebih halus dan kesenian berkembang lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Hal ini terjadi karena Cianjur awalnya sebagai pusat ibu kota Priangan sebelum dipindahkan ke Bandung.

”Cairnya” pilihan politik Jawa Barat juga dapat dilihat dari hasil pilkada yang berlangsung dalam 4 tahun terakhir. Sebagian besar pilkada yang berlangsung di kabupaten dan kota dimenangkan oleh partai-partai yang berkoalisi. Mereka tidak percaya diri untuk mengusung calon sendirian. Dari 26 daerah kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada, 18 dimenangkan partai yang berkoalisi.

Berubahnya pilihan warga Jawa Barat membuat peluang seluruh partai yang ikut ajang Pemilu 2009 menjadi lebih terbuka. Bahkan, calon independen yang tidak didukung partai pun bisa menang di sini. Ini sudah dibuktikan di Pilkada Kabupaten Garut.

(Dwi Erianto/ Ignatius Kristanto/ Litbang Kompas)

Cermin Pemilih Kritis

2009-03-22T19:15:00.001-07:00

Peta JakartaOLEH UMI KULSUM

KOMPAS.com - Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki segudang kelebihan dibandingkan dengan daerah lain. Kota metropolitan ini memiliki fasilitas dan akses ekonomi yang relatif lebih baik. Tidak mengherankan jika orang berduyun-duyun ke Jakarta untuk mencari rezeki dan memadati setiap jengkal tanah di sana.

Padatnya penduduk Jakarta ternyata dipandang sebagai hal yang positif bagi partai politik. Di sanalah potensi pemilih terlihat nyata. Sekitar tujuh jutaan pemilih ada di sana. Oleh karena itu, kota ini sudah barang tentu menjadi primadona parpol-parpol yang bertarung untuk meraih konstituen sebanyak-banyaknya di setiap pemilihan umum.

Kultur perkotaan yang berkembang yang ditandai dengan akses informasi dan tingkat pendidikan penduduknya yang lebih baik membuat karakter masyarakatnya pun lebih pragmatis dalam menentukan pilihan politiknya. Oleh karena itu, sulit memprediksi partai yang akan menjadi pemenang dalam setiap pemilu di wilayah tersebut. Setiap pemilu, partai yang dipilih mayoritas warganya selalu berubah.

Sikap warga Jakarta ini dapat dilihat dari hasil perolehan suara beberapa pemilu sebelumnya. Pada pemilu 1999, misalnya, tiba-tiba saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berhasil menguasai pemilu dengan meraih 39,4 persen suara. Lalu disusul oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan meraih 17,2 persen. Partai Golkar yang sebelumnya menguasai perolehan suara di wilayah ibu kota meraih rangking ketiga dengan 10,3 persen suara. Ini menunjukkan pilihan politik masyarakat Jakarta bukanlah kristalisasi ideologi, tetapi lebih pada kepentingan mereka saat itu.

Menurut Ketua Center for Information and Development Studies (Cides) Umar Juoro, pilihan politik masyarakat Jakarta sangat dinamis. Jika melihat sejarah setiap pemilu di wilayah ini, warna partai pemenang pemilu sangat berbeda-beda.

Ini menunjukkan bahwa Jakarta merupakan representasi daerah urban yang masyarakatnya memiliki karakter khas. Masyarakatnya bersifat lebih terbuka terhadap informasi dan lebih kritis, yakni dalam arti apakah kepuasan mereka terpenuhi baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain itu, masyarakat Jakarta “kurang” loyal pada pegangan pilihan partai tertentu dibanding masyarakat pedesaan sehingga mereka bisa saja berubah dari satu partai ke partai lain.

Sebagai masyarakat dengan agregasi sosial ekonomi yang sangat mencolok, masyarakat Jakarta lebih dimotori oleh kepentingan sosial ekonomi mereka dalam menentukan pilihan politiknya daripada ideologi. Maka, tidak mengherankan jika kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia ini menjadi sebuah pertaruhan politik bagi parpol pada setiap pemilu.

Pada Pemilu 1955, partai Islam cukup mendominasi hasil pemilu di Jakarta. Dengan pemilih sebesar satu juta orang untuk memperebutkan lima kursi DPRD, dua kursi diambil oleh Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), satu oleh Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Di tingkat nasional, PNI menjadi pemenang pemilu, tetapi di Jakarta Masyumi mendapat 26,1 persen dan PNI hanya 19,8 persen suara. Untuk seterusnya, partai Islam selalu mendapat tempat di DKI Jakarta.

Partai pemenang berubah setelah Orde Baru berkuasa. Golkar sebagai mesin politik penguasa saat itu dapat dikatakan sebagai ”penguasa” Jakarta. Akan tetapi, Jakarta tetaplah kota dengan banyaknya kepentingan yang dilandasi sikap terbuka. Saat Orde Baru, di mana pengawasan pemerintah saat itu masih ketat, PPP pernah memenangi pemilu di Jakarta.

Lebih mengejutkan lagi adalah perolehan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai ini berhasil memenangkan pemilu pada tahun 2004. Meskipun corak haluannya sebagai partai Islam, tetapi ”wajah” yang ditampilkan sangat berbeda dengan partai Islam lainnya.

”Perpindahan pilihan parpol ini tentunya sangat situasional, tergantung kepentingan pragmatis semata. Jika pada Orde Baru PPP menang, itu merupakan perlawanan terhadap penguasa saat itu. Demikian pula, PDI-P yang menang sesudahnya, lebih disebabkan kekecewaan pada Golkar sebagai pemenang Pemilu 1997,” urai Umar Juaro.

Namun, yang terjadi kemudian adalah kekecewaan rakyat kepada PDI-P yang dianggap tidak memenuhi janji kepada konstituen. Akibatnya, orientasi masyarakat mulai melirik partai lain yang dianggap menjanjikan. Lalu, PKS-lah yang berhasil memenangkan pemilu di Jakarta pada Pemilu 2004. Saat itu, PKS memperoleh 1 juta suara dari 4,5 juta pemilih di Jakarta.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pragmatisme politik masyarakat Jakarta yang terjadi tidak hanya pada kalangan masyarakat bawah, tetapi juga kelompok elite, seperti warga keturunan. Meski tidak memilih partai Islam, mereka akan bermain di PDI-P atau Golkar saja.

Secara terbuka Adang Ruchyatna, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P DKI Jakarta, mengakui bahwa partai berlambang banteng ini melupakan wong cilik yang merupakan konstituen ideologis mereka setelah kemenangan tahun 1999. ”Hingga akhirnya kami ditinggalkan,” ungkap Adang.

Setelah kekalahan tahun 2004, PDI-P memulai pendekatan baru ke masyarakat dengan mendatangi langsung masyarakatnya, bahkan lebih dari 200 titik di Jakarta, ”Kami tidak segan meminta maaf kepada konstituen kami yang merasa ditinggalkan oleh PDI-P,” lanjut Adang.

Menyadari akan hal itu, sejak pertengahan tahun 2005 PDI-P bahkan membangun sebuah Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sana, masyarakat dari berbagai elemen mendapat pelatihan seperti perbengkelan, pertanian, peternakan bahkan industri tahu dan tempe.

Menurut Abidin Fikri yang bekerja di sana, hingga saat ini sudah ada 74 angkatan atau sekitar 6.000 orang yang dilatih karena setiap angkatan biasanya lebih dari 100 orang.

Itulah sebabnya, partai-partai mulai sadar dalam meraih simpati warga Jakarta. Hal senada juga diungkapkan Dedi Supriadi, staf ahli PKS yang sering kali melakukan riset popularitas partai sekaligus melihat kebutuhan masyarakat di ibu kota. Berdasarkan riset internal partai tahun 2003 diketahui bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang bersih dari korupsi dan memiliki kepedulian kepada masyarakat. Maka, slogan yang dipakai menjelang pemilu tahun 2004 adalah ”Bersih, Peduli”. Namun, Dedi tidak menampik bahwa peran media massa menjelang pemilu sangat besar mendongkrak popularitas partai ini. ”Yang sulit bagi kami adalah memprediksi kelompok ”swing voters” yang lebih dari 26 persen di Jakarta,” ujar Dedi.

Dari riset pula diketahui bahwa persoalan Jakarta bagi warganya adalah banjir, pengangguran, keindahan kota serta kemiskinan, maka slogan untuk memenangkan pemilihan gubernur tahun 2007 adalah ”Ayo Benahi Jakarta”. Maka, hasilnya sangat mengejutkan, PKS yang mengusung Adang Dorodjatun tanpa berkoalisi mampu memperoleh hasil 42,1 persen suara.

Sementara itu pasangan Fauzi Bowo-Priyanto memenangkan pemilihan gubernur tersebut dengan perolehan suara 57,8 persen dengan didukung oleh 19 partai politik saat itu. Ini menunjukkan mesin politik PKS bekerja secara luar biasa dan layak diperhitungkan oleh parpol lainnya di negeri ini, khususnya di wilayah ibu kota.

(UMI KULSUM/Litbang Kompas)

Pilihan Politik "Dibawa Mati"

2009-03-22T19:14:00.000-07:00

DIDIE SWKOMPAS.com — Karakter pemilih yang khas di ibu kota tak lepas dari kultur pemilih Betawi. Masyarakat asli Jakarta ini memiliki kultur yang menjunjung nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini tampak pada kehidupan keseharian mereka.

Budaya Islam yang tampak dari masyarakat Betawi adalah banyaknya tempat beribadah, seperti mushala atau masjid, yang ada di sekitar permukiman. Bahkan, di dalam gang-gang sempit pun orang masih mendirikan tempat untuk shalat lima waktu tersebut.

Selain itu, perkumpulan pengajian atau majelis taklim juga telah menjadi bagian dari hidup mereka. Di sini, orang tidak hanya membaca ayat Al Quran, tetapi juga menjadi sarana ajang sosialisasi dan pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan yang bernapaskan Islam telah menjadi bagian dalam hidup mereka.

Demikian pula halnya dengan memilih partai dalam pemilu, ada peribahasa ”kacang tidak boleh lupa pada kulitnya”, artinya manusia tidak boleh lupa akan asalnya.

Menurut Sibroh Malisi, salah seorang pengurus Badan Musyawarah Betawi, ”Orang Betawi tetap melihat ’ke atas’ (Tuhan) karena semua ada pertanggungjawabannya”. Oleh karena itu, saat pemilu, orang Betawi tidak akan meninggalkan akidahnya yang akan dibawa mati.

Gambaran prinsip orang Betawi dalam memilih dapat dilihat pada kasus-kasus pemilu sebelumnya. Contohnya pada pemilu 1999, PDI-P menguasai hampir seluruh kecamatan di DKI Jakarta. Akan tetapi, kemenangan itu tidak berlaku di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Etnis Betawi yang mendominasi di dua kecamatan tersebut, yaitu 80,7 persen, dimenangkan oleh Golkar.

Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Pancoran, wilayah ini dikuasai PPP. Meski proporsi etnis Betawi hanya 39 persen, tetapi bisa memengaruhi pilihan politik warga kecamatan tersebut.

Meski seluruh Jakarta hampir berwarna merah tahun 1999, di beberapa kecamatan yang dominan dihuni masyarakat Betawi terlihat sangat nyata bahwa partai-partai Islam-lah yang jadi pemenang di kecamatan tersebut.

Hal yang sama terjadi juga di Pemilu 2004. Hanya sebarannya yang berubah. Jika masa Orde Baru hanya PPP yang menjadi pilihan orang Betawi, setelah munculnya banyak partai Islam maka suara masyarakat Betawi terpecah ke beberapa partai Islam lainnya. Tak dapat dihindarkan, suara PPP sepertinya menguap di Jakarta dan beralih ke partai lainnya, seperti PKS. PPP hanya populer di wilayah pesantren di Jakarta, sedangkan PKS menampilkan citra Muslim yang terdidik, bersih, dan mampu menampilkan identitas Islam di era modern saat ini.

(UMI KULSUM)

Syariah Jadi Isu Utama

2009-03-22T19:13:00.000-07:00

BESTARI
Peta Nanggroe Aceh DarussalamBanda Aceh, Kompas - Permasalahan penerapan syariah Islam dan keberlanjutan perdamaian menjadi substansi dasar yang akan dikampanyekan dua partai politik lokal peserta Pemilihan Umum 2009, yaitu Partai Daulat Aceh dan Partai Aceh.

Permasalahan lain di luar tema tersebut akan menyusul untuk dibahas sebagai substansi kampanye kepada para calon pemilih.

Ketua Komite Pemenangan Partai Aceh Kamaruddin Abu Bakar yang ditemui di kantornya di Banda Aceh seusai mengikuti pencanangan Pemilu Damai, Senin (16/3), mengatakan, pihaknya hanya mengusung satu tema kampanye, yaitu perdamaian.

Menurut Kamaruddin, untuk bisa memperjuangkan pemenuhan isi nota kesepahaman damai itu, Partai Aceh menargetkan memperoleh sekitar 85 persen kursi yang tersedia di dewan perwakilan rakyat tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

”Setelah itu, kami baru berbicara untuk mengisi atau memenuhi seluruh isi nota kesepahaman damai,” ujarnya.

Setelah bisa mendudukkan para wakilnya di parlemen, menurut Kamaruddin, pihaknya baru akan berbicara mengenai perekonomian dan persoalan lain yang selama ini terjadi di masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Daulat Aceh Tengku Muhibussabri mengatakan, syarat utama masyarakat Aceh untuk bisa menuju kesejahteraan adalah syariat Islam. Penegakan syariat Islam yang sebenarnya akan membawa masyarakat Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran. ”Aceh akan lebih baik dengan tidak melupakan dasar perkembangannya di bawah syariat Islam,” katanya.

Muhibussabri menjelaskan, dalam ajaran Islam, masyarakat dilarang miskin dan harus mau bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang optimal. Khusus untuk masyarakat Aceh, menurut dia, untuk menciptakan kesejahteraan, harus ada perubahan sikap kerja.

”Bantuan-bantuan dari berbagai lembaga dan negara donor telah melemahkan sikap kerja masyarakat Aceh. Ini yang harus diubah dalam kerangka syariat Islam,” katanya.

Dari pintu ke pintu

Kamaruddin menyatakan, partainya yang diyakini sebagai satu- satunya pemegang amanat pembentukan parpol lokal peserta pemilu, seperti yang tercantum dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi terhadap hal tersebut.

Sosialisasi itu dilaksanakan dengan metode dari pintu ke pintu oleh para kader di lapangan. Kader-kader tersebut, yang sebagian besar adalah simpatisan perjuangan partai sebelum dan sesudah penandatanganan MoU Helsinki, menggunakan jaringan yang sudah terbangun sejak masa konflik. ”Tanpa meninggalkan rapat umum,” katanya.

Sementara itu, Muhibussabri mengatakan, selain rapat umum, pihaknya juga mengandalkan sosialisasi dari pintu ke pintu. (mhd)

Akar Perubahan dari Desa Jawa

2009-03-22T19:12:00.000-07:00

PANDU
Peta JawaKOMPAS.com - Suatu hari, beberapa waktu setelah pemilihan bupati digelar, Soelastri (30) bersama rombongan ibu-ibu Desa Mojo yang terletak di lereng Gunung Wilis, Kediri, turun gunung. Dengan menyewa angkutan kota, mereka ”ngeluruk” ke kantor kabupaten untuk menagih janji bupati: mengaspal jalan desa.

”Dulu, ketika mendekati saya untuk menjadi kader pendukungnya dalam pilkada, saya bertanya, apa yang akan beliau berikan untuk desa kami kalau beliau terpilih. Beliau berjanji untuk mengaspal jalan. Janji itulah yang kami tagih karena, setelah terpilih, sepertinya beliau lupa akan janjinya saat itu,” tutur Soelastri, ketua kelompok paguyuban perempuan di desanya, awal Februari lalu.

Demonstrasi itu memang terbukti manjur. Tak lama kemudian, jalan desa itu pun menjadi mulus oleh aspal. Akses warga desa ke dunia luar pun menjadi lebih mudah. Ekonomi pun bergerak lebih lancar di sana.

Kisah Soelastri tersebut menggambarkan bahwa gugatan masyarakat terhadap janji elite politik kini bisa terjadi bukan hanya di perkotaan, tetapi juga di pelosok desa. Bahkan, di pucuk gunung di Jawa Timur. Proses menaikkan posisi masyarakat bawah terhadap kelompok atas mulai terjadi.

Keberanian warga Desa Mojo tersebut tidak lepas dari pengaruh kondisi kultur yang berkembang di sana, yakni pengaruh dua subkultur besar, Mataraman dan Arek. Kedua karakteristik budaya yang berbeda dan berkembang bersama-sama. Kultur Mataraman adalah menjunjung solidaritas tinggi, gotong royong, tetapi kurang terbuka dalam mengemukakan pandangan. Adapun ciri masyarakat di wilayah Arek adalah solidaritas kuat, tegas, dan terbuka terhadap perubahan. Tarikan kedua subkultur inilah yang membuat masyarakat Desa Mojo terus berkembang.

Desa-desa perbatasan seperti Desa Mojo bertebaran di seluruh tanah Jawa. Jika ditelesuri lebih jauh, di Jawa Timur saja terdapat empat subkultur besar: Mataraman, Arek, Pandalungan, dan Madura. Di Jawa Tengah terdapat tiga subkultur: Mataraman, Pesisir, dan Banyumasan. Sementara di wilayah Jawa bagian barat sedikitnya terdapat enam subkultur, yakni Betawi, Banten, Pamalayon, Bogor, Purwakarta, dan Jawa Cirebon.

Interaksi masyarakat antarkultur ini makin intens karena perkembangan yang pesat infrastruktur di Jawa. Perjumpaan warga antardesa yang berbeda budaya kerap terjadi, membuat penduduk Jawa pun lebih cepat berubah. Pilihan politik pun berubah.

Selain persilangan sub-budaya, pengalaman terhadap pelaksanaan pemilihan umum ikut membentuk kesadaran warga desa. Pemilihan yang marak digelar dalam lima tahun terakhir dari mulai pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, presiden, dan pemilihan umum yang memilih anggota wakil rakyat membuat warga desa mulai pintar melakukan transaksi politik.

Benih-benih perubahan yang muncul dari desa inilah yang membuat Jawa pun kini bergerak. Orientasi politik pragmatis penduduk Jawa bukan hanya terjadi di perkotaan, tetapi kini mulai tumbuh di desa. Partai mana pun yang dapat memberikan ”berkah” bagi desanya akan dipilih.

”Jika ada caleg yang mau ikut membantu membangun desa ini, kami ramai-ramai akan memilihnya. Tidak peduli dia dari partai mana,” tutur Soelasti yang kini terpilih sebagai kepala desa di Mojo tanpa harus memakai proses politik uang.

(IGNATIUS KRISTANTO)

Konstelasi yang Samar

2009-03-22T19:11:00.000-07:00

OLEH BAMBANG SETIAWAN

KOMPAS.com - Pada pemilu pertama di tahun 1955, banyak perkiraan yang dilakukan oleh pelaku dan pengamat politik ternyata keliru. Herbert Feith (Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, 1957) mengungkapkan, tokoh-tokoh dari berbagai aliran politik sama-sama dikejutkan oleh hasil pemilihan umum itu. Kejutan terbesar adalah sukses Nahdlatul Ulama (NU) menaikkan jumlah wakilnya di parlemen dari delapan menjadi 45 dan perolehan Masyumi yang tidak disangka begitu kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebaliknya, kekuatan PNI dan PKI di kedua wilayah itu juga menimbulkan hal yang tidak diduga. Terutama PNI karena dengan memenangkan kedua wilayah itu partai nasionalis ini bisa duduk di peringkat pertama dan mengungguli perolehan suara Masyumi yang dominan dalam penguasaan wilayah.

Dalam Pemilu 1955, Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku. Namun, di Jawa Tengah, Masyumi hanya mampu meraup sepertiga dari suara yang diperoleh PNI, dan di Jawa Timur setengahnya. Kondisi ini menyebabkan hegemoni penguasaan Masyumi secara nasional tak terjadi.

Empat puluh empat tahun kemudian, ketika pemilu demokratis kembali digelar, banyak yang memperkirakan Golkar akan tamat seiring dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Ternyata pendapat ini keliru. Golkar, bahkan masih dapat menduduki posisi kedua dalam perolehan suara nasional. Wilayah yang dimenangkannya pun masih cukup signifikan untuk kembali membangun kepercayaan. Dari 313 wilayah kabupaten/kota dalam Pemilu 1999, Golkar masih menguasai 114 daerah (36,4 persen).

Sebaliknya, partai-partai baru yang tumbuh seiring dengan gerakan reformasi ternyata tidak dominan, baik dalam perolehan suara maupun wilayah yang dimenangkannya. Di antara 45 partai baru dari total 48 partai, hanya tiga partai yang mampu meraih kemenangan berdasarkan basis wilayah, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Dalam pemilu ini pula, kemunculan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi fenomenal karena mampu melampaui perolehan suara dengan selisih cukup jauh dengan pesaing terdekatnya (Partai Golkar) dan tiga kali lipat dari perolehan suara partai terbesar ketiga. Wilayah yang dikuasainya pun dominan, 53 persen atau 166 kabupaten/kota.

Akan tetapi, determinasi kewilayahan PDI-P ternyata tidak bertahan lebih dari lima tahun karenanya Pemilu 2004 menimbulkan kejutan berikutnya. Suara untuk partai yang lekat dengan sosok putri mendiang mantan Presiden Soekarno tersebut turun drastis, tinggal separuhnya (18,5 persen). Wilayah yang didominasinya pun menyusut, tinggal 20,2 persen dari 440 kabupaten/kota.

Sebaliknya, keterpurukan Golkar mampu dipulihkan dengan cepat. Meskipun secara nasional perolehan suara Golkar justru turun dari 22,4 persen pada tahun 1999 menjadi 21,6 persen pada tahun 2004, menduduki peringkat satu dan sebaran wilayah yang mampu dimenangkannya pun makin banyak. Dalam pemilu terakhir, partai berlambang beringin itu mampu menaikkan penguasaan wilayahnya menjadi 61,6 persen atau 271 kabupaten/kota.

Penguasaan wilayah oleh Partai Golkar pada Pemilu 2004 banyak terjadi di wilayah-wilayah hasil pemekaran. Dari 143 daerah yang dimekarkan antara tahun 1999-2004, 72 persen atau 103 wilayah pemekaran dimenangkan oleh Partai Golkar pada Pemilu 2004. PDI-P hanya memenangkan 12,6 persen wilayah pemekaran, sisanya diperebutkan oleh partai-partai lain.

Pemilu 2004 juga ditandai dengan fenomena munculnya dua kekuatan partai baru, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, yang mampu mengungguli raihan suara PAN. Kehadiran dua partai yang tumbuh secara cepat ini menandai jejak baru dalam peta politik nasional.

Jejak ideologis

Bagaimanapun, timbul-tenggelamnya kekuatan partai membekaskan jejak pada wilayah yang pernah dikuasainya. Di Jawa, perubahan komposisi nasionalis-agama cenderung dinamis. Sementara di luar Jawa, penetrasi kekuatan Orde Baru mengubah peta politik menjadi lebih permanen. Warna politik nasionalis masih tetap kental di luar Jawa walaupun kekuasaan Orde Baru tumbang.

Kebanyakan dari wilayah-wilayah di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Utara, telah berubah warna. Wilayah ini cenderung menjadi basis partai nasionalis. Di hampir semua wilayah Kalimantan juga telah berubah menjadi basis massa partai nasionalis. Kekuatan nasionalis pun merambah ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Wilayah ”hijau” yang 67 persen suaranya dikuasai oleh partai-partai Islam pada Pemilu 1955 ini menjadi relatif permanen dengan warna ”kuning” Golkar sejak Pemilu 1971-2004. Di Sulawesi Selatan, wilayah yang 69 persen dikuasai oleh partai ”hijau” pada tahun 1955 telah berubah 180 derajat menjadi sangat nasionalis.

Meski demikian, tetap ada kantong-kantong wilayah (enclave) yang memiliki karakter kuat. Sebagian wilayah yang ditinggalkan oleh Masyumi, misalnya, tetap memiliki ciri sebagai basis massa Islam ketika pemilu kembali dilaksanakan secara bebas. Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Riau, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kalimantan Selatan cenderung memiliki keseimbangan politik aliran-nasionalis yang lebih stabil.

Sejak tahun 1999, pergeseran paling dominan dalam penguasaan wilayah hanya terjadi di antara dua partai besar saja, Partai Golkar dan PDI-P. Meskipun beberapa partai baru, seperti PKS, mampu merebut beberapa wilayah, dan PKB menjadi kekuatan di Jawa Timur, penguasaannya masih berkecakupan sempit.

Pergeseran dalam cakupan wilayah yang luas antara PDI-P dan Partai Golkar mencerminkan tarikan kekuatan yang, sejauh ini, paling besar pengaruhnya. Di wilayah perkotaan, misalnya, pada Pemilu 1999 PDI-P berhasil meraih kemenangan di 50 dari 69 kota di Indonesia, tetapi kemudian direbut kembali oleh Partai Golkar pada Pemilu 2004. Dalam pemilu terakhir tersebut, Partai Golkar meraih 50 dari 99 kota dan PDI-P hanya 18 kota.

Perubahan tampaknya memang lebih identik dengan wilayah perkotaan daripada pedesaan. Terutama di Jawa, selain tarikan politik antarsesama partai nasionalis besar (Partai Golkar dan PDI-P) terjadi di wilayah perkotaan, kota juga menjadi ajang penaklukan partai-partai baru. Kemenangan PKS di Jawa yang semuanya berada di wilayah perkotaan mengindikasikan bahwa perkotaan menjadi wilayah terbuka untuk meraih simpati.

Pemilu 2009

Apakah Pemilu 2009 akan memunculkan kejutan baru, baik perubahan komposisi perolehan partai ataupun penguasaan wilayah? Tampaknya, akan terdapat banyak perubahan yang disebabkan naiknya pamor beberapa partai dan penguasaan partai dalam pilkada.

Prediksi bahwa Partai Demokrat akan memenangkan pemilu sudah santer dilemparkan sejumlah lembaga survei, seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan gabungan lembaga penelitian CSIS, LIPI, LP3ES, dan Puskapol UI. Diperkirakan, suara partai yang lekat dengan figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini akan mengungguli perolehan suara Partai Golkar dan PDI-P. Selain itu, partai baru Gerindra juga diperkirakan akan mengubah konstelasi di jajaran partai kelas menengah. Dengan begitu, paling tidak, dua partai ini akan menjadi penentu komposisi kekuatan baru.

Di samping itu, pola penguasaan wilayah diperkirakan akan mengalami perubahan besar karena kontestasi partai dalam pilkada, yang membuat sebagian partai menguat pengaruhnya dan sebagian yang lain melemah di basis massanya. Partai Golkar yang dalam Pemilu 2004 menang di 27 provinsi, kehilangan 20 provinsi dalam ajang pilkada. Partai ini tampak solid dengan meraih kemenangan tanpa koalisi hanya di dua provinsi, yang semuanya di Sulawesi. Sebaliknya, PDI-P yang dalam pemilu sebelumnya hanya menang di dua provinsi mampu menguasai tujuh provinsi dalam pilkada. Demikian juga koalisi yang dibangun PKS, meskipun kalah di satu-satunya basis massa tingkat provinsi (DKI Jakarta), pengaruhnya di tujuh provinsi lain tetap tertancap.

Apakah prediksi perolehan suara dan penguasaan partai atas dasar pilkada akan terbukti, tidak bisa dijamin. Belajar dari sejarah, pemilu kerap penuh kejutan dan konstelasi di tingkat nasional memang selalu samar.

(BAMBANG SETIAWAN/ Litbang Kompas)

Dominasi Pedalaman, Perlawanan Urban

2009-03-22T19:06:00.000-07:00

OLEH IGNATIUS KRISTANTO

KOMPAS.com - Jawa kini tengah berubah. Proses pilihan politik penduduknya terhadap dua arus ideologi besar yang dianut partai-partai politik, yakni Islam dan nasionalis sekuler, kini mulai berimbang.

Menjelang pemilihan umum digelar, perhatian sebagian besar partai pasti tak pernah berpaling dari Jawa. Dengan jumlah pemilih mencapai 100 juta lebih, wilayah ini menjadi ajang rebutan suara parpol karena akan menentukan posisi di parlemen nantinya. Apabila parpol bisa memenangkan suara keseluruhan di Jawa, separuh lebih kursi di legislatif akan dapat diraihnya. Jadi, jumlah perolehan suara di Jawa dapat menentukan perolehan suara nasional.

Akan tetapi, kemenangan mutlak di Jawa hampir tidak mungkin terjadi. Sejarah telah membuktikan, belum pernah ada sebuah parpol yang meraih suara lebih dari 50 persen di wilayah ini, terkecuali di era Orde Baru yang pemilu-pemilunya mendapat tekanan penguasa. Ini menunjukkan bahwa Jawa merupakan wilayah yang sulit ditembus. Parpol harus menyediakan energi yang berlebih untuk memengaruhi pemilih di sini.

Selama ini, orientasi politik pemilih memang terbelah dalam dua ideologi dasar yang telah berkembang sejak lama, yakni ideologi Islam dan nasionalis sekuler. Ideologi Islam diwakili baik oleh partai-partai yang mengusung ideologi ini maupun yang berbasis massa Islam. Adapun ideologi nasionalis sekuler adalah partai-partai yang mengusung ideologi kebangsaan atau bercorak non-Islam.

Menurut Herbert Feith (1999), pola politik aliran memang masih mewarnai corak pemilih di Jawa. Pola ini jika ditelusuri jejaknya dari pemilu-pemilu sebelumnya, ada dinamika di sana. Pola perolehan suara yang diraih oleh partai-partai dari kedua ideologi tersebut ternyata berbeda antara pemilih di Jawa dan luar Jawa.

Ada kecenderungan partai-partai nasionalis sekuler sedang naik daun di Luar Jawa. Penduduk di kawasan ini mulai memilih partai-partai nasionalis sekuler. Perolehan suaranya naik terus. Jika pada Pemilu 1955, proporsi perolehan suaranya masih 46 persen, lima puluh tahun kemudian suaranya sudah mencapai 67 persen. Hal sebaliknya justru terjadi pada partai-partai Islam, suaranya terus menurun.

Pola sebaliknya justru terjadi di Jawa. Ada kecenderungan pemilih di Jawa kembali ke pola lama. Proporsi perolehan suara yang diraih gabungan partai-partai Islam hampir mendekati pola silam. Jika pada Pemilu 1955, kelompok partai-partai ini meraih 39 persen, lalu pada tahun 1999 menurun ke 28 persen, lima tahun kemudian perolehan suaranya naik kembali menjadi 33 persen.

Jika dilihat secara keseluruhan, pola di Jawa ini sama dengan pola perolehan suara secara nasional. Maka, dapat dikatakan bahwa suara Jawa memengaruhi nasional karena memang jumlah pemilihnya lebih banyak.

Tren ini menunjukkan bahwa pilihan politik pemilih di Jawa mulai berubah. Perubahan menuju keseimbangan politik mulai terjadi. Ini merupakan dampak dari perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di sana.

Infrastruktur dan akses ekonomi di Jawa dalam tiga puluh tahun terakhir berkembang pesat. Saat ini, dari seluruh kegiatan ekonomi nasional, 60 persen berada di Jawa. Banyak kawasan industri dibangun di sini. Pendapatan ekonomi meningkat sehingga membuat kelas menengah pun bertambah. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, pilihan politiknya pun lebih kritis, pragmatis.

Meskipun belum seluruh penduduk di Jawa mempunyai karakter seperti itu, bibit-bibit pemilih mulai tumbuh. Partai-partai yang kinerjanya buruk akan mendapat ”hukuman”, sebaliknya partai yang bekerja baik akan mendapat sanjungan.

Pesisir-pedalaman

Proses menuju keseimbangan politik yang terjadi di Jawa ternyata tidak merata di seluruh wilayah. Jika Jawa dipilah menjadi dua, wilayah pesisir utara dan wilayah pedalaman, maka akan terlihat sekali perbedaan kedua wilayah tersebut.

Wilayah pesisir utara lebih dinamis dibandingkan dengan pedalaman. Pola kenaikan perolehan suara yang mendukung partai-partai Islam terjadi di wilayah ini. Jadi, pola pesisir utara Jawa hampir mirip dengan pola seluruh Jawa.

Jika pada Pemilu 1999, suara partai-partai Islam mencapai 45 persen, lima tahun kemudian menjadi 46 persen. Sebaliknya, di wilayah pedalaman justru mengalami penurunan. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan pilihan politik yang terjadi di wilayah pesisir utara akan memengaruhi Jawa secara keseluruhan. Sementara di wilayah pedalaman lebih stabil.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemilahan geografis berdasar pesisir utara-pedalaman ternyata masih terjadi. Akar sejarah dan perkembangan kultur yang terjadi di kedua wilayah memang berbeda. Wilayah pesisir utara lebih banyak bersentuhan dengan budaya luar ketimbang daerah pedalaman.

Wilayah pesisir utara mulai berkembang pesat setelah Islam masuk ke Jawa pada abad ke-15. Bahkan, kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Cirebon, dan Banten pernah menjadi pusat kekuasaan di Jawa yang sebelumnya berpusat di pedalaman.

Pada era ini pula, bibit konflik pesisir dengan pedalaman pernah berkembang. Setelah, pusat kerajaan Islam Jawa berpindah ke pedalaman, raja-raja Mataram mulai menghancurkan kota-kota di pesisir. Terutama di era Sultan Agung.

Bahkan, pembedaan ini semakin mengeras ketika keraton mulai memunculkan kategori wilayah berdasarkan ”kastanya”. Wilayah pedalaman yang dekat pusat kerajaan Mataram Islam dikategorikan ”wilayah dalam”, sedangkan wilayah pesisir utara dimasukkan dalam wilayah mancanegara, negeri asing.

Wilayah ini terus berubah setelah kolonial Belanda mulai menguasai Jawa.

Perubahan semakin pesat ketika pemerintahan Orde Baru mulai berorientasi pada politik pembangunan. Pusat-pusat kawasan industri mulai dibangun di wilayah ini membuat pertumbuhan ekonomi melaju pesat. Lebih dari separuh kegiatan ekonomi Jawa ada di pesisir utara.

Wilayah pesisir utara Jawa akhirnya menjadi ”gula-gula” ekonomi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir saja, pertumbuhan ekonominya (5,2 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan pedalaman (4,7 persen). Inilah yang akhirnya memicu migrasi penduduk terus bertambah. Akibatnya, struktur penduduk pun berubah yang memengaruhi pula pilihan politiknya.

Jawa akan terus berubah hingga kini. Ibarat orang yang akan berjalan melangkah, dia kini sudah dapat memilih kaki mana yang akan digerakkan terdahulu. Demikian pula dalam pilihan politiknya, bisa ke partai ini, bisa juga ke partai itu. Itulah prinsip harmonisasi ala Jawa.

(IGNATIUS KRISTANTO, Litbang Kompas)

Keberagaman Identitas dalam Kesatuan Kultur

2009-02-19T23:35:00.000-08:00

PENGUASAAN pilihan politik di Kepulauan Riau tak terlepas dari kemampuan parpol menguasai basis massa di kawasan pedesaan. Hal ini terkait dengan kondisi geografis wilayah yang tersebar di 2.408 pulau dengan beragam karakter demografis.

Dari keseluruhan wilayah Provinsi Kepri, yang terdiri dari empat kabupaten dan dua wilayah kota, tercatat Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang yang paling banyak memiliki daerah yang bisa dikategorikan wilayah perkotaan. Kategorisasi ”kota” ini diukur dari ketersediaan infrastruktur perkotaan, karakter demografis, dan perkembangan pembangunan sektor industri.

Hal ini sejalan dengan ”pola” kemenangan Partai Golkar di wilayah pedesaan. Jika memerikan hasil Pemilu 2004 di Kepri, tampak partai Golkar unggul di kawasan yang mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan. Semakin banyak penduduk pedesaan di satu daerah, semakin besar pula perolehan suara Golkar di daerah itu.

Persentase perolehan suara Golkar paling banyak terdistribusi di Natuna (72,6 persen penduduknya tinggal di daerah pedesaan) dan di Lingga (65,9 persen penduduk tinggal di pedesaan). Di dua daerah itu Partai Golkar meraup masing-masing 25,39 persen dan 23,21 persen suara. Adapun di Karimun, Golkar unggul dengan 19,44 persen suara dan di Kabupaten Kepulauan Riau menang dengan 18,37 persen suara.

Kondisi berbeda tampak di Kota Tanjung Pinang, yang secara demografis termasuk kategori perkotaan, Golkar kalah oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang meraup 21,11 persen suara pemilih.

Demikian juga di Kota Batam, PAN lebih unggul dengan perolehan 15,49 persen suara. Di kota industri ini Partai Golkar hanya mampu menempati posisi keempat dengan 11,27 persen suara. Di bawah PAN adalah PKS (13,81 persen), PDI-P (13,07), dan PDS (11,81).

Hasil pemilu legislatif 2004 di provinsi ini memang tidak menunjukkan kesenjangan yang mencolok dalam distribusi perolehan suara empat partai terpopuler. Pada Pemilu 2004 Partai Golkar menang dengan 15,90 persen suara, disusul PDI-P (14,39), PAN (11,47 persen), dan PKS (10,87 persen).

Hal ini berbeda dengan ”saudara”-nya Provinsi Riau (daratan), di mana perolehan suara Partai Golkar dalam pemilu legislatif 2004 memiliki rentang yang cukup jauh dibandingkan parpol-parpol lainnya.

Keberagaman penduduk

Kepulauan Riau adalah wilayah yang heterogen dari sisi etnisitas. Meskipun secara demografis didominasi etnis Melayu, tetapi perkembangan industri di sebagian wilayah (Batam) menjadikan sebagian wilayah Kepri banyak ”diserbu” pendatang pencari kerja.

Hal itu tampak dari proporsi penduduk berdasarkan etnis yang menunjukkan jumlah penduduk suku Melayu-Riau, sebagai suku asli, tidak terpaut signifikan dengan jumlah penduduk dari suku-suku pendatang.

Penduduk dari suku asli Melayu-Riau hanya berkisar 31,18 persen, sementara masyarakat asal Jawa yang tersebar di sejumlah kabupaten sebanyak 22,24 persen dari total populasi. Lebih dari separuh jumlah orang Jawa di Kepulauan Riau menetap di Kota Batam. Selain orang Jawa, jumlah signifikan penduduk dari suku lain adalah masyarakat suku asal Minang dan etnis Tionghoa.

Melihat keberagaman di Kepri ibarat memetakan wilayah itu secara geografis, terpecah menjadi ribuan pulau dan masing-masing memiliki kekhasannya sendiri.

Sita Rohana, Peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Kepulauan Riau, menganalogikan masyarakat Kepri sebagai ”pulau-pulau yang tercairkan oleh laut”.

Masyarakat Kepri, khususnya orang asli yakni suku Melayu, sangat terbuka terhadap pendatang. Bahkan, sejarah kesultanan wilayah ini terbentuk oleh sebuah perbauran suku Bugis dan Melayu.

Karakter terbuka seperti ini agaknya berpengaruh pada sifat pragmatis masyarakat di Kepri. Pilihan politik tidak didasarkan pada sebuah landasan ideologis yang cukup kuat. Partai-partai yang dinilai mampu menyentuh kebutuhan dan harapan masyarakat secara langsung yang akan berhasil, tetapi dengan catatan, sangat mungkin pilihan ini berubah sewaktu-waktu.

Kemenangan nasionalis

Secara keseluruhan, preferensi politik di wilayah Kepri cenderung didominasi oleh partai-partai berhaluan nasionalis. Kecenderungan ini tampak dari pengalaman dalam berbagai pemilu yang secara konsisten dimenangi oleh Partai Golkar dan PDI-P.

Kondisi tersebut berkebalikan dengan masa awal pascakemerdekaan. Pada pemilu pertama 1955 wilayah Kepri merupakan basis kekuatan Partai Islam. Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) berhasil merebut lebih dari separuh suara pemilih (52,90 persen) di Kepulauan Riau.

Namun, pada pemilu berikutnya—16 tahun kemudian (1971)— tidak ada partai berbasis Islam lainnya yang mampu menggantikan posisi Masyumi yang dibubarkan oleh Soekarno. Partai NU (Nahdlatul Ulama), yang cukup berwibawa saat itu, hanya mampu merebut 8,86 persen suara, sedangkan Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) hanya mampu meraih 4,18 persen suara.

Kekuatan politik Orde Baru menguasai birokrasi membalikkan kawasan ini beralih menjadi basis kekuatan partai berhaluan nasionalis. Pada pemilu pertama periode Orde Baru, Partai Golkar langsung meraup 80,92 persen suara.

Pada pemilu-pemilu berikutnya Partai Golkar selalu berhasil merebut suara mayoritas pemilih di Kepulauan Riau. Selama enam kali penyelenggaraan pemilu pada era Orde Baru perolehan Golkar selalu tertinggi dengan raihan suara rata-rata di atas 75 persen. Kekuatan Partai berhaluan nasionalis ini bertahan secara konsisten di ”Bumi Segantang Lada” hingga penyelenggaraan pemilu terbaru tahun 2004 dan sejumlah pemilihan kepala daerah sejak tahun 2005.

Pascatumbangnya era Orde Baru, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil merebut dominasi dengan perolehan 35,3 persen suara. Pencitraan Megawati yang diikonkan sebagai tokoh perlawanan dan korban represi Orde Baru yang bisa jadi mendongkrak perolehan suara partai berlambang banteng gemuk itu.

Kemenangan PDI-P di Kepri hanya bertahan satu periode. Pada Pemilu 2004, Partai Golkar kembali menang (walaupun tipis) atas PDI-P dengan perolehan suara masing-masing 15,90 persen dan 14,39 persen suara, sementara PAN, meskipun perolehan suaranya meningkat, berada di posisi ketiga dengan 10,58 persen suara.

Pilkada dan Pemilu 2009

Perkembangan demokrasi di tingkat lokal yang tecermin dari penyelenggaraan pilkada masih mendukung asumsi bahwa partai-partai berhaluan Islam tidak mampu merebut suara mayoritas publik di Provinsi Kepri.

Partai Golkar, misalnya, terlihat cukup percaya diri ketika secara tunggal mengusung pasangan calon bupati di Kabupaten Kepri dan Natuna. Di Kabupaten Kepri, Partai Golkar berhasil mengawal Ansar Ahmad dan Mastur Taher menduduki kursi bupati dan wakil bupati dengan perolehan 31,29 persen suara. Adapun di Natuna, Partai Golkar sukses memenangkan pasangan Daeng Rusnandi-Raja Aminullah dengan 34,69 persen suara.

Di dua pilkada lainnya, Golkar cukup berhasil mengusung pasangan calonnya meskipun harus melakukan koalisi dengan sejumlah partai lain. Kegagalan partai Golkar hanya terjadi di Kabupaten Lingga yang dimenangi oleh koalisi Partai Demokrat dan PIB.

Namun, partai Golkar dan PDI-P patut waspada sebab dalam dua pemilu terakhir perolehannya tidak konsisten di Kepulauan Riau, apalagi jumlah suara yang diperoleh Partai Golkar cenderung anjlok dibandingkan pemilu sebelumnya.

Begitu juga PDI-P, yang hanya bisa mempertahankan separuh suara pemilihnya pada Pemilu 2004 dibandingkan Pemilu 1999. Sebaliknya, partai-partai berbasis Islam, seperti PAN dan PKS, meskipun tidak unggul, tetapi perolehan suaranya cenderung stabil, bahkan meningkat.

Dalam persaingan politik yang semakin riuh, partai yang memiliki massa riil dan kuat di satu daerah akan lebih diuntungkan. Pemilu 2009 akan diramaikan oleh lebih banyak parpol ketimbang Pemilu 2004. Popularitas dan kekuatan partai-partai nasionalis memelihara konstituen akan diuji kemampuannya bertahan di bumi segantang lada tiga bulan ke depan. (Suwardiman/ Litbang Kompas)

Melayu-Riau, Melayu-Bugis

2009-02-19T23:34:00.000-08:00

MASYARAKAT di Kepulauan Riau, khususnya melayu, cenderung berkarakter terbuka. Hal ini tampak dari bagaimana masyarakat di wilayah kepulauan ini bisa berbaur dengan keragaman etnis yang ada. Sejarah masyarakat Kepulauan Riau memang dimulai sekaligus dibangun dari sebuah perbauran dua etnis, Melayu dan Bugis.

Maka, pendikotomian Melayu-Bugis dalam konteks Kepulauan Riau menjadi tidak relevan lagi dalam konteks saat ini. Titik mula persatuan dua suku ini adalah persatuan yang ditetapkan oleh puak Melayu dan Bugis yang datang dari Sulawesi dan membentuk sebuah kerajaan baru pada tahun 1772.

Sita Rohana, peneliti di Balai Pelestarian Sejarah Kepulauan Riau, menjelaskan bahwa kelompok Bugis di Riau yang sudah ada sejak masa periode kesultanan sudah tidak lagi bisa dibilang Bugis, tetapi Melayu. Identifikasi Bugis-Melayu hanya bisa dilakukan terhadap kelas bangsawan melalui gelar yang menempel pada namanya.

”Kelompok masyarakat keturunan Bugis yang sudah ada sejak periode kesultanan lebih banyak yang sudah mengidentifikasi dirinya sebagai Melayu,” kata Sita Rohana.

Etnis melayu merupakan etnis dominan di Kepulauan Riau. Menurut sensus penduduk terakhir, penduduk bersuku Melayu Riau berjumlah sekitar 310.000 jiwa, sementara suku Jawa yang banyak terdapat di Batam dan Tanjung Pinang berjumlah sekitar 220.000 jiwa. Komposisi penduduk etnis Tionghoa juga signifikan, mencapai hampir 10 persen dari total penduduk.

Semangat lokalitas juga menjadi faktor yang turut mewarnai atmosfer politik di Kepulauan Riau. Seperti diungkapkan oleh sejarawan Aswandi Syahri, apa pun yang dibuat di Kepulauan Riau ”ruh”-nya adalah semangat Melayu. Simbol-simbol kemelayuan sering kali digunakan dalam kontestasi politik di Kepulauan Riau.

Saat pemilihan gubernur tiga tahun lalu, misalnya, pasangan Ismeth Abdullah-M Sani mengangkat nilai adat Melayu dalam berbagai cara dalam kampanye. Salah satunya adalah dengan mengangkat dan mengagungkan Pulau Penyengat sebagai salah satu pusat terakhir Kerajaan Riau.

Dalam pendekatan politik identitas, keterkaitan antara karakteristik etnis dan perilaku politik suatu masyarakat merupakan suatu keniscayaan. AP Cohen (Boundaries and Boundary-Conciuousness: Politizing Cultural Identity, 1998) menjelaskan kedekatan etnis, dalam kondisi tertentu, sering kali berpengaruh kuat terhadap ekspresi politik.

Sentimen kedaerahan dan simbol-simbol identitas kelompok masyarakat (seperti etnis dan agama) tak jarang digunakan sebagai alat untuk membangun kekuatan politik. (Suwardiman)

"Politik Tempatan" Mendikte Kemenangan

2009-02-19T23:33:00.000-08:00

DARI pemilu ke pemilu, Riau bagaikan sebuah ”oase” dukungan politik bagi Partai Golkar. Kemenangan demi kemenangan diraih partai beringin ini dalam pemilu. Namun, pertarungan politik lokal dalam pilkada bisa jadi mengubah konstelasi kekuatan politik dominan.

Riau daratan menyimpan catatan mengesankan bagi Partai Golkar. Di provinsi ini, partai beringin berdiri kokoh selama berpuluh tahun. Berkali- kali pemilu dilakukan, senantiasa dimenangkan oleh Golkar, beberapa di antaranya mencapai persentase yang nyaris mutlak. Dalam Pemilu 1971 hingga 1992, posisi Golkar kokoh memimpin dengan perolehan antara 71 dan 79 persen suara, bahkan mencapai 80,2 persen dalam Pemilu 1997.

Demikian juga saat perolehan suara Partai Golkar secara nasional mengalami keterpurukan pada Pemilu 1999, kemenangan masih tetap bisa diraihnya. Golkar membukukan kemenangan dengan 29,7 persen mengungguli PDI-P di tempat kedua dengan 27,4 persen. Malahan pada pemilu legislatif 2004, citra Golkar seakan telah kembali ”pulih” dan membukukan kemenangan dengan hampir tiga kali lipat suara PDI-P.

Kelembaman pergeseran pilihan politik pemilih pemilu di Riau menimbulkan pertanyaan tentang karakter hubungan pemilih wilayah ini dengan sosok parpol. Apalagi dilihat dari sebaran perolehan suara partai di setiap kabupaten/kota, tidak tampak kekuatan dominan pengimbang Golkar. Hanya di Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir suara PDI-P cukup dekat membuntuti.

Kondisi ini berkebalikan dengan hasil Pemilu 1955, di mana konstelasi politik menunjukkan dominasi partai-partai Islam. Dalam pemilu pertama itu, kekuatan partai Islam mencakup 80,1 persen suara: Partai Masyumi memperoleh 52,8 persen; Perti 20,3 persen, dan Nahdlatul Ulama 7,96 persen suara. Tak hanya di Riau, dominasi partai Islam malahan mencakup seluruh wilayah Sumatera Tengah waktu itu.

Kenyataannya, ”loyalitas” orang Riau kepada Golkar tidaklah monolitik dan tidak datang tiba-tiba. Kekuatan Golkar menanamkan pengaruh di bumi Lancang Kuning dibangun bertahap yang tecermin dari merambatnya perolehan Golkar dalam Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997. Handicap popularitas Golkar bukannya tak ada. Pada Pemilu 1977, perolehan suara Golkar nyaris disusul PPP.

Salah satu yang pasti, fondasi popularitas Golkar dibangun dari struktur birokrasi yang mampu membahasakan sosok partai ini dalam berbagai aspek kehidupan orang Riau. Demikian masifnya pengaruh Golkar sehingga sosok identitas dan ideologi ”moderat-developmentalis” ala Golkar menancap kuat dalam kehidupan Riau.

Secara fisik hal itu tampak dari model pembangunan fisik wilayah ini yang mendirikan bangunan-bangunan monumental simbolik Melayu yang megah. Namun, secara sosiologis, salah satu yang kuat menopang pilihan orang Riau kepada partai beringin adalah sikap budaya orang Melayu Riau sendiri yang cenderung memilih yang ”sudah pasti” dan ”sudah teruji”.

Dalam pandangan Ali Jufri, Dekan Fisip Universitas Riau, orang Riau menjadi cenderung pragmatis-realistis dan acapkali bersifat jangka pendek dalam menentukan pilihan politik. Kondisi demikian dimanfaatkan benar oleh Golkar yang paling mapan dalam akses sumber daya birokrasi dan jaringan kultural di masyarakat.

”Politik tempatan”

Kemampuan Golkar ”melokalkan” cita rasa parpol dengan budaya Melayu ditempuh dengan menempatkan tokoh lokal yang sudah dikenal baik dan mampu membahasakan kebutuhan mendasar masyarakat Melayu, kebanyakan putra daerah.

Pada saat era reformasi bergulir, para tokoh yang sudah dikenal itu tetap berada di tengah konstituennya sehingga masih memiliki kemampuan menarik pilihan publik. Tak hanya pada masa kini, sikap tersebut juga pernah dibuktikan pada Pemilu 1977. Sosok figur dan kekuatan dakwah pujangga Prof DR Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) terbukti mampu mengangkat perolehan suara PPP sehingga membayangi ketat keunggulan Golkar.

Dalam kondisi Riau, hal itu diterapkan dalam situasi yang tepat, yakni saat ini di mana pengakuan etnisitas orang Melayu sudah semakin ”substantif”, yakni penghormatan orang kepada nilai-nilai budaya Melayu- islam. Penduduk Riau tidak lagi terikat dalam pengakuan etnisitas Melayu sebagai puak-puak kekerabatan apalagi Melayu sebatas artian ras Melayu.

Di sisi lain, karakter ”politik tempatan” semacam itu menimbulkan dampak, yaitu minimnya calon-calon alternatif dalam Pilkada Riau. Dari jajaran kepala daerah yang terpilih dalam 12 kali pilkada, 7 di antaranya incumbent, 3 birokrat, dan 2 mantan ketua DPRD. Bahkan, dari keseluruhan 66 calon kepala daerah yang bertarung, hanya 2 orang yang berasal dari kalangan akademisi dan tak seorang pun dari calon perempuan yang muncul.

Pemilu 2009

Sekuat-kuatnya Partai Golkar menancapkan pengaruh, pelaksanaan pilkada di provinsi ini tampak mulai mengubah peta geopolitik. Dari 12 kali pilkada, termasuk di tingkat provinsi, hanya satu pertarungan di Kabupaten Bengkalis yang mampu dimenangkan Golkar sendirian. Tujuh kemenangan selebihnya, Golkar harus berkoalisi dengan berbagai partai Islam maupun parpol baru.

Dengan melihat cara pandang pragmatis orang Melayu Riau terhadap politik, perolehan suara parpol dalam Pemilu 2009 akan banyak ditentukan oleh sejauh mana parpol tersebut menempatkan caleg yang cukup dikenal oleh konstituen lokal. Penetrasi parpol, apalagi parpol baru, tak akan efektif tanpa penyertaan tokoh lokal.

Hal itu bisa berarti pertarungan Golkar dalam Pemilu 2009 tampaknya belum akan mendapat banyak tantangan. Apalagi partai ini lihai menjaga popularitas dengan membangun koalisi dengan parpol lain yang ”menjepit” mereka di kantong- kantong basis massa. Di Pekanbaru, di mana PAN kuat, Golkar melakukan koalisi, demikian juga di wilayah Kuansing yang berkultur Minang, Golkar berkoalisi dengan PPP. Tercatat hanya dengan PDI-P, Golkar tidak melakukan koalisi. (Toto Suryaningtyas/ Litbang Kompas)

Dalam Tarikan Islam dan Nasionalis

2009-02-19T23:32:00.002-08:00

Oleh Bambang Setiawan

Pemerian kekuatan politik di Aceh tak lepas dari tarik ulur antara penetrasi partai-partai bernuansa Islam dengan partai-partai berhaluan nasionalis. Meskipun cenderung turun, secara keseluruhan kekuatan partai berbasis massa Islam masih dominan dengan meraih 55,75 persen suara di wilayah Aceh pada Pemilu 2004. Dalam pemilu sebelumnya, suara yang diraih mencapai 63,9 persen.

Kejayaan partai-partai Islam di wilayah "Serambi Mekkah" sebetulnya sudah diraih pada pemilu pertama, 1955, ketika Aceh masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan kekuatan politik sudah cukup kentara, setidaknya dilihat dari perwujudan kekuatan partai di tiga wilayah yang berbeda: utara-timur, tengah, dan barat-selatan.

Gabungan suara yang diperoleh partai-partai Islam, seperti Masyumi, NU, PSII, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan PPTI, diseluruh wilayah Aceh mencapai 90,46 persen. Partai terbesar adalah Masyumi yang berhasil menggalang 75,57 persen pemilih. Suara terbesar untuk partai ini diperoleh dari wilayah utara dan timur (Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, dan Aceh timur). Sementara itu, di Aceh Barat dan Aceh Selatan, Masyumi harus berbagi dengan sesama partai Islam Lainnya, Perti dengan selisih tipis.

Di luar itu, Aceh Tengah memiliki corak yang sedikit berbeda dengan wilayah lainnya. Walau Masyumi unggul dengan 67,54 persen suara, tetapi di daerah ini eksistensi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) terlihat lebih menonjol dibanding di wilayah Aceh lainnya. Parkindo mendapatkan 10,88 persen suara di wlayah ini. Keberadaan partai nasionalis, terutama PNI, juga cukup terasa meski hanya mendapatkan porsi 7,93 persen.

Karakter pemilih yang berbeda, menurut Teuku Dadek, pemerhati politik dan budaya Aceh, didasari oleh kultur politik dan etnis yang memang cenderung berlainan. Wilayah utara dan timur yang menjadi basis dari Partai Masyumi mayoritas adalah etnik Aceh yang menggunakan bahasa Aceh. Aceh Tengah yang didominasi oleh suku Gayo-Alas pada dasarnya merupakan kesatuan kultural yang memiliki sejarah, bahasa, dan kepentingan berbeda. Selain barakar pada keterikatan masyarakat dengan Kerajaan Linge yang memerintah pada abad XIII-XV, dalam perkembangan Aceh selanjutnya terjadi ketimpangan dalam distribusi kekuasaan. "Wilayah Aceh bagian tengah merasa terpinggirkan dari kekuasaan politik yang didominasi oleh elite dari Aceh bagian utara dan timur sehingga tidak heran kalau kemudian wacana untuk membentuk provinsi sendiri sempat mencuat," ungkap Dadek.

Sementara itu, bagian barat dan selatan yang sebagian mendukung Perti pada Pemilu 1955, pada dasarnya adalah kelompok masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh kultur Minang. Sebagian dari masyarakat di wilayah ini menggunakan bahasa Aneuk Jamee, hasil akulturasi bahasa Aceh dan Minang. Partai Islam Perti yang mendapat dukungan mereka di wilayah ini, didirkan di Bukittinggi sebagai organisasi pendidikan bagi Muslim tradisional Minangkabau.

Penetrasi Orde Baru

Penetrasi kekuasaan Orde Baru lewat Golongan Karya dalam pemilu kedua yang digelar tahun 1971 langsung menyedot suara untuk partai-partai Islam hingga tinggal separuhnya (48,89 persen). Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Banda Aceh pun berubah menjadi basis Golkar. Sebaliknya, meskipun pemilih di wilayah utara dan timur tetap mempertahankan kecenderungan mencoblos partai-partai Islam, tetapi tanpa kehadiran Masyumi (yang dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 1960) basis massa Islam cenderung tersebar di Parmusi, Perti, NU, dan PSII. Di Pidie, Golkar menghadapi perlawanan paling berat dari partai-partai tersebut sehingga hanya bisa mengumpulkan 28,49 persen suara. Kekuatan Golkar juga kurang dominan di Aceh Utara dan Aceh Besar. Namun, periode setelah itu, penetrasi Golkar kian masif sehingga dalam pemilu terakhir di zaman Orde Baru (1977) Golkar menguasai semua wilayah Aceh.

Masa reformasi

Dalam pemilu demokratis tahun 1999, partai-partai bernuansa Islam kembali merebut sebagian wilayah yang dikuasai Golkar. Golkar dipaksa rela berbagi kemenangan dengan PPP dan PAN. Bahkan, PPP mampu memenangi empat kabupaten. Ketokohan putra kelahiran Aceh, Ismail Hasan Metareum, yang memimpin PPP (1994-1999), diperkirakan membuat partai ini memiliki eksistensi yang cukup kuat di Aceh. Adapun partai baru yang berbasis massa kalangan Muhammadiyah, PAN, berkibar di Kota Banda Aceh dan Pidie.

Kekuatan Golkar kembali naik dalam Pemilu 2004 dengan menguasai 10 dari 21 kabupaten/kota, terutama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Sumatera Utara. Partai nasionalis lainnya, PDI-P, yang dalam pemilu sebelumnya mampu menang di Kabupaten Aceh Timur, tergerus dan menjadi partai yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mampu meraih dukungan terbesar di Kota Banda Aceh dan menggeser dengan suara dua kali lipat dari perolehan suara pemenang sebelumnya, PAN. (LITBANG KOMPAS)

Perburuan Suara di Kantong Suku dan Agama

2009-02-19T23:32:00.001-08:00

Oleh MG RETNO SETYOWATI

Keragaman suku bangsa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat Sumut terdiri dari berbagai kelompok suku yang terkategorikan dalam dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok suku asli dan kelomppok pendatang. Melayu, Batak, dan berbagai sub-etnisnya, serta Nias, merupakan suku asli, sedangkan kelompok suku pendatang, antara lain Jawa, Minang, Tionghoa, Aceh, dan India.

Yang menarik, keragaman suku bangsa semacam ini diikuti pula oleh agama yang dianut maupun sebaran wilayah permukiman mereka. Oleh karena itu, kantong-kantong permukiman di bagian terbesar wilayah Sumut sekaligus merupakan kantong-kantong suku dan agama. Posisi kota, khusunya Medan sebagai ibu kota provinsi, menjadi wilayah pertemuan, yang menjadi simbol keragaman provinsi ini.

Catatan kependudukan menunjukkan, bagian terbesar penduduk Sumut memeluk agama Islam (mencapai 65 persen). Agama ini terutama dianut oleh kelompok suku Melayu dan Jawa yang menyebar di pesisir timur Sumatera, meliputi daerah Asahan, Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Binjai, Tebing Tinggi, dan Labuhan Batu.

Di samping itu, bagian barat dan selatan Sumut, meliputi wilayah Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Padang Sidimpuan, yang dimukimi kelompok suku Mandailing pun, mayoritas beragama Islam.

Akan halnya agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, dengan proporsi total sebanyak 26,6 persen, dianut oleh suku Batak dengan berbagai kelompok subetnisnya yang tersebar di bagian tengah Sumut, Pegunungan Bukit Barisan, yang meliputi wilayah Tapanuli Utara, Karo, Dairi, Samosir, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Pematang Siantar , dan Tapanuli Tengah. Di samping itu, Kristen juga menjadi Agama terbesar yang dianut masyarakat Nias yang bermukim di Pulau Nias, sebelah barat Pulau Sumatera.

Dinamika politik

Keragaman suku yang diikuti pula oleh pengelompokan yang spesifik berdasarkan agama dan wilayah permukiman ini tidak terhindarkan pula memengaruhi dinamika politik masyarakat setempat. Implikasi yang paling nyata terlihat dalam peta kekuatan organisasi politik di Sumut dan bagaimana penerimaan masyarakat terhadapnya dalam berbagai ajang kontestasi politik di wilayah ini. Dalam hal ini, sejarah penyelenggaraan pemilu selama ini, baik di tingkat nasional maupun lokal, dapat dijadikan refleksi atas kondisi tersebut.

Diawali dari hasil Pemilu 1955 yang melibatkan tiga kekuatan politik utama di Indonesia saat itu, yakni Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dari Pemilu 1955 itu terlihat adanya kecenderungan tarik-menarik kekuatan yang tinggi antara kelompok Islam dan non-Islam (Kristen, Nasionalis, Sosialis, dan Komunis). Saat itu Masyumi unggul. Perolehan suara partai-partai bercorak keislaman mampu meraup 47 persen suara. Sementara itu, partai-partai non-Islam hanya mampu meraih 38 persen suara.

Faktor masuknya Aceh sebagai bagian dari wilayah pemilihan Sumut menjadi penentu kemenangan partai-partai Islam di wilayah ini. Pada saat yang sama, pengaruh Kristen dan kesamaan suku tampaknya tidak terlalu menonjol terhadap pilihan partai yang mengusung agama ini. Umumnya, aspirasi politik lebih banyak tertuju pada PNI yang kala itu di Sumut dipenuhi oleh tokoh-tokoh partai dari kalangan Kristen.

Pada Pemilu 1971, ketika partai-partai Islam berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai non-Islam menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Golkar tampil sebagai peraih suara terbanyak. Golkar dan mesin pemerintahan Orde Baru mampu menyatukan keragaman budaya menjadi satu kekuatan politik homogen. Saat itu, PPP maupun PDI hanyalah rumah politik bagi para loyalis Islam, Nasionalis, dan Kristen yang kian susut jumlah dan ruang gerak politiknya.

Kondisi demikian terus berkangsung hingga Pemilu 1997, di akhir kotestasi politik Orde Baru . Saat reformasi bergulir, yang diikuti penyelenggaraan Pemilu 1999, penguasaan Golkar tergantikan oleh PDI Perjuangan (PDI-P). Di sejumlah kantong suaranya, yang berada di wilayah bagian utara, timur, dan barat Sumut, yaitu Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Dairi, Langkat, Sibolga, Tanjung Balai, dan Binjai, Golkar tumbang.

Sebenarnya, dalam hitungan besaran suara provinsi, keruntuhan Golkar tidak membalikkan kondisi menjadi seperti yang terjadi di era awal perpolitikan provinsi ini, di mana partai-partai berasaskan agama berkuasa. Namun, jika dilihat dalam wilayah yang lebih kecil, hubungan antara suku dan agama masih tampak. KOndisi semacam ini juga masih tampak denyutnya pada saat Partai Golkar mengambil alih kemenangan di provinsi ini saat Pemilu 2004.

Wilayah-wilayah yang selama ini dikenal kuat dengan nuansa suku dan keagamaan, semacam Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, dan juga beberapa wilayah di pesisir timur Sumut, cenderung mangarahkan aspirasi politiknya kepada partai-partai yang mempresentasikan Islam.

Oleh karena itu, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional meraih suara signifikan di wilayah tersebut. Demikian juga wilayah basis kekristenan, seperti Tapanuli Utara, Toba Samosir, menjadi kantong suara bagi partai bernuansa kekristenan, seperti Partai Damai Sejahtera (PDS). Bahkan, di Kabupaten Humbang Hasundutan, PDS tampil sebagai pemenang, mengalahkan parpol lainnya.

Kekentalan corak agama dan suku ini berkonsekuensi terhadap keberadaan parpol lainnya. Menjadi masuk akal jika Golkar mampu memenangi Pemilu 2004 lantaran partai inilah saat itu yang tergolong mampu memasuki sekat-sekat agama dan suku.

Pada Pemilu 2004, dari 25 kota dan kabupaten se-Sumut, Golkar menguasai 18 kabupaten dan kota. Sisanya, partai ini mampu menjadi pemenang kedua ataupun ketiga. Artinya, baik di wilayah yang kental dengan nuansa agama maupun etnisitas, Golkar berhasil memanen suara. Tidak demikian yang terjadi pada PDI-P. Sekalipun memiliki basis massa yang sangat kuat di Kabupaten Deli Serdang, Karo, Nias, Kota Pematang Siantar, dan cukup kuat di wilayah-wilayah beretnis Jawa, Batak, ataupun wilayah beragama Kristen, partai ini lumpuh di wilayah-wilayah Islam, seperti Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, dan Tapanuli Selatan.

Demikian pula dengan partai-partai bercorak Islam yang tidak mampu menghimpun suara di wilayah-wilayah beretnis Batak. Kekuatan signifikan justru ditunjukkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, yang cukup menonjol di perkotaan dan bahkan menjadi pemenang di Medan.

Menuju Pemilu 2009

Persoalannya kini, apakah konfigurasi sosial dan politik semacam ini akan terus bertahan dalam berbagai ajang kontestasi politik saat ini yang sangat kental dengan kehadiran sosok sebagai penentu kemenangan?

Bagi pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Ridwan Rangkuti, Sumut memang kental dengan politik etnik. Sementara antropolog dan pengamat sosial setempat, Togar Nainggolan, mendeskripsikan derajat pertautan agama dan suku ke dalam kelompok sosial yang sekaligus dapat dijadikan acuan saat menakar kekuatan sosok dalam kontestasi politik.

Di satu sisi terdapat kelompok suku yang sangat kuat dipengaruhi latar belakang etnisitas dan agamanya. Dalam kelompok ini, unsur-unsur kekerabatan menjadi hal yang penting, termasuk pengutamaan pilihan politik pada sosok-sosok yang memiliki kesamaan budaya. Sebaliknya, kelompok etnis yang tidak cukup kuat dipengaruhi baik oleh etnisitas maupun oleh agama. Kelompok demikian cenderung melekat pada suku-suku pendatang. Dalam kondisi Sumut, kesamaan maupun kedekatan identitas sosok tidak menjadi jaminan pilihan politik. Dicontohkan, dalam pilkada di tingkat provinsi tahun 2008, Sumut yang bagian terbesar penduduknya suku Jawa tak serta-merta menempatkan sosok dari suku itu sebagai pemenang.

Berbagai ajang kontestasi politik lokal yang dilaksanakan sejak 2005 hingga kini memang memberikan gambaran kekuatan Golkar bersama sosok-sosok yang dicalonkannya dalam pertautan etnisitas dan agama. Hanya, yang membedakan, kondisi demikian tidak semuanya berjalan paralel dengan peta penguasaan politik pada Pemilu 2004. Sekalipun tetap dominan dalam rangkaian pilkada, beberapa wilayah penguasaannya kini rapuh, dan bahkan sebagian terkuasai oleh sosok pemimpin berasal dari parpol lainnya.

Di sisi lain, penetrasi kekuatan politik partai ini melalui calon-calon yang diusungnya tidak sepenuhnya mampu memenangi wilayah-wilayah kental nuansa suku dan agama yang dikuasai oleh parpol lainnya. Dalam kondisi demikian, terbilang berat memang upaya yang harus dilakukan partai ini untuk meningkatkan penguasaannya di semua wilayah Sumut dalam Pemilu 2009 mendatang.

Adapun bagi partai-partai lainnya, bisa jadi ini merupakan suatu peluang yang dinantikan. Kemampuan menampilkan sosok menjadi kunci dalam melakukan perburuan suara di kantong-kantong suku dan agama. (LITBANG KOMPAS)

Perubahan Orientasi Pemilih Sumsel

2009-02-19T23:31:00.001-08:00

Oleh BE Julianery

Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah di Sumatera yang menampilkan citra menguatnya parpol sekuler-nasionalis. Wajah afiliasi politik wilayah ini, yang setengah abad lampau menjadi lumbung partai Islam, saat ini cenderung meredup.

Partai Golkar yang pada masa lalu dijadikan mesin politik oleh era pemerintahan Orde Baru telah menjadi kekuatan politik yang sangat menentukan. Di Sumatera Selatan, pada Pemilihan Umum 1971, Golkar berhasil memperoleh 62 persen suara, sementara partai-partai Islam (Parmusi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, Perti) hanya meraih sepertiga bagian suara dari sekitar 1,3 juta pemilih.

Keadaannya tidak berubah setelah Orde Baru ”memaksakan” fusi partai-partai pada tahun 1973. Dalam lima kali ”pesta demokrasi” Orde Baru—Pemilihan Umum 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997—Golkar senantiasa membuat Sumatera Selatan (yang sudah dipisahkan dengan Bengkulu dan Lampung sebagai provinsi) menjadi ”lautan kuning”.

Pascalengsernya era pemerintahan Orde Baru terjadi perubahan orientasi politik yang didasari perubahan orientasi keagamaan. Sikap politik Islam warga Sumatera Selatan tidak lagi terjebak oleh simbol-simbol politik Islam, seperti halnya partai politik berlabel ”Islam”. Mereka lebih tertarik pada simbol politik Islam yang substansialis, dalam arti mewadahi nilai-nilai keislaman.

Hal itu tidak berarti kesetiaan terhadap agama dan etnisitas di Sumatera Selatan luntur. Hanya saja, bagi pemilih masa sekarang, performa dan komitmen partai serta tokoh parpol terhadap masyarakat pada akhirnya jadi penentu. Peluang bagi para caleg dari partai baru pun kini terbuka asalkan dapat menunjukkan tindakan konkret yang langsung dirasakan masyarakat.

Kemenangan PDI-P

Runtuhnya rezim Orde Baru selepas Presiden Soeharto melengserkan diri rupanya berimbas juga kepada menurunnya pamor Golkar di wilayah ini. PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri menggantikan pamor politik dominan berbarengan dengan melempemnya mesin politik birokrasi yang sebelumnya bekerja untuk Golkar.

Pemilihan Umum 1999 mengukuhkan PDI-P pimpinan istri Taufik Kiemas—yang berdarah Sumatera Selatan—ini sebagai pemenang dengan perolehan mencapai 39,5 persen suara dari sekitar 3 juta suara yang sah. Sumatera Selatan berganti menjadi ”lautan merah”. PDI-P dominan di tujuh daerah di Sumatera Selatan: Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU), Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, dan Palembang.

Hanya saja, setelah Megawati naik ke kursi kepresidenan menggantikan Abdurrahman Wahid pada tahun 2002, pamor PDI-P justru surut. Kinerja pemerintahan Megawati dinilai mengecewakan sehingga ikut menurunkan citra PDI-P. Akibatnya, popularitas partai berlambang banteng bermoncong putih di Sumsel pun berangsur meredup.

Perolehan suara PDI-P di provinsi itu pada pemilu untuk anggota badan legislatif pada 2004 menunjukkan bukti. PDI-P hanya menang di dua kabupaten (OKI dan Muara Enim) dan satu kota (Prabumulih), sedangkan Golkar kembali berjaya di 10 daerah, yakni OKU, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, OKU Selatan, OKU Timur, Ogan Ilir, Kota Pagar Alam, dan Lubuk Linggau.

Perubahan orientasi

Kembalinya kekuatan politik Partai Golkar tak terlepas dari orientasi politik masyarakat yang berubah.

Ketua Dewan Pembina Adat Istiadat Sumatera Selatan Djohan Hanafiah mengemukakan, masyarakat Sumatera Selatan adalah masyarakat egaliter. Untuk memilih pemimpin lokal, mereka masih dipengaruhi pertimbangan etnisitas dan agama, karena di wilayah ini hidup kesetiaan etnis yang relatif tinggi.

Selain itu, posisi termarjinalkan dapat menjadi ”luka politik”. Di Musi Banyuasin (Muba), misalnya, seperti juga di dataran rendah lainnya di Sumatera Selatan, kemiskinan begitu kuat kaitannya dengan hak atas tanah. Umumnya, hal itu diakibatkan sengketa tanah antara rakyat dan perusahaan perkebunan sawit.

Persatuan Masyarakat Adat Sumatera (Permass) mendokumentasikan sejak tahun 1989 hingga 2007 di Sumsel terdapat 220 kasus sengketa tanah, 16 di antaranya merupakan sengketa tanah adat yang sampai sekarang belum ada penyelesaian. Sebagian besar kasus penyerobotan tanah adat untuk perkebunan kelapa sawit. Dari 16 kasus tersebut, luas lahan yang disengketakan mencapai 30.000 hektar dengan jumlah korban sedikitnya 6.000 keluarga (Kompas, 18/3/2008).

Namun, ”luka politik” bukan hanya pencetus kekecewaan. Ia telah menjadi guru yang baik bagi warga.

Abdullah Idi, sosiolog Institut Agama Islam Negeri Palembang dan Direktur Stisipol Candradimuka, berpendapat, masyarakat Sumatera Selatan kini makin pandai. Para pemilih akan lebih dulu melihat calon yang maju dalam pemilihan untuk lembaga legislatif, setelah itu baru melihat partai apa di belakangnya.

Tidak mengherankan apabila Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra yang mengampanyekan diri sebagai partai yang peduli akan masyarakat miskin menarik perhatian buruh tani di OKU Timur, Lahat, dan Musi Banyuasin. Dibandingkan dengan para caleg dari partai lama, menurut dia, ada peluang untuk partai baru. ”Kuncinya, melakukan tindakan konkret yang langsung dirasakan masyarakat,” kata Abdullah.

Dampak dari pandangan itu adalah langkah politik uang yang seakan menjadi ”sah” dilakukan. Upaya membangun jembatan yang amat diperlukan di daerah itu, misalnya, bisa dikategorikan sebagai politik uang. Meski begitu, menurut Ardyawan Saptawan, pengajar Fisipol Universitas Sriwijaya, pengeluaran seorang caleg adalah hal yang wajar.

Untuk memenangi pemilihan, para kandidat itu tidak dapat menggantungkan diri hanya pada pamor partai, karena afiliasi partai bisa dikalahkan oleh jaringan serta pengaruh pribadi. Apakah dengan demikian para pemilih di Sumsel akan beralih ke latar politik berorientasi rasional? Hasil pemilihan April nanti tentu akan memberikan jawabannya. (BE Julianery/ litbang kompas)

Era Masyumi di Sumsel

2009-02-19T23:29:00.000-08:00

SUMATERA Selatan, tulis Elizabeth Fuller Collins dalam Indonesia Betrayed, memiliki warisan Islam yang kuat. Pada abad XIX, Palembang dikenal sebagai pusat kebangkitan Hadrami, gerakan yang membawa arus baru Islam dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. Hadrami adalah keturunan pedagang dari Yaman. Banyak di antara mereka yang menggunakan nama Said (Sayid) yang mengindikasikan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW.

Kondisi demikian menjadikan Sumsel sebuah wilayah yang mendukung bagi berkembangnya organisasi berbasis massa Islam. Pada awal abad XX Sumatera Selatan menjadi basis kuat bagi Sarekat Islam, sebuah organisasi yang pada mulanya organisasi pedagang batik Muslim. Dari 18.000 anggota Sarekat Islam pada 1920-an, lebih dari sepertiganya berada di Sumatera Selatan.

Di luar faktor pemilih, dukungan bagi parpol Islam dipengaruhi elite partai Islam.

Guru besar ilmu politik pada Fakultas Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Palembang, Hatamarrasyid, mengatakan bahwa ada perubahan orientasi keislaman dan pemahaman masyarakat akan ideologi politik Islam di Sumatera Selatan.

Nilai-nilai moral Islam dipandang sebagai elemen penting bagi masyarakat yang adil. Karena itulah, agaknya, pada Pemilihan Umum I (1955), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai yang didukung kelompok Islam modernis pimpinan Moh Natsir, mendominasi perolehan suara di Sumatera Selatan, yang kala itu meliputi Keresidenan Palembang, Keresidenan Bangka-Belitung, Keresidenan Bengkulu, dan Keresidenan Lampung.

Perubahan orientasi ideologis pemilih di Sumatera Selatan menyebabkan sulitnya partai Islam menguasai kembali Sumsel. Pada pemilihan umum era Orde Baru, partai Islam di Sumatera Selatan pun tidak pernah unggul lagi. Kegemilangan partai-partai aliran keagamaan pada masa demokrasi parlementer (1950-1959) pudar sudah. (BE Julianery)

PPP dan Keislaman Indonesia

2009-02-19T23:27:00.000-08:00

Partai Persatuan Pembangunan boleh mengklaim diri sebagai satu-satunya partai Islam yang masih hidup dan punya sejarah panjang dalam pentas politik Indonesia. Namun, partai Islam yang muncul belakangan tampaknya mampu mengatasi ketertinggalannya dalam membangun jaringan dan kedekatan dengan konstituen Muslim. Bahkan, mereka mampu mengakumulasikan dukungan konstituen itu menjadi suara yang punya arti dalam pemilu.

Dalam dua pemilu pascareformasi, PPP memang mampu memperlihatkan diri sebagai kekuatan politik Islam yang terbesar di parlemen. Namun, keraguan terhadap dukungan suara PPP terus saja bermunculan karena dukungan suara riilnya justru berkurang.

PPP dan partai politik lainnya hidup dalam dinamika politik kebangsaan yang terus berubah. Dan perubahan yang dianggap sebagai sunatullah ini membutuhkan perubahan cara menanggapi jika ingin bertahan dalam arus perubahan. Namun, bagi partai sebesar PPP, langkah diambil tidak cukup untuk sekadar bertahan, karena itu artinya sama saja dengan kemunduran.

Dua pemilu masa reformasi seharusnya menjadi pelajaran sangat berharga bagi PPP. Apalagi, sejak lama PPP selalu mewacanakan taghyiir atau perubahan agar bisa bertahan sebagai partai yang tetap punya pengaruh di kalangan Muslim Indonesia.

Tidak heran jika pengurus PPP dengan tegas tetap menyatakan dirinya sebagai partai yang berasas Islam karena, memang, identitas keislaman inilah yang menjadi keunggulan PPP, meskipun mendapat tantangan dari partai Islam lain.

Kritik internal agar PPP kembali ke maqom keislaman yang asli terus saja bermunculan. Apalagi, tidak sedikit juga kalangan internal PPP yang menilai PPP sudah tidak berbeda dengan partai lain. Perbedaannya hanya terletak pada asas partai saja.

Ketua PPP Endi AJ Soefihara pernah mengungkapkan agar PPP bisa menjalankan keislamannya dengan lebih membumi. Sebuah keislaman yang berselera Nusantara karena dengan prinsip rahmatan lil alamin, Islam bisa bergaul erat dengan nilai luhur yang sudah hidup di masyarakat.

Namun, implementasi keislaman yang berselera Nusantara tampaknya belum sepenuhnya terwujud.

Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, PPP memang dibentuk melalui fusi empat kekuatan partai berasas Islam. Fusi inilah sesungguhnya yang menjadikan PPP sebagai miniatur umat Islam Indonesia. Inilah yang membedakan PPP dari partai Islam lain, ataupun partai yang berbasiskan pada massa Islam.

”PKB, dan terakhir ada PKNU, merupakan partai Islam yang lebih homogen dengan warga nahdliyin. Begitu juga dengan PAN dan PMB yang berbasis massa Muhammadiyah, dan PBB yang punya basis massa Masyumi, serta PKS yang didukung kalangan usroh atau gerakan tarbiah. Mereka semua didukung umat Islam yang homogen,” ujarnya.

Keberagaman itulah yang menjadi perbedaan yang menonjol bagi PPP dibandingkan dengan partai Islam lainnya. Tidak heran jika secara faktual, sesungguhnya PPP-lah yang bisa menjadi rumah besar bagi politik umat Islam Indonesia.

Menjelang Pemilu 2009, tidak sedikit pihak yang juga meramalkan kehancuran PPP. Bahkan, sejumlah survei nasional yang dilakukan berbagai lembaga survei juga menempatkan PPP di urutan rendah.

Lukman Hakim Saefuddin dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali tetap optimistis PPP mempunyai massa yang setia. (Imam Prihadiyoko)

Resep Uji Coba ala Bumi Serumpun Sebalai

2009-02-19T23:24:00.002-08:00

Oleh Indah Surya Wardhani

WAJAH kekinian karakter masyarakat Provinsi Bangka Belitung adalah warisan lintasan masa lalu di kepulauan ini. Arus panjang budaya perdagangan dan pertambangan timah selama beratus tahun memahat sebuah masyarakat multikultur yang terbuka lagi pragmatis.

Provinsi muda bekas bagian Provinsi Sumatera Selatan ini adalah melting pot berisi masyarakat dengan beragam suku, agama, dan ideologi. Namun, seperti semboyan ”Serumpun Sebalai”, seluruh entitas budaya meyakini bahwa mereka merupakan satu akar yang hidup dalam satu rumah.

Ada 1,1 juta jiwa yang berdomisili di provinsi ini, terutama di Pulau Bangka dan Belitung. Tiga entitas suku secara dominan membentuk stereotip masyarakat. Melayu Bangka dan Melayu Belitung merupakan entitas suku terbesar dengan jumlah populasi sekitar 69 persen. Entitas ketiga adalah Tionghoa dengan populasi 11 persen. Selain itu, entitas lain yang menambah keragaman warna adalah Jawa 6 persen dan Bugis-Makassar 3 persen. Karakter multikultural ini dipaparkan pula oleh budayawan Bangka, Suhaimi Sulaiman.

Menurut dia, sejak abad ke-17 Kepulauan Babel ramai dikunjungi dan didiami komunitas dari berbagai daerah, terutama dari Johor Malaka, Minangkabau, Palembang, dan Tiongkok.

Menariknya, pertukaran budaya hanya menyisakan sedikit ikatan primordialisme dan ideologi. Keterbukaan, sikap egaliter, dan pragmatisme menjadi watak masyarakat Babel. Karakter itu pun memengaruhi preferensi politik. Meski berpenduduk mayoritas Melayu Muslim, pilihan tidak melulu tertuju pada parpol beraliran Islam. Ideologi lainnya memperoleh tempat, sebut saja marhaenisme, sosialisme, atau yang melekat pada agama Katolik.

Kondisi seperti itu pula yang tecermin dalam kontestasi politik pemilu. Pada tahun 1955, Partai Nasional Indonesia merupakan partai dominan dengan 41 persen suara disusul Masyumi 19 persen dan Partai Buruh 8 persen. Hasil pemilu ini mencuri perhatian. Sebab, kemenangan kaum marhaen PNI di Babel mampu menandingi pengaruh Masyumi yang mendominasi Provinsi Sumsel dengan 43 persen. Kepulauan Babel pada masa itu masih menjadi bagian Sumsel. Selain itu, keberhasilan Partai Buruh meraih posisi ketiga pun mengejutkan, mengingat perolehan partai ini tidak signifikan secara nasional.

Geliat politik lokal

Ajang kontestasi politik selanjutnya juga bertutur bagaimana persaingan antar-partai bercorak nasionalis dan partai bernuansa keislaman. Uniknya, kekuatan masing-masing partai cenderung mengelompok dalam satu satuan wilayah geografis. Partai-partai nasionalis, misalnya, lebih banyak bertumpu di Pulau Bangka. Sosok nasionalis yang juga proklamator Indonesia, Ir Soekarno, yang sempat ”terbuang” di Kecamatan Mentok, Bangka Barat, bisa jadi faktor pemompa kukuhnya partai nasionalis di wilayah ini. Sebaliknya, Belitung menjadi kantong partai-partai bercorak keislaman. Oleh karena itu, dalam satu kesatuan administratif wilayah Bangka Belitung, persaingan tampak sedemikian dinamis, satu sama lain saling menggantikan hingga Pemilu 2004.

Pertarungan perebutan pengaruh bermula saat memasuki periode 1970-an, di mana pengaruh kaum marhaen melemah. Saat itu Golkar yang muncul menjadi kuda hitam mulai menancapkan pengaruhnya. Di sisi lain, kekuatan partai Islam juga merosot pascapembubaran Masyumi tahun 1960. Tak pelak, Golkar melenggang menang hingga dua pertiga persen suara pada Pemilu 1971.

Pada Pemilu 1977, giliran partai bercorak keislaman unjuk gigi. Setelah pemerintah menetapkan fusi partai politik pada tahun 1975, kekuatan partai Islam (Parmusi, NU, PSII, dan Perti) bergabung dalam PPP. Ternyata pengaruhnya cukup besar dengan suara 37 persen mengejar Golkar yang mengantongi 46 persen. Bahkan di Belitung, PPP menggusur Golkar dengan 37 persen. Sementara kekuatan partai politik aliran nasionalis, Marhaen, Kristen, dan Katolik yang bergabung menjadi PDI hanya mendulang 17 persen.

Pengaruh PPP dan PDI sama- sama meredup pasca-Pemilu 1977. Seiring menguatnya pemerintahan Orde Baru, suara Golkar meningkat pesat membabat suara PPP dan PDI. Gairah politik kembali hidup pascaruntuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 terutama di tingkat lokal. Pada Pemilu 1999, giliran PDI-P ”memerahkan” dengan 35 persen suara. Dukungan kepada Partai Golkar 23 persen, PPP 11 persen, dan PBB 11 persen.

Meski suara PDI-P mendominasi di Babel, partai nasionalis ini tunduk pada PBB di Kabupaten Belitung. Terpuruknya partai pemenang di Belitung ini pernah terjadi pada tahun 1977 ketika PPP unggul atas Partai Golkar yang memenangi pemilu di Babel.

Politik lokal makin menggelora tahun 2004 yang merupakan pemilu pertama di Babel yang berbentuk provinsi. Buktinya, PBB menjadi partai pemenang dengan 21 persen, disusul PDI-P 19 persen, dan Golkar 18 persen. Padahal, secara nasional suara PBB tidak terlalu signifikan, hanya 2,6 persen atau di peringkat kedelapan.

Dari tujuh wilayah, PBB hanya menang di dua kabupaten, di Belitung dan Belitung Timur. Namun, kemenangan itu bernas hingga mendongkrak posisi PBB di provinsi. Sementara PDI-P menang di tiga wilayah, yakni Bangka, Bangka Barat, dan Bangka Tengah. Adapun Golkar menang di dua wilayah, yakni Bangka Selatan dan Kota Pangkal Pinang.

Koalisi ala pilkada

Putaran politik lokal bergerak makin acak pada ajang pemilihan kepala daerah. Perebutan kekuasaan di tingkat lokal tersebut menunjukkan rapuhnya ikatan ideologi parpol yang dipertontonkan pada pemilu tahun 1955-2004.

Dalam arena pilkada, figur terlihat lebih efektif menggiring dukungan ketimbang mesin politik partai. Tak pelak, koalisi parpol tak lebih dari perhitungan pragmatis.

Menanggapi hal itu, sosiolog dari Universitas Bangka Belitung (UBB), Prof Bustami Rahman, yang juga Rektor UBB, berpendapat, dominasi figur dan parpol yang silih berganti tak lain cermin berubahnya arah dukungan masyarakat. ”Setiap pemilihan pada dasarnya masyarakat coba- coba. Memilih mana yang bisa membuat sejahtera. Daripada memilih tokoh baru, lebih baik memilih yang sudah dikenal. Sangat pragmatis. Tidak ada yang bisa menjamin ke mana dukungan masyarakat,” katanya.

Pilkada sepanjang tahun 2005- 2008 menunjukkan gejala itu. Dari delapan kali penyelenggaraan pilkada, hanya tiga pilkada yang pemenangnya sukses diusung partai tunggal. Dua di antaranya parpol dominan, yakni PBB dan Golkar. Sementara satu lainnya adalah PKS yang tergolong pendatang baru di wilayah Babel.

PBB sukses memenangkan incumbent Bupati Darmansyah Husein dan Sahani Saleh di Kabupaten Belitung, 24 Juni 2008, dengan 36 persen. Wilayah ini memang kantong suara PBB yang loyal sejak tahun 1999.

Sebelumnya, Golkar mengusung caretaker Bupati Justiar Noer dan Jamro H Jalil di Bangka Selatan, 18 Juni 2005. Di daerah basis massa Golkar sejak tahun 2004 ini, pasangan Justiar-Jamro meraih 41,5 persen. Bersamaan dengan itu, PKS sukses mengusung Parhan Ali-H Zuhri Syahzali di Bangka Barat yang merupakan basis massa PDI-P pada tahun 2004. Pasangan ini meraih 34,4 persen.

Adapun fenomena lima pilkada lainnya diwarnai persekutuan parpol yang tak ajek. Pada pemilihan gubernur, 22 Februari 2007, misalnya, PBB sebagai pemenang Pemilu 2004 rupanya tidak percaya diri mengusung tunggal Eko Maulana Ali-Syamsuddin Basari sehingga harus menggandeng PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Pasangan ini sukses mengalahkan empat pasangan lainnya 35 persen.

Namun, kongsi empat parpol pecah menjadi tiga kubu pada Pilkada Kota Pangkal Pinang, 24 Juni 2008. Di kota basis massa Golkar pada tahun 2004 ini, justru koalisi Partai Demokrat dan PPP yang berjaya mengusung incumbent Wali Kota Zulkarnain Karim dan Malikul Amjad. Pasangan ini menggusur empat pesaing dengan dominasi 55 persen suara.

Beda lagi dengan pilkada di Belitung Timur, 18 Juni 2005. Ibarat David menjungkalkan Goliath, koalisi parpol ”gurem” PIB-PNBK sukses memenangkan Basuki Tjahaja Purnama-H Khaerul Efendi. Hal ini menafikan dominasi PBB di kabupaten ini yang telah bercokol sejak tahun 1999. Basuki yang berlatar belakang Tionghoa Buddha ternyata mendulang dukungan 37 persen masyarakat yang notabene mayoritas Melayu Muslim.

Secara umum, aliansi parpol memang tanpa keajekan. Namun, terdapat benang merah. Figur pasangan calon hampir seluruhnya adalah elite lokal: incumbent atau caretaker bupati atau anggota DPRD. Masih teramat jarang munculnya wajah-wajah baru kalangan non-elite yang mencoba mewarnai politik Babel. Melihat kondisi semacam itu, cukup sulit membaca ke mana arah dukungan masyarakat Babel pada pemilu anggota legislatif mendatang.

Bagi partai politik, PBB, misalnya, tentu berbagai upaya coba dilakukan untuk mempertahankan penguasaannya di provinsi ini, terutama di Belitung, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2004. Begitu pun bagi PDI-P dan Golkar. Penguasaan Provinsi Babel menjadi target guna mengulang kejayaan mereka pada masa lampau. Bagi partai-partai politik lain, lemahnya ikatan-ikatan ideologis dan menguatnya pragmatisme menjadi peluang dalam upaya memperluas penetrasi mereka. Oleh karena itu, dalam Pemilu 2009, mungkin akan ada seribu janji parpol dan capres yang akan ditebar pada masa kampanye. Namun, tampaknya orang Babel punya pilihannya sendiri. Inilah pragmatisme ala Babel. Nye katanye! (Indah Surya Wardhani/ Litbang Kompas)

Lumbung Nasionalis yang Cair

2009-02-19T23:24:00.001-08:00

Oleh Yohanes Krisnawan

KEMENANGAN PDI-P dan Partai Golkar dalam Pemilu 1999 dan 2004 menggambarkan kuatnya Bengkulu sebagai basis partai nasionalis. Dalam sejarah pemilu, hanya pada Pemilu 1955 partai-partai Islam menonjol di wilayah Bengkulu. Kala itu Bengkulu masih masuk Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tetapi, benarkah kemenangan PDI-P dan Partai Golkar di tanah tempat pembuangan Bung Karno tersebut karena faktor platform ideologi?

Masyarakat Bengkulu adalah masyarakat multietnis. Selain suku Rejang, Mukomuko, Lembak, dan Pekal yang banyak bermukim di wilayah tengah dan utara, juga ada suku Serawai, Kaur, Pasemah, Suban, di wilayah selatan, serta Enggano di Pulau Enggano. Adapun Melayu Bengkulu banyak berdiam di Kota Bengkulu dan daerah pesisir. Selain suku asli, juga ada suku pendatang yang memang telah lama tinggal di Bengkulu, seperti Jawa, Sunda, Minang, Madura, dan Batak.

Meskipun mayoritas beragama Islam, tetapi secara historis, masyarakat Bengkulu pernah dipengaruhi nilai-nilai kepercayaan lain, baik animisme, Buddha, maupun Hindu. Sebagai daerah yang subur, sejak dahulu wilayah ini menjadi daya tarik kerajaan- kerajaan besar Nusantara, sebelum kolonialisme Inggris dan Eropa hadir. Mulai dari Kerajaan Majapahit, Pagaruyung, Banten, Bugis, Indrapura, Madura, dan Mataram memiliki pengaruh dan menciptakan berbagai kelompok etnis yang terdiri dari banyak marga, dengan sistem bahasa, seni tradisi, kegiatan ritual keagamaan, dan kekerabatan yang unik.

Secara demografis, berdasarkan Sensus Penduduk 2000, jumlah warga yang berasal dari suku Rejang, Serawai, dan Jawa merupakan tiga kelompok etnis terbesar, tetapi tidak ada yang dominan. Tetapi, secara geografis suku Rejang dominan di wilayah utara Bengkulu, sementara Serawai di wilayah Selatan. Suku Jawa dan beberapa suku bangsa lainnya banyak tinggal di wilayah utara. Sebagian datang melalui program transmigrasi sejak zaman Hindia-Belanda.

Potret pilkada

Berdasarkan hasil pilkada yang berlangsung di Bengkulu dari tahun 2005 hingga 2008, tak ada satu pasangan calon kepala daerah yang menang tanpa didukung koalisi antarparpol. Tidak peduli apakah koalisi itu memiliki platform ideologi yang sama atau berbeda.

Menurut sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, dalam tulisannya di Jurnal Ilmu Pemerintahan (2008), koalisi antarparpol yang sepakat mengusung kandidat kepala daerah dalam kenyataannya banyak yang didasarkan atas perhitungan pragmatis jangka-pendek. Suatu kerja sama politik yang saling menguntungkan satu sama lain; untung untuk pasangan calon, juga untuk parpol yang berkoalisi.

Fenomena pilkada ini juga terjadi di daerah-daerah lain sehingga hasil pilkada di Bengkulu memperkuat anggapan bahwa ketokohan seseorang sebagai calon kepala daerah di suatu daerah lebih punya daya jual ketimbang citra parpol pengusungnya. Tentu saja keberadaan parpol pendukung dibutuhkan sebagai penggerak mesin politik.

Dari sepuluh kali pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, secara umum dimenangi melalui strategi ”koalisi partai”, yang tidak semua berdasarkan pada kesamaan platform ideologi. Misalnya, Koalisi PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memenangi pilkada di Kabupaten Mukomuko. Kemudian koalisi Partai Golkar, PKS, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menang di Kabupaten Bengkulu Utara.

Fakta lain yang menarik, meskipun pada Pemilu 1999 dan 2004 PDI-P dan Partai Golkar menang, tetapi ”jagonya” dalam pilkada belum tentu terpilih. Di Kabupaten Rejang Lebong, pasangan Suherman dan Iqbal Bastari, yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bintang Reformasi (PBR) terpilih menjadi bupati. Demikian pula di Kabupaten Lebong, pasangan Dalhadi Umar dan Nasirwantoha yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) juga menang dalam pemilihan. Bahkan, di tingkat provinsi, pasangan Agusrin Maryono dan HM Syamlani mengalahkan pasangan yang diusung Partai Golkar atau PDI-P.

Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi satu-satunya wilayah di mana partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih selalu menang. Pada Pemilu 1999 dan 2004, PDI-P memperoleh suara terbanyak mengalahkan Partai Golkar. Namun, dalam Pilkada Bengkulu Selatan putaran kedua (6 Desember 2008), koalisi PDI-P, PPP, PKPI, dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang mengusung pasangan Dirwan Mahmud dan Hartawan berhasil memenangi pilkada.

Hasil pilkada menunjukkan, ”nuansa nasionalis” Bengkulu ternyata belum menjamin Partai Golkar dan PDI-P mampu menaklukkan pilkada. Wilayah ini sangat cair dalam pilihan politiknya. (Yohanes Krisnawan Litbang Kompas)

Pertarungan dalam Kekerabatan

2009-02-19T23:22:00.000-08:00

Oleh Aryo Wisanggeni G dan Nasrullah Nara

SEKRETARIS Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini membeberkan sejumlah alasan, kenapa dia menyebut Sulawesi Selatan (Sulsel) I sebagai daerah pemilihan (dapil) neraka, termasuk banyaknya kerabat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang ikut bertarung memperebutkan delapan kursi di DPR, Senayan, Jakarta.

Pernyataan Anis bukan tak berdasar. Di dapil ini memang berjejer anggota keluarga besar Limpo. Sebutlah itu Dewie Yasin Limpo, adik Gubernur yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Nanura), Indira Chunda Thita Syahrul, putri Gubernur yang menjadi caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Susilo MT Harahap, saudara ipar Gubernur yang menjadi caleg dari Partai Golkar.

”Tantangan itu saja berat. Belum lagi calon incumbent (yang masih menjabat), seperti Abdul Hadi Djamal dari PAN,” kata Anis. Pada Pemilu 2004 Abdul Hadi melenggang ke Senayan dengan meraih 15,5 persen bilangan pembagi pemilih (BPP).

Selain itu, Partai Golkar juga memajukan kembali Anwar Arifin, meskipun berada di nomor urut sembilan. Pada pemilu lalu Anwar menjadi anggota DPR dengan raihan 30,9 persen BPP. BPP Dapil Sulsel I pada Pemilu 2004 adalah 250.624 suara.

Tokoh lokal

Selain itu, istri Bupati Sinjai yang menjadi caleg Partai Republika Nusantara, Felicitas Tallu Lembang R Asapa, pun turun meramaikan perebutan kursi di Dapil Sulsel I. Namun, PKS tidak gentar bertarung. Di Dapil Sulsel I itu PKS justru berambisi mendulang tiga kursi Senayan.

”Pemilihan Gubernur Sulsel dan pemilihan Wali Kota Makassar belum lama ini jelas menunjukkan partisipasi pemilih di Dapil Sulsel I rendah, hanya sekitar 54 persen. Kami menyimpulkan, pemilih Dapil Sulsel I beralih dari pemilih feodalis menjadi pemilih realistis. Dengan kampanye dialogis, kami optimistis 46 persen pemilih yang selama ini tidak ikut memilih akan memberikan suaranya kepada PKS,” kata Anis.

PKS berusaha mencuri simpati pemilih rasional sehingga ancang-ancang PKS merebut tiga kursi Senayan tentu tidak bisa dipandang enteng. Partai lain mesti waspada.

Tentu saja, target yang jauh di atas perolehan kursi PKS pada 2004 itu, total dua kursi dari dua dapil di Sulsel, membuat persaingan semakin ketat. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sulsel, Amir Madjid, mengakui beratnya rivalitas di Dapil Sulsel I.

”Dibandingkan Dapil Sulsel II dan Dapil Sulsel III, persaingan di Dapil Sulsel I memang lebih berat. Hal itu karena banyak nama berpengaruh di sana. Jangankan rivalitas dengan caleg partai lain, rivalitas di antara caleg dari partai yang sama pun semakin kuat,” kata Amir lagi.

Ada dua caleg PDI-P yang menambah panasnya persaingan di dapil ini. Mereka adalah Mawang BS Palaguna dan Yunus Baso. Mawang adalah putra Gubernur Sulsel periode 1993-1998 H Zainal Basrie Palaguna. Palaguna adalah mantan gubernur yang melegenda dan masih berpengaruh di Sulsel.

Yunus adalah politikus tulen PDI-P yang berakar ke bawah, dan kini menjadi anggota DPRD Sulsel. ”Dua orang itu yang kami harapkan mampu meraih sebanyak mungkin suara bagi PDI-P,” kata Amir. Realistis dengan panasnya pertarungan Dapil Sulsel I, PDI-P menargetkan satu kursi dari dapil ini, seperti raihan pada pemilu lalu.

Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Ilham Arief Siradjuddin, yang menargetkan empat kursi Senayan dari Dapil Sulsel I justru tidak khawatir bersaing di dapil ini. ”Memang di sini banyak nama terkenal. Tetapi, kami optimistis bisa meraih empat kursi dari Dapil Sulsel I karena caleg kami, Ambas Syam, cukup gesit bersaing. Caleg perempuan kami, Oelfah A Syahrullah Harmanto, Notrida Mandica Nur, dan Heryani juga akan bisa meraih suara pemilih Dapil Sulsel I,” kata Wali Kota terpilih Makassar itu.

Baginya, tantangan terberat Partai Golkar justru mempertahankan dominasinya atas daerah yang masuk Dapil Sulsel II, yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Sinjai, Bone, Maros, Bulukumba, Pangkajene Kepulauan, Barru, Soppeng, dan Wajo. ”Daerah itu selama ini adalah pendukung Partai Golkar. Namun, sekarang ada banyak kompetitor yang menempatkan caleg berpengaruh di dapil itu,” katanya lagi.

Namun, caleg Partai Golkar Dapil I Sulsel, Natsir Mansyur, tak pernah gentar melihat ketatnya persaingan di daerah turatea ini. Selama 25 tahun malang melintang sebagai pengusaha daerah hingga menembus skala nasional dan global, ia yakin menguasai masalah perekonomian Sulsel dan kelak melenggang ke Senayan. ”Pemilih tak lagi semata terpaku pada partai, tetapi sosok siapa yang bertarung,” katanya.

Dapil II juga seru

Selain Sulsel I, perebutan sembilan kursi DPR di Dapil Sulsel II, yang diperebutkan 158 caleg, juga diperkirakan ketat. Sejumlah partai yang disebut Ilham sebagai saingan berat, antara lain PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Di Dapil Sulsel II, PAN menempatkan Andi Yuliani Paris. PKS menaruh Tamsil Linrung, dan Partai Demokrat mencalonkan Mohammad Jafar Hafsah.

”Jafar Hafsah memiliki basis kuat di Dapil Sulsel II karena ia orang dari sana. Andi Yuliani adalah politikus yang dikenal, begitu pula Tamsil Linrung. Kami menempatkan Malkan Amin dan Syamsul Bachri S yang berpengaruh di sana, dan menargetkan empat kursi dari Dapil Sulsel II. Setiap partai memang memiliki kekuatan masing-masing di Dapil Sulsel II,” kata Ilham.

Perkiraan Ilham, Dapil Sulsel II bakal panas ada benarnya. PDI-P hanya mematok satu kursi, tetapi Anis Matta menyatakan bahwa PKS akan merebut tiga kursi dari dapil yang selama ini menjadi ladang suara bagi Partai Golkar tersebut.

Runtuhnya Benteng Penguasaan Partai

2009-02-19T23:20:00.000-08:00

Oleh Bestian Nainggolan

BAGI partai politik, Sumatera bukanlah benteng yang tak mungkin tertaklukkan. Perubahan penguasaan politik wilayah selama ini kerap terjadi. Hal yang sama amat berpotensi terjadi pada Pemilu 2009.

Tiada yang kekal di Sumatera. Heterogenitas kultur dan wilayah membentuk wajah politik Sumatera yang jauh dari kesan monoton.

Di sebagian besar wilayahnya, perubahan demi perubahan penguasaan politik kerap berlangsung. Terdapat memang wilayah yang tampak statis. Sebagian kabupaten di Jambi, Riau, misalnya, memiliki tradisi penguasaan pada satu kekuatan politik partai. Namun, fakta demikian amat terbatas, tidak menjadi gambaran keseluruhan Sumatera.

Di beberapa wilayah lain, lambat laun penguasaan oleh satu kelompok kekuatan politik semacam ini mulai terancam. Bahkan, sebagian lainnya mulai tergerus oleh kekuatan politik lain yang mengintai.

Sekilas, menelusuri politik Sumatera yang terbagi menjadi 10 provinsi ini akan terpaku pada satu fenomena persaingan ideologis partai-partai politik. Perebutan pengaruh politik yang lebih bersifat ideologis, yaitu antara partai-partai berhaluan nasionalis dan partai bernuansa Islam, memang masih tampak kental terasa di sebagian besar wilayah, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumbar, Sumut, maupun Bangka Belitung.

Apalagi, jika merunut sejarah panjang kontestasi nasional pemilu di wilayah ini yang memang mewariskan persaingan sengit antarkekuatan ideologi. Hanya, menariknya, pada saat yang bersamaan terjadi pula persaingan sangat ketat di antara sesama partai-partai bercorak nasionalis serta di antara sesama partai Islam.

Tidak hanya itu, berbagai variasi lain terjadi di kawasan yang menyumbang seperlima (34,4 juta pemilih) dari total pemilih di Indonesia ini.

Medan perebutan suara yang merujuk pada persaingan yang bersifat non-ideologi partai juga mencolok terlihat.

Aspek geografis, misalnya, juga menjadi faktor yang kerap menjadi pemicu kian hangatnya perburuan suara. Tidak mengherankan jika pemisahan antara pengaruh kekuatan politik lokal dan nasional sebagaimana yang tampak di beberapa wilayah NAD serta sesama kekuatan lokal yang memisahkan pengaruh kekuatan politik pesisir dan pedalaman. Hal ini terjadi di Sumbar, wilayah kota, dan desa di hampir keseluruhan ibu kota provinsi di Sumatera.

Pada pemandangan lain, tidak terhindarkan pula pembentukan kantong-kantong kekuatan politik yang didasarkan pada kesamaan-kesamaan etnisitas dan agama sebagaimana yang terbentuk di Sumut sehingga menjadi faktor pembentuk corak politik yang melekat.

Di tengah tarikan ideologi, pembagi wilayah, dan kedekatan emosional yang melekat tidak terhindarkan pula munculnya perilaku politik yang cenderung rasional, atau cenderung pragmatis.

Memilih partai ataupun upaya menguasai politik wilayah didasarkan pada pertimbangan pragmatis, seperti halnya seberapa manfaat instan yang diperoleh sebagai konsekuensi atas pilihannya. Demikian pula seberapa besar pengorbanan materi yang dilakukan untuk mengusai suara para pemilih.

Fenomena semacam ini tampak dalam sejumlah ajang pilkada yang secara khusus memilih sosok kandidat yang diusulkan partai politik. Kondisi-kondisi semacam ini bagaimanapun telah menjadi ciri Sumatera, yang tampaknya menjadi suatu potret keniscayaan politik.

Dalam ancaman

Jika berbagai faktor, baik emosional maupun rasional, bertemu dan saling berkelindan dalam muara Pemilu 2009, persoalannya kini, seperti apa wajah persaingan politik yang akan berlangsung di Sumatera? Dalam ulasan lebih khusus, seberapa kokoh benteng kekuatan yang dibangun partai politik di wilayah penguasaannya tetap dipertahankan?

Memadukan dan memetakan sejumlah kontestasi politik nasional dan lokal (pilkada) di 138 kabupaten dan kota menyimpulkan betapa rawan dan rapuhnya kekuatan partai politik.

Setidaknya terdapat tiga kategori pengelompokan wilayah yang memungkinkan terjadi atau tidaknya perubahan politik.

Pertama, pengelompokan wilayah yang tergolong solid. Paling tidak terdapat 15 kabupaten dan kota dalam kategori ini, baik dalam ajang Pemilu 2004 maupun ajang pilkada 2005-2008, dikuasai oleh satu kekuatan partai.

Di wilayah ini, partai berhasil membangun benteng pertahanan yang kokoh. Sulit tampaknya mendobrak keseluruhan bangunan yang juga telah terkawal dengan rapat di setiap penjuru.

Kedua, wilayah kabupaten dan kota yang tergolong agak rapuh dan rawan. Tidak kurang sebanyak 39 wilayah dalam kelompok ini.

Benar jika partai politik masih menguasai dan berpotensi menguasai wilayah dalam kelompok demikian. Namun, menjadi rawan mengingat dalam ajang kontestasi lokal partai itu harus bersusah payah menjalin suatu koalisi bersama partai lain untuk menguasai politik lokal wilayah.

Oleh karena kekuatan yang terbangun tidak utuh, potensi kerapuhan dalam pemenangan Pemilu 2009 terbuka.

Ketiga, kabupaten dan kota di Sumatera yang tergolong cair dan berpotensi tak terkuasai dalam pemilu mendatang. Pasalnya, penguasaan partai-partai politik di wilayah ini hanya terjadi pada Pemilu 2004.

Dalam pemilihan kepala pemerintahan daerah mereka gagal total dalam penguasaan. Kondisi demikian merupakan bagian terbesar, terjadi di 84 kabupaten dan kota di Sumatera. Bisa dibayangkan betapa dinamisnya perburuan suara yang akan terjadi di kabupaten dan kota semacam ini.

Menguak peluang

Menariknya, kerawanan dan kerapuhan dialami oleh setiap partai. Baik partai-partai bercorak nasionalis maupun bernuansa Islam berpotensi kehilangan daerah penguasaannya.

Partai Golkar bisa jadi yang paling rawan. Sebagai pemenang pemilu meraih sekitar 23 persen suara dan menguasai 98 kabupaten dan kota di Sumatera, hanya 13 wilayah yang masuk kategori solid. PDI-P juga demikian, dari 15 kabupaten dan kota yang dikuasai tidak ada satu pun kokoh dikuasai secara tunggal. Partai-partai bercorak Islam yang dalam Pemilu 2004 meraih suara cukup signifikan di Sumatera, seperti PKS, PAN, PPP, dan PBB juga didera persoalan yang mirip, potensi hilangnya wilayah-wilayah penguasaan.

Namun, begitu besarnya wilayah-wilayah tergolong rawan dan rapuh tidak selamanya mengindikasikan lonceng kematian.

Kondisi demikian memberikan arti lain bahwa di Sumatera masih terbuka lebar peluang bagi parpol dalam penguasaan wilayah baru. Bagi partai-partai bercorak nasionalis, sekalipun beberapa wilayah penguasaannya telah tergerus, fakta juga menunjukkan upaya penguasaan wilayah lain berhasil dilakukan.

PDI-P, misalnya, sekalipun terlihat rapuh di beberapa wilayah, tetapi—sebagaimana yang terjadi Lampung—mampu merebut berbagai ajang pilkada.

Oleh karena itu, kesan berlangsungnya persaingan antarsesama partai dengan corak yang sama masih kentara di sebagian besar wilayah. Persoalannya, siapakah menjadi pengumpul suara terbanyak kali ini? Belum jelas benar, tetapi konfigurasi baru penguasaan politik amat berpotensi terbentuk. (Litbang Kompas)

Lebih Panas di Internal

2009-02-19T23:19:00.000-08:00

Oleh Sindy Fathan M

BOLEH jadi pertarungan antarcalon anggota legislatif di Daerah Pemilihan Jawa Timur I menjadi pertarungan paling ”mematikan” di Pulau Jawa.

Dengan jumlah pemilih sebanyak 3.353.804 orang, berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) putaran pertama Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Pilkada Jatim), Dapil Jatim I menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan langkah caleg di Dapil Jatim I kian sulit. Caleg tidak hanya bersaing dengan caleg dari partai politik lain, tetapi juga harus merebut suara dari caleg dalam satu partai. Mereka harus menjaring suara dari pemilih sebanyak-banyaknya.

Pada dapil inilah sejumlah parpol menempatkan tokoh nasionalnya. Sebut saja, mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi yang menjadi andalan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sengaja memindahkan Guruh Soekarnoputra sebagai caleg di dapil ini. Pada Pemilu 2004 Guruh meraih 67,3 persen bilangan pembagi pemilih (BPP) dari Dapil Jatim VII.

Beberapa partai berani mencoba peruntungan dengan memajukan calegnya yang hadir dari kalangan selebriti, seperti mantan peragawati Ratih Sanggarwati dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan mantan Puteri Indonesia, Pungki Sukmawati, dari Partai Bintang Reformasi (PBR).

Di dapil ini pula sejumlah caleg yang lama malang melintang di DPR kembali bertarung. Partai Golkar, misalnya, memajukan Priyo Budi Santoso, yang pada Pemilu 2004 meraih 27,9 persen BPP di Dapil Jatim VII. Partai Demokrat menurunkan kembali Marcus Silanno, yang kini masih menjadi anggota DPR. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menempatkan tiga caleg kawakannya, Muhaimin Iskandar, Imam Nahrawi, dan Ario Wijanarko. Ketiganya kini masih menjadi anggota DPR. Bahkan, Muhaimin adalah Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB.

Pada Pemilu 2009 di Dapil Jatim I terdapat 195 caleg yang bertarung memperebutkan 10 kursi. Jumlah kursi itu sama dengan yang diperebutkan pada Pemilu 2004. Akankah PKB dan PDI-P bisa meraih tiga kursi, seperti pada pemilu lalu?

Soliditas partai

Keadaan sekarang tampaknya tak lagi sama. Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, mengatakan, konflik internal PKB antara Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhaimin bisa menjadi bumerang bagi partai yang memiliki basis terbesar di Jatim itu.

”Pertarungan caleg internal partai di Jatim I tak kalah serunya dengan yang di eksternal (partai). Masalah di dalam PKB bisa-bisa memecah-belah soliditas partai,” kata Airlangga. Apabila terbukti tak solid, perpecahan massa justru menjadi bidikan utama partai lain yang mengekor di belakangnya.

Menurut Airlangga, besar kemungkinan konflik internal PKB justru mendongkrak perolehan suara dari PDI-P dan partai berbasis warga Nahdlatul Ulama yang lain, seperti Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Tak tertutup kemungkinan pula, massa yang terbelah ”lari” mencari partai papan tengah, seperti Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ini semakin diperkuat dengan terpilihnya kepala daerah Jatim, Soekarwo-Saifullah Yusuf, yang diusung partai papan tengah tersebut.

Primordialisme

Caleg PKB, Ario Wijanarko, menepis tudingan ketidaksolidan PKB. Menurutnya, tak pernah ada perpecahan dalam partainya. ”Cak Imin (Muhaimin) dan Mas Imam (Imam Nahrawi) tak pernah dipandang sebagai pesaing. Justru kita atur zona (peraihan suara) masing-masing. PKB tetap satu dan tidak ada masalah,” tegasnya. Ia optimistis partainya bisa meraih lima kursi di dapil ini.

Ario mengaku lebih mengandalkan keterikatan emosional sebagai putra daerah yang lebih mengenal karakteristik wilayah Surabaya-Sidoarjo. ”Masyarakat urban (di dapil I) tidak lagi sibuk mencari figur yang lebih populer, tetapi mencari yang benar-benar bisa mewakili daerahnya,” tuturnya lagi.

Persaingan caleg di internal PDI-P, kata Airlangga, harus diperhatikan pula. Kehadiran tokoh nasional tak menjamin perolehan suara partai itu tinggi.

Mengail Suara di Lubuk Etnisitas

2009-02-19T23:17:00.000-08:00

Oleh BIMA BASKARA

IDENTITAS etnik merupakan warna yang melekat dalam kehidupan politik masyarakat Kalimantan Barat. Keberadaan sejumlah etnik, khususnya Melayu, Dayak, dan Tionghoa, memberikan dampak pada peta kekuatan partai politik di sini. Akankah dalam Pemilu 2009 politik identitas memainkan peranan penting di wilayah Borneo bagian barat ini?

Provinsi Kalimantan Barat bisa dibilang menjadi salah satu dari wilayah di Indonesia dengan kehidupan politik yang dinamis. Polarisasi politik yang terlihat marak setelah masa reformasi tak kalah dinamis dibandingkan dengan pemilu pertama tahun 1955. Pertarungan antarparpol yang terjadi di provinsi ini bisa dikatakan unik.

Saat Orde Baru berkuasa, Golongan Karya (Golkar) selalu berhasil menjadi pemenang pemilu. Dominasi Golkar di Kalbar mulai terlihat sejak Pemilu 1971, sebelum 11 partai politik kontestan pemilu berfusi. Golkar meraih 66,6 persen suara.

Dalam Pemilu 1977, persentase perolehan suara Golkar juga tak berubah, di kisaran 66 persen, meskipun partai-partai yang lain dilebur ke dalam dua partai besar, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada masa Reformasi, di Pemilu 1999, partai berlambang pohon beringin itu tetap menjadi pemenang di Kalbar. Meskipun turun drastis dari 70 persen menjadi hanya 29,4 persen suara, tetapi dominasi partai berlambang pohon beringin itu masih cukup kuat. Yang menarik, anjloknya perolehan suara Partai Golkar tidak diimbangi dengan kenaikan drastis perolehan suara partai pesaing terdekatnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Berada di posisi kedua setelah Partai Golkar, PDI-P hanya meraih 23 persen suara pemilih, nyaris tak beda jauh dengan perolehan pada zaman Orde Baru (Pemilu 1992) yang 22 persen.

Sementara itu, Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), partai baru yang lekat dengan nuansa etnik Tionghoa, mendapat suara lumayan, yakni 6,99 persen. Partai yang mengangkat isu hak-hak kaum minoritas serta perbaikan ekonomi ini menarik simpati warga etnik Tionghoa yang jumlahnya mencapai 10 persen dari jumlah penduduk Kalbar.

Kondisi yang mirip terjadi pada Pemilu 2004. Pendatang baru, yakni Partai Demokrat, mendapatkan suara yang lumayan, yakni 6,12 persen. Perolehan suara partai tersebut berada di urutan ketiga setelah Partai Golkar dan PDI-P, dan hanya sedikit berada di bawah PPP yang meraih 8,38 persen suara.

Dalam sejarah pemilu, Kalbar juga pernah menampilkan gambaran kuatnya partai lokal. Pada Pemilu 1955, Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) mendapat dukungan kuat dengan mendulang 33 persen suara. Kendati demikian, posisi partai nasional bernuansa Islam ini ditempel ketat oleh Partai Persatuan Daya (PPD), sebuah partai lokal yang secara mengejutkan mendapatkan 31,5 persen suara dan berhasil menempatkan satu wakilnya di DPR pusat.

Politik identitas

Kemampuan sebagian parpol ”merebut” suara pemilih di Kalimantan Barat sedikit banyak disebabkan oleh kemampuannya membangun kedekatan etnisitas. Partai PBI, misalnya, bisa dikatakan berhasil merebut suara masyarakat Tionghoa pada Pemilu 1999.

”Ketika itu kami betul-betul memilih partai berdasarkan kedekatan etnik. Partai PBI saat itu memang didirikan, antara lain, untuk kaum kami, yang tertindas secara politis,” ujar Andreas Acui Simanjaya, tokoh Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT).

Upaya membangun kedekatan etnis juga dilakukan Partai Golkar pada masa Orde Baru. Di Kalbar, partai tersebut dibangun pemerintah dengan merangkul elite-elite Dayak.

Menurut Thadeus Yus, Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalbar, waktu itu pendekatan yang dilakukan Golkar sangat efektif meraih suara masyarakat Dayak. ”Ketika itu, masih ada kepatuhan dari sebagian besar masyarakat Dayak terhadap elite-elite kami,” tuturnya.

Namun, Yus juga menjelaskan bahwa saat Orde Baru pun PDI meraih simpati di kalangan masyarakat Dayak. Ini tak lepas dari kontribusi partai lokal sebelumnya, PPD, yang bersama PNI kemudian melebur ke dalam PDI.

Pemilu 2009

Bagaimana dengan Pemilu 2009? Partai Golkar dan PDI-P masih berpeluang besar menjadi salah satu parpol yang akan meraih suara terbanyak, meski sangat mungkin persentasenya akan semakin kecil. Pendapat itu dikemukakan Gusti Suryansyah, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Kalbar. ”Saya perkirakan, untuk Kalimantan Barat situasinya akan lebih kurang sama, tapi perolehan suaranya yang akan lebih cair,” ujarnya.

Di balik kuatnya identitas etnik di kalangan masyarakat Kalbar, kini tumbuh rasionalitas di dalamnya. Hal itu diungkapkan Acui dan Yus. ”Pengalaman membuktikan, pada Pemilu 2004, kami sudah mulai melakukan perubahan arah pandang. Kami tidak lagi memilih partai berdasar etnik, tapi berdasarkan kebutuhan,” kata Acui. Perubahan arah pandang itu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2004 yang menempati posisi empat.

Dalam pertarungan antarpartai di level nasional tampaknya masyarakat Dayak akan makin cair dalam hal keterikatan ideologis maupun etnik terhadap partai tertentu. ”Ke depan, Partai Golkar atau PDI-P bisa menang lebih karena punya infrastruktur yang baik, bukan karena dukungan masyarakat Dayak,” ujar Yus.

Namun, rasionalitas itu masih mungkin mempertautkan identitas. Jika sebuah parpol, besar atau kecil, mampu membahasakan kebutuhan eksistensi dari tiap-tiap etnik di Kalbar, bukan tidak mungkin akan meraih cukup simpati. (Bima Baskara Litbang Kompas)

Merah dan Kuning, Hulu dan Hilir

2009-02-19T23:16:00.002-08:00

Oleh M. Puteri Rosalina

DAERAH aliran sungai di Kalimantan Tengah bukan lagi sekadar wilayah daratan penampung air hujan. Wilayah daratan yang dipisahkan secara topografis oleh punggung bukit itu menjadi suatu identitas bagi masyarakat Kalimantan Tengah: identitas wilayah administrasi, politik, dan etnis Dayak. Dalam peta politik 2009, wilayah ini bisa memainkan peranan penting.

Hampir semua wilayah kabupaten di Kalimantan Tengah menggunakan wilayah DAS sebagai wilayah administrasi. Misalnya, DAS Barito yang menjadi Kabupaten Barito Utara, Barito Timur, dan Barito Selatan. Kemudian, DAS Kapuas, Katingan, dan Seruyan yang menjadi tiga wilayah kabupaten dengan nama yang sama.

Daerah aliran sungai juga menjadi faktor penting untuk melihat identitas politik masyarakat. Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Palangkaraya Sidik R Usop menjelaskan, pilihan politik masyarakat Kalimantan Tengah didasarkan pada kesukuan (Dayak), DAS, dan hubungan kekeluargaan yang kuat. Hal ini dapat dibuktikan pada beberapa pesta demokrasi di Kalteng. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Golkar saling berebut simpati di wilayah hulu dan hilir DAS.

Penyebutan nama DAS juga digunakan sebagai identitas diri suku Dayak. Tjilik Riwut dalam buku Maneser Panatan Tatu Hiang, Menyelami Kekayaan Leluhur menyebutkan, masyarakat Dayak menggunakan nama daerah aliran sungai besar di mana mereka bertempat tinggal untuk menyebut identitas diri dan tempat asal.

Misalnya, etnis Dayak Ngaju yang sering juga disebut Dayak Kapuas atau Kahayan. Mereka mayoritas bermukim di DAS Kapuas dan Kahayan. Sesuai dengan artinya, Dayak Ot Danum (hulu sungai), bermukim di bagian hulu DAS Kahayan dan Katingan.

Dayak merupakan etnis terbesar di Kalteng. Sensus Penduduk 2000 mencatat, sekitar 41 persen penduduk di Kalteng didominasi Dayak Ngaju, Sampit, Bakumpai, Katingan, dan Maayan. Selain itu, sekitar 24 persen penduduknya adalah etnis Banjar, 18 persen etnis Jawa, dan sisanya Batak, Madura, Minang, dan Tionghoa.

Dayak sebagai penduduk asli Kalteng lebih memilih tinggal di wilayah pedalaman. Jarang masyarakat Dayak yang bermukim di wilayah pesisir. Menurut Ch F H Dumont dalam buku Kalimantan Membangun: Alam dan Kebudayaan (Tjilik Riwuk, 1993), ini disebabkan keberadaan orang Dayak yang telah mendiami seluruh bagian pulau Kalimantan (pesisir dan pedalaman) itu terdesak oleh kehadiran orang Melayu.

Pendapat ini sesuai dengan hasil Sensus Penduduk 2000. Mayoritas penduduk wilayah pedalaman, seperti di Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Barito Timur, Murung Raya, dan Kota Palangkaraya, didominasi oleh warga suku Dayak.

Kumpiadi Widen, antropolog Universitas Palangkaraya, menyebutkan, Dayak Ot Danum tinggal di wilayah hulu Kabupaten Seruyan, Katingan, dan Gunung Mas, sedangkan masyarakat Dayak Bakumpai menempati wilayah Murung Raya, Barito Utara, dan Barito Selatan.

Kabupaten Lamandau di hulu Sungai Lamandau didiami oleh mayoritas Dayak Tamuan. Dayak Maayan lebih banyak bermukim di Kabupaten Barito Timur. Dayak Ngaju, etnis Dayak terbesar di Kalteng, tinggal menyebar di wilayah hulu Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, dan Kota Palangkaraya.

Keberadaan etnis Banjar di Kalteng juga patut diperhitungkan. Migrasi etnis Banjar ke Kotawaringin terjadi saat putra mahkota Raja Manuhum, raja Kerajaan Banjar, mendirikan Kerajaan Kotawaringin di Desa Pandau (wilayah hulu Kotawaringin Barat).

Sejak itu, etnis Banjar yang tinggal di wilayah Kalimantan Selatan mulai menempati Kerajaan Kotawaringin. Lambat laun, tidak hanya wilayah Kotawaringin Barat yang menjadi tujuan migrasi masyarakat Banjar, wilayah hilir Seruyan, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Kapuas, dan Sukamara juga menjadi tempat bermukim suku Banjar.

Etnis terbesar ketiga adalah Jawa. Migrasi masyarakat Jawa ke Kalteng dimulai saat pemerintah mencanangkan program transmigrasi. Wilayah-wilayah transmigrasi tersebut ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pulang Pisau, Kapuas, dan Kota Palangkaraya.

Biasanya daerah permukiman transmigrasi berada di wilayah tengah DAS, tetapi tidak terlalu jauh dari wilayah pesisir (hilir) dan bukan merupakan wilayah pedalaman (hulu). Pada akhirnya, migrasi suku Jawa bukan saja karena program transmigrasi, tetapi karena terbukanya lapangan pekerjaan di Kalteng, seperti sektor perdagangan, pemerintahan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Kekuatan partai politik

Perbedaan karakteristik etnis di wilayah hulu dan hilir DAS melahirkan wilayah heterogen dan homogen. Wilayah homogen di hulu DAS cenderung menjadi tempat bermukim etnis Dayak. Adapun bagian hilir DAS cenderung menjadi wilayah heterogen, sebagai tempat tinggal bermukim etnis pendatang, seperti Banjar, Jawa, dan Madura.

Agaknya karakteristik inilah yang dipakai partai politik untuk menancapkan kekuasaan di bumi ”Isen Mulang” tersebut.

Golongan Karya (Golkar), partai yang telah mengakar di Kalteng, menguasai lima kali pemilu (1971 sampai 1992). Zaman Orde Baru, peran Golkar dan pemerintah pusat sangat kuat. Kepemimpinan di setiap instansi pemerintahan lokal pun tak lepas dari ”drop-dropan” Jawa.

Baru pada tahun 1999, kekuatan Golkar bisa digeser oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai berlambang banteng ini mulai menggoyang Golkar di wilayah hilir DAS, seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya.

Selain itu, PDI-P juga berhasil merebut wilayah hulu beretnis homogen di Kabupaten Barito Utara. Meskipun begitu, kemenangan PDI-P di empat wilayah tersebut bukan kemenangan telak. Golkar masih berusaha membayanginya.

Kemenangan PDI-P tidak bertahan lama. Dalam Pemilu 2004, total perolehan suara Partai Golkar (25,6 persen) di Kalteng mengungguli perolehan suara PDI-P (21,8 persen). PDI-P hanya bisa mempertahankan kemenangan di Kota Palangkaraya.

Kemenangan PDI-P justru terkonsentrasi di wilayah-wilayah pemekaran, seperti di Kabupaten Seruyan, Katingan, Gunung Mas, dan Murung Raya. Wilayah-wilayah yang dulu menjadi bagian Kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Utara, dan Kapuas tersebut merupakan wilayah homogen yang dihuni oleh etnis Dayak.

Pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005 membawa perubahan besar pada politik peta Kalteng. Pilkada membuka kemungkinan bagi partai-partai lain untuk berkembang. Dimulai pada Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat, 23 Juni 2005. Kedua wilayah heterogen tersebut membawa angin segar bagi partai-partai lain selain Golkar dan PDI-P.

Pilkada Kotawaringin Timur dimenangi oleh pasangan calon bupati yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN), sementara di Kotawaringin Barat, hasil pilkada menunjukkan pasangan calon bupati yang diusung oleh Partai Demokrat mengungguli dua pasangan calon lainnya yang diusung oleh Partai Golkar dan PDI-P.

Jika partai-partai menengah dan kecil berjaya di wilayah heteregon, PDI-P dan Partai Golkar masih bertahan di wilayah-wilayah homogen. Dalam pilkada di Kabupaten Lamandau, Seruyan, Pulang Pisau, Kapuas, Murung Raya, Barito Utara, dan Barito Timur, Partai Golkar dan PDI-P masih unggul. Tetapi, dua partai tersebut harus berkoalisi dengan partai-partai lainnya.

Seperti di Murung Raya. Pilkada di kabupaten yang mayoritas dihuni oleh etnis Dayak Bakumpai tersebut dimenangi oleh pasangan bupati yang diusung oleh PDI-P, PPP, Partai Golkar, PAN, PKB, PBR, dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Fenomena itu menjadi menarik karena Partai Golkar atau PDI-P masih unggul di wilayah solid: Kabupaten Sukamara, Katingan, Gunung Mas, dan Barito Selatan. Semua wilayah tersebut merupakan wilayah homogen yang mayoritas dihuni oleh satu etnis tertentu. Hal itu semakin mempertegas pembagian kekuatan Partai Golkar dan PDI-P. Partai Golkar lebih menguasai wilayah hilir, sebaliknya wilayah hulu menjadi basis suara PDI-P.

Apakah fenomena tersebut sebagai kebetulan? Kumpiady menyebutkan, etnis Dayak lebih nasionalis, tidak fanatik pada agama ataupun partai. Mereka cenderung mengutamakan heterogenitas dalam politik dan pemerintahan, serta lebih melihat pada kemampuan dan profesionalisme seorang tokoh.

Ini menjawab pertanyaan mengapa di Kabupaten Gunung Mas yang penduduknya mayoritas beragama Kristen tidak memilih calon bertahan Julius Judae Anom yang beragama Kristen. Sebaliknya, pilkada dua putaran itu dimenangi oleh Hambit Binti yang memakai identitas Islam. Agaknya, rekam jejak dan kemampuan calon yang pernah menjadi Wakil Bupati Gunung Mas 2003-2008 tersebut menjadi penentu kemenangannya.

Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada Kota Palangkaraya. Meskipun pada Pemilu 2004 perolehan suara terbanyak diraih PDI-P, pemilihan wali kota tersebut menorehkan cerita lain. Pasangan calon wali kota Muhammad Riban Satia-Maryono yang diusung oleh PPP, PKS, PAN, PBB, dan PBR unggul 31 persen suara. Dinamika politik memang cukup menonjol di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.

Tidak hanya di ibu kota, bahkan wajah Kalteng seakan berubah setelah pilkada gubernur dimenangi oleh calon dari PDI-P. Pasangan Agustin Teras Narang- Achmad Diran hampir menyapu bersih suara di seluruh wilayah dengan kemenangan di 13 dari 14 kabupaten/kota. Wajah Kalteng yang pada pemilu lalu didominasi warna kuning pun berubah menjadi merah saat pemilihan gubernur berlangsung.

Meskipun begitu, pemilihan kepala daerah secara langsung juga telah membuka ”pintu gerbang” bagi partai-partai selain Golkar dan PDI-P untuk menancapkan kekuatan di sejumlah kabupaten/kota di Kalteng. Akankah Pemilu 2009 memunculkan warna pelangi di bagian tengah Pulau Borneo itu? Kita lihat nanti. (Litbang Kompas)

Tiga Tungku di Borneo Barat

2009-02-19T23:16:00.001-08:00

BERBICARA mengenai politik di Kalimantan Barat nyaris selalu terkait dengan tiga suku bangsa besar, Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Bahkan, ada singkatan kata yang dikenal di sebagian masyarakat Kalbar, yakni ”sambas”. Sebutan itu bukan mengacu pada nama salah satu kabupaten di provinsi ini, melainkan merupakan gabungan dari kata ”sam” yang dalam terminologi bahasa Tionghoa berarti tiga dan ”bas” yang artinya bangsa. Istilah ini tak lain merujuk pada tiga etnik tersebut di atas.

”Intinya, etnik-etnik itu adalah tiga tungku dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Ketua Asosiasi Ilmu Politik Kalimantan Barat Gusti Suryansyah.

Kelompok etnik Melayu, yang merunut sejarahnya berasal dari Malaysia dan Sumatera Timur, umumnya mendiami kawasan perairan Kalimantan Barat. Menurut sensus penduduk yang terakhir dilakukan Badan Pusat Statistik, tahun 2000 proporsi penduduk Melayu Sambas dan Melayu Pontianak mencapai 19 persen.

Untuk membedakan kalangan mereka biasanya didasarkan pada daerah tempat tinggal. Misalnya, Melayu yang tinggal di Kabupaten Landak disebut Melayu Landak. Mata pencarian utama suku bangsa ini adalah petani dan nelayan meski sekarang tidak sedikit juga yang menjadi pegawai negeri, swasta, atau pedagang.

Kelompok etnik Dayak umumnya mendiami daerah pedalaman Kalimantan Barat dan terbagi dalam banyak subetnik. Dalam buku Mozaik Dayak: Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat terbitan Institut Dayakologi (2008) disebutkan bahwa suku Dayak terbagi hingga sebanyak 151 subetnik. Proporsi penduduk dari tiga subetnik dominan dari suku bangsa Dayak di Kalbar, yakni Kendayan, Darat, dan Pesaguan, mencapai 20 persen.

Sementara itu, etnik Tionghoa juga terbagi dalam sejumlah subetnik. Namun, paling tidak ada dua etnik besar yang mendiami Kalbar, yaitu Hakka (Khek) dan Tewciu atau Hoklo. Orang Hakka banyak berada di pedalaman, bekerja sebagai penambang emas di Montoredo (wilayah Kabupaten Landak), dan sebagian lainnya bertani. Sementara orang Tewcu biasanya bekerja sebagai pedagang dan banyak mendiami kawasan perkotaan di Kalbar, misalnya di Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. Proporsi penduduk etnik Tionghoa di Kalbar mencapai 9,4 persen.

Pembagian tiga etnik besar tersebut masih hidup sampai sekarang. Paling tidak pengaruh kewilayahan budaya ini terbukti berpengaruh pada pertarungan politik di Kalbar ketika berlangsung ajang pemilihan kepala daerah.

Partai Golkar dan PDI-P, yang mendominasi perolehan suara dalam pemilu legislatif, tak selalu berhasil mengegolkan calon yang diusung dalam kancah pilkada. Tanpa berkoalisi, Partai Golkar hanya memenangkan calonnya di Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, dan Sanggau. Sementara PDI-P hanya berhasil mengegolkan calonnya di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak. Dalam pemilihan gubernur, pasangan calon dari PDI-P, Cornelis-Cristiandy Sanjaya, kombinasi Dayak dan Tionghoa, banyak mendapatkan dukungan dari Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Kota Singkawang.

Dalam skala politik lokal, kesadaran dari tiap-tiap etnik untuk memunculkan eksistensinya masih kental. Itu sebabnya asal-usul seorang calon kepala daerah menjadi pertimbangan penting bagi pemilih. Di kalangan etnik Tionghoa juga muncul kesadaran eksistensi etnik. Di Kota Singkawang, yang sebagian besar penduduknya adalah Tionghoa, terpilih wali kota dari etnik itu.

Syarief Ibrahim Al Qadrie, sosiolog Universitas Tanjungpura, mengungkapkan bahwa di Kalbar etnis lebih dominan dalam memengaruhi peta kekuatan politik daripada agama. ”Di Kalimantan Barat, masyarakat cenderung melihat sosok dari sisi etnis ketimbang agama. Latar belakang agama seorang calon agaknya tidak terlalu menjadi pertimbangan pemilih,” ujarnya. (Bima Baskara)

Bubuhan, Benang Merah Urang Banjar

2009-02-19T23:15:00.000-08:00

Oleh Nurul Fatchiati

SEGALA aspek kehidupan masyarakat Banjar berkelindan pada dua hal utama, agama dan kekerabatan. Apa pun konflik personal dan komunitas yang terjadi dalam etnis terbesar di Kalimantan Selatan tersebut dapat dirembuk lewat pendekatan bubuhan.

Di samping agama (Islam), urang (orang) Banjar dipertautkan pula melalui bubuhan. Merunut sejarah warga kampung Banjar, bubuhan awalnya menunjuk pada nama kelurahan atau lalawangan (wilayah setingkat kabupaten) tertentu.

Dalam perkembangannya, istilah yang berkembang pada zaman kesultanan itu tidak selalu mengacu pada nama wilayah. Saat ini bisa juga mengacu pada nama salah satu tokoh masyarakat setempat atau orang yang dihormati

Alfani Daud, pakar budaya Banjar, dalam bukunya Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar (1997) menuturkan bahwa bubuhan mulanya mengacu pada identifikasi seseorang sebagai warga atau anak kampung tertentu.

Seiring perjalanan waktu, istilah bubuhan merujuk pada salah satu identifikasi keberadaan seseorang dalam konteks sosio- kultural masyarakat Banjar. Secara sederhana, bubuhan dapat dipahami sebagai suatu wadah orang Banjar dalam satu ikatan kekerabatan.

Pada akhirnya, meskipun secara umum bubuhan bersandar pada garis keturunan, lokalitas, atau kesejarahan, wadah kekeluargaan itu makin berkembang. Sifatnya kini relatif lebih terbuka bagi siapa saja yang berhasil ”memetakan” posisi dirinya dalam suatu kelompok atau komunitas.

Dalam konteks politik kekuasaan di wilayah ini, bubuhan sangat berperan penting. Kepatuhan masyarakat Banjar terhadap patron tokoh agama atau ulama dan tokoh masyarakat dapat menjadi nilai tambah terhadap konsep bubuhan.

Apriansyah, dosen politik dari Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, menyatakan, bubuhan menjadi sandaran untuk mencandrai eksistensi seseorang, melacak jejaring orang yang bersangkutan, dan akhirnya menetapkan orang tersebut kawan atau lawan dalam berpolitik.

Bubuhan yang menjadi sandaran ikatan kekerabatan masyarakat dan Islam tersemai dan terpelihara lewat budaya sungai. Islam membangun sikap kepatuhan masyarakat sebagai santri terhadap ulamanya sebagai patron dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berpolitik. Sikap tersebut masih lestari, terutama pada ”santri duduk”.

”Calon yang merupakan ’santri duduk’ dari majelis salaf (pengajian) dan mempunyai kedekatan dengan ulamanya akan lebih mudah meraih pendukung ketimbang santri formal (sekolah agama formal),” kata Apriansyah.

Patron ulama, terutama yang berasal dari ”kaum tuha” (mengacu pada Nahdlatul Ulama), masih sangat dihormati dan dipatuhi sebagian masyarakat Banjar. Hal ini menjawab realitas bahwa hampir semua bupati dan wali kota, termasuk gubernur, yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah langsung selalu melalui jalur partai berhaluan Islam, khususnya yang kental bernuansa NU, seperti PPP dan PKB.

Islam vs Nasionalis

Afiliasi keagamaan agaknya tetap menjadi pijakan utama masyakarat Kalsel dalam menetapkan pilihan politiknya. Hal tersebut tecermin dalam hasil pemilihan umum legislatif di bumi Lambung Mangkurat ini. Pada Pemilu 1955, partai politik bernuansa Islam mendominasi lebih dari 82 persen perolehan suara, tersalur pada Partai Nahdlatul Ulama (49,5 persen) dan Masjumi. Parpol berhaluan nasionalis, yaitu PNI, hanya bisa memetik sekitar enam persen suara.

Semasa Orde Baru, Kota Baru adalah lumbung suara Partai Golkar di Kalsel. Perolehan suara parpol tersebut di bumi ”Sa-ijaan” (semufakat, satu hati, dan seia sekata; moto Kota Baru) tak pernah kurang dari 80 persen. Namun, meski secara umum masih memenangi Pemilu 1999 dan 2004 di Kalsel, Partai Golkar tak lagi eksis di ”Banua Lima” yang meliputi Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong.

Kegairahan memilih parpol bernuansa Islam bangkit kembali selepas hegemoni Partai Golongan Karya yang mendominasi kemenangan pemilu di Kalsel pada tahun 1971-1997. Hal itu tampak dari penurunan suara beringin secara signifikan di beberapa kabupaten yang menjadi basis dukungan parpol itu.

Seperti halnya suara Partai Golkar di Kota Baru. Sejak pemilu multiparpol berlaku kembali pada tahun 1999, perolehan beringin menyusut drastis, hanya mampu meraih kurang dari 36 persen suara. Adapun PPP, yang sebelum era reformasi selalu menempati posisi runner up dalam setiap pemilu, semakin menunjukkan kekuatan politiknya.

Gelombang pembalikan semakin kuat pada pemilu selanjutnya. Pada Pemilu 2004, mayoritas konstituen di lima kabupaten di wilayah ini kembali memilih parpol Islam. Partai Persatuan Pembangunan mengantongi suara cukup banyak di wilayah yang mayoritas dimukimi orang Banjar Pahuluan. Padahal, sepanjang Orde Baru, selain Kota Baru, ”Banua Lima” adalah basis Partai Golkar.

Sejumlah parpol lain bernuansa Islam yang menjadi peserta pemilu pascareformasi juga berbagi suara di 11 kabupaten dan dua kota di Kalsel. Beberapa di antaranya, seperti PKB, PKS, dan PAN, berhasil meraih simpati ratusan ribu konstituen hanya dalam dua kali pemilu. Hal tersebut tak lepas dari pengaruh ”napas keislaman” yang diusung parpol- parpol tersebut.

Walaupun cukup berjaya di Kalsel, tidak semua kabupaten dan kota terpapar haluan politik parpol bernapaskan Islam. Beberapa wilayah yang menjadi pusat keberadaan orang Banjar Kuala, seperti Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin, menjadi lahan potensial bagi parpol berhaluan nasionalis. Dari pemilu ke pemilu, jumlah pemilih PDI-P di daerah-daerah tersebut cenderung meningkat.

Bahkan, pada Pemilu 1999, PDI-P mengungguli Partai Golkar di wilayah urban. Beberapa wilayah, seperti Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut, juga berpotensi disemai partai berhaluan nasionalis. Wilayah tersebut memang merupakan wilayah transmigran dengan komposisi penduduk heterogen, yaitu pembauran antara etnis Banjar, Jawa, dan Bugis.

Pemersatu politik

Tak dimungkiri, bubuhan cukup memengaruhi opini konstituen di Kalsel. Apriansyah memaparkan, jika seorang caleg berhasil merangkai benang merah bubuhan dari orang-orang di sekitarnya—termasuk jejaring kekerabatan dari pihak istri atau suami, mertua, dan ipar—yang bersangkutan berpeluang memperkuat eksistensinya di mata konstituen. Ini disebabkan masyarakat Banjar menempatkan bubuhan sebagai bagian dari labelling seseorang dalam konteks sosial masyarakat.

Selain jaringan kekerabatan, kedekatan lokalitas, dan bobot kesejarahan keluarga, bubuhan juga terbangun dari kekuatan patron yang dimiliki calon kepala daerah atau caleg yang bersangkutan.

Dalam pemilihan gubernur Kalsel beberapa waktu lalu, misalnya, kedekatan gubernur terpilih Rudy Arifin dengan Tuan Guru Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani—lebih dikenal sebagai Tuan Guju Ijai—tokoh ulama dari Kalsel, menjadi salah satu pemersatu beragam bubuhan dalam pilgub. Fenomena tersebut cukup membuktikan, tokoh yang menjadi patron masyarakat berperan banyak dalam menentukan dukungan bubuhan terhadap calon atau parpol tertentu.

Sepeninggal Tuan Guru Ijai, ditengarai belum ada tokoh ulama atau tokoh masyarakat yang dipandang mampu mempersatukan bubuhan-bubuhan di Kalsel. Jika sampai Pemilu 2009 berlangsung tak muncul tokoh kharismatik baru, bisa diperkirakan afiliasi politik masyarakat Kalsel akan terpencar pada bubuhan- bubuhan yang caleg-calegnya mampu menggalang pengaruh cukup luas, baik melalui parpol Islam maupun parpol berhaluan nasionalis. (NURUL FATCHIATI/ LITBANG KOMPAS)

Budaya Sungai dan Patronase Wilayah

2009-02-19T23:14:00.002-08:00

KALIMANTAN, merujuk pada karya Tjilik Riwut, Kalimantan Memanggil (1958), artinya adalah ”Pulau dengan sungai-sungai besar”. Terdapat sejumlah sungai besar di Kalimantan beserta puluhan anak sungai yang mengalir membelah pulau yang luasnya mencapai tiga kali Pulau Jawa. Sebagian di antaranya berada di Kalimantan Selatan.

Barito, salah satu sungai terpanjang dan terluas di Kalimantan, memiliki dua anak sungai besar, yaitu Bahan atau Negara dan Sungai Martapura. Sungai Negara membentuk beberapa cabang anak sungai, yaitu Tabalong, Pitap, Alai, Amandit, dan Amas yang tepiannya menjadi pusat permukiman penduduk. Kota- kota yang terbentuk di sekitarnya di antaranya Negara, Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, dan Tanjung. Dari sinilah berkembang sub-etnis Banjar Pahuluan atau Banjar Hulu.

Penduduk yang bermukim lebih masuk ke pedalaman, yang dahulu menjadi pusat-pusat kekuasaan, seperti lembah Sungai Negara, membentuk sub-etnis Banjar Batang Banyu. Sementara penduduk yang tinggal di tepian Sungai Martapura yang melintasi Martapura, Kota Banjar Baru, dan Kota Banjarmasin dikenal sebagai sub-etnis Banjar Kuala.

Berdasarkan unsur pembentukan suku, baik antropolog Alfani Daud maupun sejarawan Idwar Saleh membagi suku Banjar dalam tiga sub-etnis: Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Kuala.

Banjar Pahuluan, menurut Idwar, adalah campuran antara suku Melayu dan Dayak Meratus (Bukit). Sub-etnis Banjar Batang Banyu yang kombinasinya lebih heterogen, diimbuhi Dayak Maanyan, Lawangan, dan Jawa. Sementara yang ketiga, Banjar Kuala, adalah campuran Banjar Pahuluan yang berasimilasi dengan Dayak Ngaju, Barangas, dan Bakumpai.

Budaya sungai

Perkembangan etnis Banjar berkaitan erat dengan keberadaan sungai. Ini disebabkan sungai adalah jalur mobilitas dan jalan transportasi sebagian besar masyarakat Banjar. Menurut arkeolog Bambang Sugiyanto, budaya sungai sangat kental dalam kehidupan masyarakat Banjar.

Budaya sungai merupakan produk dari keluwesan, pengalaman hidup, dan adaptasi mereka dengan kehidupan di pinggiran atau di sepanjang bantaran sungai (Jurnal Kandil Edisi 7, Tahun II, November 2004-Januari 2005). Budaya sungai ini mewarnai segala aspek ekonomi, sosial, tak ketinggalan kehidupan politik masyarakat Banjar. Tak pelak, sungai berperan membentuk pola hubungan perdagangan, interaksi sosial, dan jaringan kekuasaan pada sebagian besar masyarakat Kalsel.

Di sisi lain, budaya sungai membentuk karakter etnis Banjar sebagai orang yang terbuka, mudah bergaul dengan siapa pun, dan cepat beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Namun, tabiat sungai yang pasang surut juga membentuk orang yang hidup di tepiannya menjadi pejuang keras dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam kehidupan sosial selanjutnya, sungai menjadi sarana mempererat jejaring bubuhan antarleluhur dan lokalitas pada sebagian masyarakat Banjar yang bermigrasi ke hulu ataupun hilir sungai.

Budaya sungai yang menghubungkan bubuhan-bubuhan, disertai dengan patron ulama, menjadi dua faktor krusial bagi partai politik dan calon anggota legislatif yang berhasrat memenangi pemilihan umum di Kalsel. Jika parpol dan caleg pandai memaknai budaya sungai dan merangkai jejaring bubuhan patron ulama lokal dan regional, niscaya lebih mudah meretas dukungan suara masyarakat Kalsel. (NURUL FATCHIATI)

Percikan Kekuatan di Lahan Beringin

2009-02-19T23:14:00.001-08:00

OLEH SULTANI

DOMINASI Golkar di Kalimantan Timur telah berlangsung sejak Pemilu 1971. Kini, selain kesetiaan pada partai, faktor kemampuan individu juga memiliki peran yang cukup menonjol terhadap preferensi pemilih di Kaltim. Akankah sistem suara terbanyak menjadi percikan kekuatan yang mampu mengubah wajah partai berlambang beringin dalam Pemilu 2009 nanti?

Penguasaan politik oleh Golkar yang didukung pemerintah pusat, TNI, dan birokrasi di Kaltim sudah tampak pada pemilu pertama di zaman Orde Baru. Dalam Pemilu 1971 Golkar menguasai 54,8 persen suara. Suara untuk partai ini terus naik dan pada pemilu terakhir masa Orde Baru, 1997, partai ini menguasai 70 persen suara.

Pada pemilu masa reformasi, Golkar juga tetap bisa mempertahankan dominasinya atas partai-partai lain dengan menjadi pemenang Pemilu 1999 dan 2004. Dalam pemilu terakhir tersebut, Golkar tetap unggul dari rival lamanya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan, Golkar mampu menang di 11 kabupaten/kota, sementara PDI-P hanya menang di Kabupaten Malinau dan Kutai Barat.

Tetap eksisnya tiga partai lama, Golkar, PDI-P, dan PPP, mengingatkan konstelasi dan struktur politik zaman Orde Baru. Hal ini tidak berlebihan karena ketiga partai ini memiliki akar geneologis yang kuat sejak Pemilu 1977.

Ketiga partai tersebut juga dominan dalam penguasaan kemenangan dalam pilkada. Jika ditelisik, kemenangan dari tiga partai tersebut dalam pilkada disokong oleh daerah-daerah yang menjadi basis massa mereka pada pemilu sebelumnya. Kutai Kartanegara merupakan basis terbesar Golkar di Kaltim. Pendukung Golkar di Kabupaten Kutai Kartanegara terbilang solid sehingga dalam pemilihan bupati, calon yang diusung Partai Golkar, Syaukani HR, berhasil meraup suara hingga 60 persen lebih.

Selain Kutai Kartanegara, Golkar juga solid di Kota Samarinda, Bontang, dan Berau. Di ketiga kabupaten/kota itu Golkar berhasil menjadi pemenang pemilu dan pilkada sekaligus. Di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau posisi Golkar terbilang rapuh, kemenangan Golkar di kedua kabupaten itu diperoleh melalui koalisi dengan partai lain. Padahal, Pemilu 2004 Golkar tampil sebagai pemenang di sana.

Kemerosotan popularitas PDI- P dalam Pemilu 2004 membuat Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yang menjadi basis massa partai ini sejak zaman PNI berpindah ke Golkar.

Di kota-kota tersebut PDI-P hanya bisa menempati posisi kedua dan ketiga dengan selisih suara yang signifikan. Posisi tersebut membuat PDI-P sebagai partai yang rapuh di Kaltim. Selain kalah di pemilu legislatif, partai berlambang banteng moncong putih ini juga banyak mengalami kekalahan dalam pilkada. Hanya empat pilkada yang bisa dimenangi PDI-P, yaitu di Kutai Barat, Malinau, Kota Balikpapan, dan Kota Tarakan. Kemenangan tersebut pun diperoleh dengan koalisi.

Sementara itu, kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut memberi warna pada peta politik Kaltim, bahkan dalam Pemilu 2004 menggeser posisi PPP ke urutan keempat. PKS sebagai pendatang baru memiliki daya tarik tersendiri bagi pemilih di Kaltim, terutama di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Meskipun tidak menang, dukungan terbanyak partai ini didapatkan di dua kota ini. Boleh jadi, dukungan pada partai ini mencerminkan kerinduan masyarakat Kaltim terhadap Masyumi, satu- satunya partai Islam yang bisa menyaingi kekuatan PNI di sana pada Pemilu 1955.

PPP, meskipun di posisi ketiga, relatif lebih solid dalam menjaga pemilih-pemilih tradisionalnya. PPP sebagai kristalisasi partai- partai Islam memang tidak memiliki daerah basis massa utama sejak Pemilu 1977. Namun, partai ini bisa mempertahankan pemilih-pemilih tradisionalnya di tengah munculnya partai-partai Islam yang baru.

Pemilu 2004 membuktikan bahwa PPP hanya bisa mengumpulkan suara terbanyaknya di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Meski demikian, penampilan PPP dalam pilkada tidak terlalu jelek. Pasalnya, partai berlambang Kabah ini mampu memenangi pilkada di Kabupaten Pasir tanpa koalisi. Selain di Pasir, PPP juga menang di Malinau meski lewat koalisi.

Pemilu 2004 juga mengangkat nama Partai Demokrat sebagai pendatang baru. Partai ini meraih suara besar di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, sama seperti Partai Amanat Nasional (PAN).

Pemilu 2009

Pemilu 2009 akan memperebutkan 2.301.043 pemilih di Kaltim.

Konsentrasi terbesar pemilih ada di Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Di tiga wilayah ini tercakup 54 persen suara pemilih dari keseluruhan 14 kabupaten/ kota sehingga akan menjadi daerah perebutan pengaruh yang paling menentukan.

Faktor etnisitas bisa jadi juga menjadi sesuatu yang berpengaruh. Namun, sistem pemilu yang menggunakan sistem suara terbanyak dalam menentukan pemenang diduga akan berpengaruh pada peta kekuatan partai politik. Di bawah sistem yang baru ini faktor figur calon akan lebih menentukan ketimbang citra parpol.

Menurut pengamat sosial Universitas Mulawarman Sarosa Hamongpranoto, ”Masyarakat di Kaltim lebih tertarik pada figur karena pengalaman mereka dalam pilkada. Faktor citra caleg menjadi hal yang sangat penting karena masyarakat menginginkan pemimpin mereka adalah orang-orang yang baik.”

Selain itu, loyalitas pemilih kepada tokoh yang bersifat paternalistik cenderung mulai ditinggalkan. Masyarakat mulai rasional, dalam arti mereka akan memilih pemimpin mereka kalau pemimpin tersebut mereka kenal, bisa dipercaya, dan membawa manfaat secara langsung untuk mereka. ”Kalau punya kriteria itu, boleh jadi calon itulah yang akan dipilih oleh masyarakat,” ujar Sarosa. (SULTANI/Litbang KOMPAS)

Dinamika Banjar dan Kutai

2009-02-19T23:13:00.001-08:00

KALIMANTAN Timur dihuni oleh beragam etnis, tetapi lima etnis terbesar adalah Jawa, Bugis, Banjar, Kutai, dan Dayak. Dua etnis pertama merupakan suku bangsa pendatang yang menurut sensus penduduk tahun 2000 mencapai 47,8 persen dari seluruh penduduk. Adapun tiga etnis lainnya merupakan penduduk asli Kaltim. Etnis Banjar jumlahnya berkisar 14 persen, sementara Kutai dan Dayak masing-masing berada di kisaran 10 persen dari jumlah penduduk Kaltim.

Menurut pengamat kebudayaan Dayak, Roedy Haryo Widjono AMZ, penduduk asli Kaltim adalah Proto Melayu (Melayu Tua) dan Deutro Melayu (Melayu Muda). Melayu Tua diwakili oleh orang-orang Dayak yang mendiami pedalaman, sedangkan Melayu Muda adalah etnis Bulungan, Tidung, Berau, Bayau, dan Kutai yang mendiami daerah sepanjang tepi sungai dan pesisir pantai.

Dinamika etnisitas di Kaltim oleh pengamat sosial Universitas Mulawarman Sarosa Hamongpranoto dilihat berdasarkan wilayah sebaran tiap-tiap etnis, yaitu perkotaan, pedesaan, dan perbatasan. Masyarakat perkotaan terbagi lagi berdasarkan pekerjaan, antara lain pedagang, PNS/birokrat, dan pekerja informal, sedangkan masyarakat pedesaan terdiri dari masyarakat pedalaman dan pesisir. Selebihnya, masyarakat perbatasan, yaitu masyarakat yang menempati daerah transisi antara negara Indonesia dan Malaysia.

Etnis yang mendiami daerah perkotaan didominasi oleh Banjar, Kutai, dan Bugis. Orang Banjar dan Kutai banyak bergerak di bidang perdagangan dan memegang jabatan publik, orang Bugis menguasai perdagangan antarpulau, dan transportasi air, sedangkan Jawa banyak bergerak dalam pekerjaan informal.

Daerah pedalaman masih banyak dihuni oleh orang-orang Dayak dan sebagian orang Kutai, sementara daerah pesisir banyak dihuni oleh orang-orang Bugis yang berprofesi sebagai nelayan. Daerah perbatasan kebanyakan ditempati oleh orang-orang pendatang dari Jawa, Sulawesi, Timor, dan Flores.

Kepentingan elite lokal

Dalam rentang waktu lebih dari setengah abad sejak pemilu pertama pada tahun 1955, partai-partai dengan warna nasionalisme lebih unggul di banding partai dengan warna lain di Kalimantan Timur. Keunggulan tersebut, salah satunya, karena sejarah politik di Kaltim dimulai oleh kaum pergerakan nasional.

Etnis Banjar dipandang turut berperan dalam membangun kesadaran politik dan mengembangkan gerakan politik di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Pada zaman sebelum kemerdekaan, gerakan etnis Banjar terorganisasi lewat Badan Pembela Republik Indonesia (BPRI), sebuah wadah perjuangan rakyat yang memiliki tujuan untuk menyingkirkan Belanda dari Kalimantan.

Seiring perjalanan waktu, pengorganisasian gerakan politik lebih diarahkan untuk memperjuangkan status Kaltim sebagai daerah otonom.

Puncak dari perjuangan etnis Banjar tersebut, menurut Burhan Magenda (East Kalimantan: Decline of Commercial Aristocracy, 1991), adalah dengan didirikannya Partai Nasional Indonesia (PNI) cabang Kaltim pada tahun 1950. Bagi etnis Banjar, perjuangan melalui partai kemudian diarahkan untuk menguasai jabatan-jabatan strategis di pemerintahan lokal, sekaligus mengimbangi dominasi orang- orang Kutai.

Pascaberdirinya PNI, peta politik di Kaltim diwarnai oleh keragaman partai dengan konfigurasi etnis yang terbagi ke dalam faksi-faksi yang lebih kecil. Persaingan politik tidak saja terjadi secara institusi, tetapi juga secara faksional dengan sentimen etnis, geografis, dan kepentingan.

PNI didominasi oleh faksi pejuang BPRI—beretnis Banjar—di Samarinda yang memiliki garis politik nasionalis, sedangkan faksi pejuang di Balikpapan mayoritas mendominasi Partai Murba. Selain itu, faksi pejuang yang berasal dari kedua kota tersebut juga menyokong Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Partai NU dan Masyumi relatif solid karena partai ini dibentuk dari komunitas-komunitas lokal yang terlibat dalam aktivitas keagamaan. Dukungan terhadap keduanya berasal dari kelompok-kelompok pengajian yang diorganisasikan oleh kalangan NU dan Muhammadiyah. Kepemimpinan kedua partai tersebut di sini berada di tangan ulama lokal dan para pemimpin komunitas Banjar yang simpati terhadap partai Islam.

Sebaliknya, para tokoh Kutai juga mengorganisasi aspirasi politik mereka dan banyak menyalurkan aspirasinya kepada Partai Indonesia Raya (PIR) dan Masyumi. Mayoritas tokoh Kutai lebih simpati pada PIR karena partai ini disokong oleh tokoh aristokrat Kutai dan memiliki tujuan mengembalikan para aristokrat kepada jabatan-jabatan di pemerintahan, sedangkan Masyumi relatif moderat dan mampu menjembatani perbedaan kepentingan etnis Banjar dan Kutai.

Hasil Pemilu 1955 memberikan kekuasaan yang lebih luas kepada etnis Banjar-Samarinda. Ketika Muis Hassan menjadi Gubernur Kaltim, dia berhasil ”mem-PNI-kan” birokrasi di Kaltim, mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Langkah tersebut memberi kesempatan kepada etnis Banjar untuk masuk ke dalam pemerintahan.

Dalam waktu yang relatif singkat, Muis Hassan telah menempatkan orang-orang Banjar ke dalam birokrasi Kaltim yang sebelumnya banyak dikuasai oleh orang-orang Kutai. Sumber daya kekuasaan yang ada pada jabatan-jabatan birokrasi pun kemudian bergeser kepada elite-elite Banjar.

PNI mengendalikan birokrasi Kaltim sampai tahun 1965 seiring dengan jatuhnya pamor Presiden Soekarno. Namun, sebelum tahun 1965 kekuatan PNI di birokrasi mulai digerogoti oleh perwira-perwira TNI dari etnis Jawa yang dimasukkan ke dalam birokrasi sebagai bupati dan wali kota. Langkah ini untuk mengurangi kekuatan PNI yang dipandang telah mencengkeram semua lini pemerintahan di Kaltim

Ketika PNI jatuh, sebagian etnis Banjar masih menguasai birokrasi. Di bawah bayang-bayang kekuasaan militer, elite-elite dari etnis Kutai dan Dayak mulai mencoba untuk bangkit melawan dominasi etnis Banjar. Salah satunya adalah dengan mendukung Golkar untuk melumpuhkan kekuatan PNI di daerah pedalaman pada Pemilu 1971.

Hasilnya, dalam Pemilu 1971 PNI kalah telak dari Golkar. Elite Kutai dan Dayak yang mendukung Golkar mendapat keuntungan dari kemenangan tersebut. Sebaliknya, elite-elite Banjar banyak yang dipinggirkan karena dianggap sebagai pendukung PNI.

Masa-masa awal konsolidasi kekuatan Orde Baru ditandai dengan sentimen anti-Orde Baru dengan segala unsurnya, terutama Soekarno dan PNI. Agar bisa kembali berkuasa, atribut PNI harus ditinggalkan dan menggantinya dengan atribut lain yang bisa memberi kemungkinan untuk kembali ke tampuk kekuasaan.

Dalam masa sulit tersebut muncul dua kelompok dalam elite Banjar untuk masuk ke dalam pertarungan politik. Kelompok pertama adalah kelompok pendukung PPP untuk melawan dominasi perwira-perwira Jawa dan Golkar dalam birokrasi. Kelompok kedua adalah intelektual muda yang sejak tahun 1970-an sudah bekerja sebagai pegawai negeri dan menjadi bagian dari birokrasi dan Golkar. Dari kelompok ini lahir tokoh Banjar HM Ardans yang kemudian menjadi Gubernur Kaltim pada tahun 1988-1998. (SULTANI)

Heterogenitas yang Statis

2009-02-19T23:12:00.000-08:00

OLEH SUWARDIMAN

POTRET politik di Kalimantan sejak pelaksanaan Pemilu 1971 hingga Pemilu 2004 cenderung statis. Dinamika politik yang penuh warna pada Pemilu 1955 tidak lagi muncul meskipun rezim multipartai kembali hadir. Pascareformasi, Partai Golkar tetap menjadi kekuatan yang relatif mendominasi wajah politik Kalimantan.

Dominasi kekuatan partai berlambang pohon beringin itu tetap bertahan, bahkan ketika gegar anti-Orde Baru berlangsung pada Pemilu 1999. PDI-P yang unggul secara nasional dengan pencitraan Megawati Soekarnoputri sebagai simbol perlawanan terhadap Orde Baru hanya mampu menggeser kekuatan Golkar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Sementara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, Golkar tetap unggul— meskipun tipis—dari PDI-P.

Pada Pemilu 2004, Golkar kembali bangkit dan menang di semua provinsi di Kalimantan. Kecuali di Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur, perolehan Partai Golkar cukup signifikan dibandingkan partai peserta pemilu lain.

Dibandingkan daerah lain di Kalimantan, warna dinamika politik yang cenderung berbeda adalah Kalimantan Selatan. Di wilayah ini, dominasi partai sekuler tak mampu bertahan lama. Wilayah ini menjadi satu-satunya provinsi di Kalimantan yang membuka ruang bagi kekuatan partai selain partai nasionalis. Di Kalsel ini pula, PDI-P sama sekali tidak sukses meraup kemenangan di satu daerah pun.

Jika melihat karakteristik penduduk, Kalsel memang berbeda dari saudaranya yang lain. Di wilayah itu, komposisi penduduk sangat kuat didominasi Melayu Banjar. Menurut sensus penduduk terakhir (2000), sebanyak 76 persen penduduk Kalsel beretnis Melayu Banjar dan disusul oleh orang Jawa yang jumlahnya 13,15 persen dari sekitar 3 juta penduduk di provinsi tersebut.

Karakteristik penduduk di tiga provinsi lain cenderung heterogen. Tidak ada etnis tertentu yang mendominasi secara signifikan. Di Kalimantan Barat, keragaman etnis tampak dari proporsi penduduk yang cenderung merata di antara tujuh etnis terbesar. Di provinsi itu berserak suku Sambas, Tionghoa, Jawa, Kendayan, Melayu Pontianak, Darat, dan Madura dalam rentang jumlah 5-11 persen.

Demikian juga pola demografis di Kalimantan Timur. Di provinsi ini bahkan dua suku terbanyak adalah suku pendatang, yakni Jawa dan Bugis. Karakteristik seperti ini yang boleh jadi membentuk cenderung seragamnya wajah politik di wilayah tersebut.

Titik balik

Perubahan dinamika politik di Kalimantan terjadi pada saat Orde Baru berkuasa. Pertarungan politik yang kuat dengan semangat etnisitas dan keagamaan pada Pemilu 1955 bergeser pada dominasi kekuatan partai-partai nasionalis.

Jika membaca peta politik pada periode awal pascakemerdekaan, tampak nuansa politik identitas dominan dalam pertarungan politik. Dua partai politik yang sukses menempati posisi teratas adalah parpol berbasis Islam, Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama. Kedua partai tersebut memiliki basis kekuatan yang cenderung sama kuat. Masyumi mendapat 32 persen suara, sementara Partai NU berhasil meraup 31,23 persen suara.

Dinamika berbeda yang mewarnai pelaksanaan Pemilu 1955 di Kalimantan adalah lahirnya sebuah partai lokal yang mampu bersaing dengan parpol nasional, yaitu Partai Persatuan Daya (PPD). Partai ini berhasil menunjukkan dirinya sebagai partai berbasis massa cukup kuat di Kalimantan.

Basis kekuatan terbesar PPD adalah di Provinsi Kalimantan Barat. Di provinsi itu, PPD mendulang 31,3 persen suara, kalah tipis dari Masyumi yang berhasil merebut 33,3 persen suara. Lima tahun kemudian, PPD sukses mendudukkan Oevaang Oeray menjadi Gubernur Dayak pertama di Kalimantan Barat pada 1 Januari 1960.

Memasuki masa Orde Baru, pertarungan kekuatan politik di Kalimantan bergerak statis. Pasca-Pemilu 1971, peta kekuatan politik pun secara merata bergeser pada dominasi Golkar. Sebagai partai milik penguasa Orde Baru, Golkar berhasil mengakar demikian kuat.

Pada Pemilu 1971, sebelum fusi partai, Golkar berhasil meraup 1,5 juta suara atau 66,46 persen di seluruh Kalimantan. Kekuatan suara terbesar Golkar saat itu terpusat di Kalimantan Tengah dengan perolehan 81,4 persen suara. Kecenderungan statisnya dinamika politik di Kalimantan, yang menempatkan partai nasionalis sebagai kekuatan dominan, berlanjut terus hingga rezim pemilihan langsung pada Pemilu 2004.

Fenomena yang sedikit berbeda hanya terjadi di Kalimantan Selatan. Pasca-Pemilu 1955 sisa- sisa kekuatan partai berbasis Islam masih mampu bertahan di kawasan itu.

Di wilayah selatan Kalimantan ini, basis massa partai-partai Islam masih berakar cukup kuat. Pada Pemilu 1971, Partai Nahdlatul Ulama masih dapat menunjukkan kekuatannya dengan meraup 26,5 persen di Kalsel dan 17,86 persen suara di seluruh Kalimantan. Selain Partai NU, Partai Muslimin Indonesia juga berhasil meraih 6,5 persen di Kalsel dan 6 persen dari 2,3 juta suara sah di seluruh Kalimantan.

Pilkada dan Pemilu 2009

Potret politik pada pelaksanaan pemilu nasional tidak jauh berbeda dengan potret politik lokal saat pelaksanaan pilkada langsung. Golkar tetap mendominasi pertarungan politik lokal. Di delapan daerah, Partai Golkar bahkan dengan percaya diri menjadi pengusung tunggal dan sukses mengantarkan calonnya menuju kursi kekuasaan tertinggi di daerah.

Basis solid Partai Golkar di antaranya di tiga daerah Kaltim (Kutai Kartanegara, Berau, dan Penajam Paser Utara), dua di Kalteng (Barito Selatan dan Sukamara), dan tiga lainnya di Kalbar (Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu). Di delapan daerah itu Golkar secara konsisten memegang basis massanya dan memenangi pemilu sejak Pemilu 1971.

Menyambut Pemilu 2009 yang akan memperebutkan 9,47 juta pemilih di seluruh Kalimantan, dinamika politik sangat mungkin berubah. Selama ini parpol memang memiliki kekuatan absolut dalam proses rekrutmen elite yang akan duduk di kursi kekuasaan.

Dengan lahirnya keputusan Mahkamah Agung soal suara terbanyak, sudah pasti akan mengurangi peran parpol dalam menentukan kadernya untuk duduk di kursi legislatif. Evaluasi pemilih lebih tertuju pada sosok calon anggota legislatif ketimbang partai itu sendiri. Dengan demikian, faktor popularitas caleg menjadi sama pentingnya dengan kekuatan basis partai.

Situasi ini lebih kurang selaras dengan situasi pada pemilihan kepala daerah langsung. Dua entitas, antara calon dan partai, menjadi ukuran-ukuran yang perlu dipertimbangkan matang.

Perubahan atmosfer politik seperti ini tampaknya juga sudah disiasati oleh parpol di Kalimantan. Ini tampak dari strategi Partai Golkar yang di atas kertas memiliki basis massa yang cenderung merata di seluruh bagian Kalimantan, tetapi hanya menang sebagai pengusung tunggal di delapan daerah.

Hasil pemilihan gubernur di Kalimantan Timur adalah fenomena nyata. Pada pilkada yang berlangsung dua putaran tersebut, pasangan Awang Farouk-Farid Wadjdy yang diusung koalisi 14 partai (antara lain PPP, PAN, dan Demokrat) unggul dari pasangan Achmad Amins-Hadi Mulyadi yang diusung PKS, PKB, PDK, Partai Pelopor, dan Partai Patriot Pancasila. Pada putaran kedua itu bahkan Amins-Hadi didukung oleh dua partai besar, Partai Golkar dan PDI-P.

Bukti lain yang paling nyata adalah Golkar, partai terkuat yang konsisten menguasai suara di seluruh Kalimantan, tidak sukses mengusung satu pun calonnya dalam pemilihan gubernur di empat provinsi di Kalimantan.

Melihat konfigurasi politik terbaru di zaman desentralisasi politik, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Kekuatan parpol pun harus bersaing dengan popularitas dan kualitas caleg. Jelang Pemilu 2009 ini, parpol besar mesti cermat betul membaca dan menyusun strategi pemenangan di Pulau Borneo itu.

(SUWARDIMAN/ Litbang KOMPAS)

Politik Etnis, Politik Agama

2009-02-19T23:11:00.001-08:00

WARNA kuning sebagai simbolisasi Partai Golkar dan warna merah yang menjadi simbol Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah warna yang kuat mendominasi peta politik di Pulau Kalimantan. Kedua partai berdiri di atas pijakan semangat nasionalis.

Bila membandingkan kekuatan parpol pada pelaksanaan pemilu dan pilkada, tampak rapuh basis massa di mayoritas wilayah di Kalimantan. Pada ajang kontestasi politik, terutama di tingkat lokal, isu-isu etnisitas dan keagamaan sering dijadikan alat untuk menggalang suara.

Diaspora partai politik berbasis Islam yang kian banyak pascareformasi memperlebar distribusi suara pemilih beragama Islam. Selain itu, pengaruh dan kecenderungan perilaku politik senantiasa terkait dengan karakter sosiokultural masyarakat di suatu daerah. Kategorisasi pengelompokan sosial yang timbul berdasarkan ras, agama, dan etnisitas tak jarang terjadi secara tumpang tindih dan paralel.

Hal ini mengakibatkan semakin dipertegasnya batas-batas solidaritas dan pengelompokan sosial. Hasanuddin dan Budi Kristanto (Jurnal Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Volume XII, No 1/2001) menyebutkan bahwa tiga entitas di Kalimantan dapat dikelompokkan menjadi komunitas suku Dayak yang merupakan kelompok kekerabatan yang tinggal di daerah pedalaman; lalu komunitas Melayu, Bugis, dan Arab; serta yang ketiga adalah imigran China yang bermukim di daerah pesisir.

Dalam perkembangan berikutnya kelompok Jawa dan Madura menambah warna dalam heterogenitas sosiokultural di pulau tersebut. Komunitas suku Dayak lebih merupakan komunitas yang berkarakter tertutup dan lebih menonjolkan kesamaan dan kesatuan sosio-kultural. Komunitas Melayu, Bugis, dan Arab merupakan kelompok penganut agama Islam yang lebih menekankan aspek sosiohistoris sebagai kelompok kelas penguasa, sedangkan komunitas China lebih merupakan suatu kesatuan sosio-ekonomi.

Dalam perkembangannya, kelompok Dayak yang telah menganut Islam menanggalkan identitas ”kedayakan” dan berinkulturasi menjadi etnik Melayu. Dengan demikian, kelompok Melayu (Melayu Banjar) inilah yang lalu menjadi etnis mayoritas di Kalimantan. Jumlahnya lebih dari 30 persen dari total populasi (berdasarkan sensus terakhir berjumlah 10,9 juta jiwa) di seluruh Kalimantan. Disusul etnis Jawa yang populasinya sekitar 16 persen. Etnis Melayu paling banyak terdapat di Kalimantan Selatan, sedangkan orang Jawa terkonsentrasi di Kalimantan Timur.

Melihat konfigurasi penduduk berdasarkan etnis ini, maka karakteristik sosiokultural di Kalimantan cukup heterogen. Sebaran etnis, kecuali di Kalsel, cenderung merata.

Jika mengukur dari proporsi penduduk berdasarkan agama, di Kalimantan mayoritas penduduk beragama Islam (77 persen). Konsentrasi pemeluk Islam paling banyak berada di Kalimantan Selatan, yaitu mencapai 97 persen penduduknya.

Membaca, apalagi memprediksi, kecenderungan politik pada wilayah yang berkarakter heterogen lebih sulit, terutama dalam konteks pemilihan yang bersifat lokal. Hasil pilkada yang berlangsung di Kalimantan Barat cukup menggambarkan fenomena ini.

Suara kelompok masyarakat Muslim yang jumlahnya 57 persen dari total populasi di Kalbar tersebar pada tiga pasangan calon yang bertarung. Sementara pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya yang diusung oleh PDI-P berhasil merebut 43,67 persen suara, padahal populasi penduduk Kristiani di Kalbar hanya sekitar 34 persen. (SUWARDIMAN)

Menguak Celah Baru Penguasaan Politik

2009-02-19T23:10:00.001-08:00

Oleh Anung Wendyartaka

SEBAGAIMANA halnya warna politik umumnya di provinsi-provinsi Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara juga menjadi basis kekuatan Golkar dalam setiap ajang pemilu. Namun, dalam Pemilu 2009 dominasi beringin mulai terusik.

Fakta menunjukkan, penguasaan Golkar sedemikian mengakar di wilayah yang kini berpenduduk sekitar 2 juta jiwa ini. Semenjak pemilu pertama pada era Orde Baru hingga pemilu terakhir, peta politik Sulut seakan tak berubah. Sebelum wilayah barat provinsi ini dimekarkan menjadi Provinsi Gorontalo ataupun setelah pemekaran tersebut, wilayah ini tetap menjadi kantong suara Golkar.

Memang Sulut layak disebut sebagai basis Golkar. Saat Pemilu 1971 digelar Golkar telah mengukuhkan dirinya sebagai pemenang mayoritas dengan meraup sekitar dua pertiga bagian suara (69 persen). Berbagai ajang kontestasi politik selanjutnya pun kerap bertutur semakin mengakarnya beringin di wilayah ini. Bahkan, pada pemilu terakhir pada era Orde Baru, Pemilu 1997, suara yang terdulang tergolong fantastis: 96 persen!

Sedemikian kokohnya benteng nasionalis Golkar yang terbangun pada kurun waktu tersebut seakan juga menutup lembaran politik masa lampau yang menggambarkan begitu dinamisnya persaingan antarkekuatan ideologi politik di Bumi Kawanua.

Ajang perebutan suara Pemilu 1955 menjadi saksi. Saat itu, Sulut terbagi menjadi dua wilayah yang menjadi basis kekuatan politik berbeda berdasarkan karakter keagamaan yang melekat pada penduduk setempat.

Di satu sisi, wilayah barat Sulut, khususnya Bolaang Mongondow, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, partai-partai bercorak keislaman, seperti Masyumi, mampu berkuasa menjadi pemenang perebutan suara. Sebaliknya, sebelah timur Sulut, baik Minahasa, Manado, dan kawasan Kepulauan Sangihe dan Talaud yang berpenduduk mayoritas Kristen, menjadi lahan tersubur bagi Partai Kristen Indonesia (Parkindo).

Di antara tarik-menarik kekuatan politik antardua partai bercorak keagamaan yang berbeda, kekuatan politik nasionalis PNI menjadi penyeimbang di kedua kawasan. Kondisi semacam ini cukup menguntungkan bagi PNI. Di tengah kuatnya persaingan antarkekuatan politik berbasis keagamaan, partai ini mampu menjadi pemenang kedua perolehan suara keseluruhan Sulut setelah Parkindo.

Awal kerapuhan

Saat Golkar berkuasa, persaingan dua kekuataan bercorak keagamaan berakhir. Kendati partai-partai Islam yang berfusi ke PPP masih menduduki posisi kedua setelah Golkar di Bolaang Mongondow dan partai-partai Kristen yang berfusi dengan partai-partai nasionalis ke dalam PDI menduduki posisi kedua di wilayah Minahasa serta Sangihe dan Talaud, terpaut selisih suara yang sangat besar dengan Golkar.

Betapapun kuatnya benteng yang terbangun, celah kerapuhan mulai tampak. Memang, fakta masih menunjukkan dominasi penguasaan beringin di Sulut. Namun, fakta yang sama juga menunjukkan mulai menyusutnya perolehan suara Golkar dari waktu ke waktu. Memasuki era reformasi, misalnya, tatkala pemilu multipartai 1999 digelar, menjadi titik awal pudarnya pengaruh. Perolehan suara Golkar turun drastis di Sulut hingga tinggal 44 persen. Beruntung bagi Golkar, pada saat perolehan suara nasional Golkar amat terpuruk, Sulut masih tergolong loyal dan menempatkan partai ini tetap sebagai pemenang di wilayahnya.

Parahnya, pemilu selanjutnya pada saat Golkar kembali menguasai panggung politik nasional, justru grafik penurunan persentase perolehan suara partai ini di Sulut berlanjut. Pemilu 2004, perolehan suara Golkar tinggal sekitar 32 persen. Memang, penurunan dalam proporsi tidak berarti kekalahan total partai ini. Dari sembilan kabupaten dan kota, Golkar masih mampu menguasai tujuh wilayah.

Penurunan ini pun sangat mungkin dipengaruhi pemisahan Kabupaten Gorontalo, basis Golkar dari Sulut, menjadi Provinsi Gorontalo. Namun, fenomena kemunculan partai-partai baru pada Pemilu 2004 turut menjadi penyebab tergerusnya pengaruh Golkar. Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Demokrat, misalnya, dua partai baru yang langsung menyodok di urutan ketiga dan keempat perolehan suara di Sulut, masing-masing sekitar 15 persen dan 14 persen. Di Kota Manado, Demokrat bahkan mampu menjadi pemenang.

Menyusutnya pengaruh Golkar dengan sendirinya mulai mengubah konfigurasi penguasaan suara. Menariknya, kondisi demikian seakan mengingatkan kembali lembaran politik masa lampau. Pudarnya pengaruh Golkar lebih kentara di wilayah timur Sulut, seperti sebagian Minahasa, Manado, Tomohon, dan Bitung, yang notabene merupakan wilayah mayoritas Kristen.

Di wilayah ini pula partai bercorak kekristenan, seperti PDS, meraih suara cukup signifikan. Namun, kondisi yang sama tidak terjadi di wilayah Bolaang Mongondow, di mana Golkar masih terlampau kuat. Sekalipun mayoritas Islam, partai-partai bercorak keislaman belum mampu menandingi pengaruh Golkar di kawasan ini.

Menuju Pemilu 2009

Susutnya perolehan suara tidak juga otomatis mencerminkan bakal terpuruknya Golkar dalam ajang Pemilu 2009 ini. Dengan menggabungkan antara hasil kontestasi Pemilu 2004 dan kontestasi lokal pilkada menunjukkan, dari 13 kabupaten dan kota, tercatat lima kabupaten yang masih tergolong solid dalam penguasaan partai ini.

Pengamat politik setempat, Donald Rumokoy, juga memaparkan masih kuatnya penguasaan Partai Golkar di Sulut. Namun, ia memperkirakan, perolehan suaranya tidak setinggi masa-masa lampau. Rumokoy yang Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado ini memandang berbagai ancaman tengah dihadapi partai ini.

Tak hanya dari PDI-P, Partai Demokrat, ataupun PDS, tapi juga dari partai baru, seperti Hati Nurani Rakyat, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Barisan Nasional (Barnas). Kuncinya dengan menampilkan sosok yang lebih dikenal secara positif oleh masyarakat. ”Partai-partai lain dengan figur-figur yang tidak asing di masyarakat akan mengganggu partai yang sudah mapan,” papar Rumokoy.

Penerapan sistem suara terbanyak dalam menentukan caleg terpilih diakui membuat hasil Pemilu Legislatif 2009 di Sulut menjadi sulit diprediksi. Masing-masing partai berlomba-lomba mencalonkan figur-figur yang diperkirakan mampu menarik suara masyarakat. Apalagi, kultur paternalistik masyarakat masih kuat mengakar di sebagian wilayah Sulut, semakin menguatkan besarnya peran sosok.

Ajang kontestasi lokal pilkada sedikitnya menyingkap fenomena demikian. Bukan sesuatu yang mengherankan apabila pasangan kepala daerah incumbent yang notabene merupakan kader Golkar menang dalam pilkada di wilayah-wilayah tersebut. ”Di daerah dengan tradisi dan sifat paternalistiknya masih kuat, seperti di Bolaang Mongondow serta Sangihe dan Talaud, figur leader formal, seperti bupati maupun wali kota dan penguasaan jajaran birokrasi, masih faktor penentu untuk mendulang suara,” kata Rumokoy.

Namun, berbeda di mana karakter masyarakatnya cenderung egaliter. Dinamika politik di daerah semacam ini relatif dinamis. Di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kota Bitung, misalnya, pemenang pilkadanya justru diusung oleh partai-partai yang tergolong kecil dan mempunyai latar belakang sebagai pengusaha, bukan birokrasi. Konfigurasi politik semacam inilah yang mewarnai perjalanan politik Sulut saat ini. Tidak tertutup kemungkinan, geliat politik yang semakin dinamis akan mengubah peta politik selama ini.

sumber :(Anung Wendyartaka/ Litbang Kompas)

Dua Kultur di Tiga Kawasan

2009-02-19T23:08:00.000-08:00

MEMAHAMI Sulut tak akan lepas dari keberadaan tiga wilayah budaya yang membentuk karakter masyarakatnya. Nasrun Sandiah, antropolog dari Universitas Sam Ratulangi, memilah ketiga wilayah budaya tersebut ke dalam tiga suku bangsa yang mendiami Kepulauan Sangihe dan Talaud, Bolaang Mongondow, dan Minahasa.

Dari ketiga wilayah budaya tersebut, masyarakat di Kepulauan Sangihe dan Talaud dan Bolaang Mongondow mempunyai akar sejarah yang panjang dalam bentukan kerajaan. Catatan sejarah menunjukkan, sebelum tahun 1500 Kerajaan Tabukan, Bohontehu, Kendahe, Tahuna, Manganitu, Siau, dan Tagulandang, tumbuh di sepanjang Kepulauan Sangihe dan Talaud.
Sementara di wilayah Bolaang Mongondow, terdapat Kerajaan Bolaan Uki, Kaidipang, Bintauna, Suwawa, dan Bone. ”Kerajaan-kerajaan di Bolaang Mongondow umumnya penganut Islam dan kerajaan di Sangihe dan Talaud penganut Kristen atau Katolik,” kata Nasrun.

Karakter khas yang melekat di wilayah-wilayah kerajaan juga tampak di kedua wilayah budaya ini. Sifat paternalis maupun kepatuhan yang kuat terhadap pemimpin, misalnya, menjadi karakter masyarakat. ”Kalau pemimpin itu bilang apa, itu akan sampai ke bawah,” ungkap Nasrun. Kondisi demikian tak terhindarkan munculnya pengkultusan terhadap pemimpin sebagaimana di Bolaang Mongondow. ”Bupati masih dikultuskan sampai saat ini,” imbuh Nasrun.

Berbeda di wilayah kerajaan, berbeda pula karakter di wilayah yang tidak dijumpai kerajaan. Minahasa dalam sejarahnya tidak pernah mengenal sistem kerajaan.

Masyarakat di kawasan ini terhimpun dalam walak yang merupakan sebuah komunitas sosial masyarakat tradisional terdiri atas kumpulan beberapa permukiman. Dengan tidak adanya raja atau pemimpin yang harus dihormati dan dianuti masyarakat, menurut Schouten dalam Leadership and Social Mobility in a South Asia Society: Minahasa 1677-1983, hubungan sosial masyarakat Minahasa umumnya didasarkan pada sikap kompetitif dan egaliter.

Di sisi lain, status ekonomi seseorang merupakan faktor yang esensial dalam menentukan status sosial dan politik orang tersebut. Dalam budaya Minahasa, kondisi demikian ditunjukkan oleh kemampuan menggelar pesta besar (JAT Schwarz, 1907). Seseorang dikatakan ”kaya” apabila dia bisa menggelar pesta besar.

Pesta merupakan ekspresi dari showing and sharing. Hal semacam ini pula terkait dalam memilih figur para pemimpin. Pemimpin kerap terpilih dari mereka yang mempunyai kemampuan menyejahterakan atau membuat pengikutnya hidup lebih baik.

Selain faktor budaya, kecenderungan bersikap rasional masyarakat Minahasa ditunjang pula dengan tingginya mobilitas dan tingkat pendidikan mereka. Pendidikan menjadi salah satu program zending pada tahun 1820 dalam kaitan penyebaran agama Kristen di Indonesia (Enklaar, 1963). Sebagai gambaran, tahun 1860 tak kurang sudah ada 150 sekolah yang dibangun di lebih dari 300 desa di Minahasa. Pendidikan semakin berkembang di Minahasa, yang dengan sendirinya membentuk pembedaan karakter masyarakatnya. Pada gilirannya, karakter semacam ini pula yang langsung ataupun tidak langsung memengaruhi wajah politik Pemilu 2009 mendatang.

sumber : kompas

Etika Politik Iklan Politisi

2009-01-30T18:44:00.000-08:00

Oleh Mochamad Toha *

Simak iklan ini: ''Saya, Megawati Soekarnoputri, ketua umum PDI Perjuangan, menginstruksikan kepada segenap jajaran pengurus DPD, DPC, PAC, dan ranting beserta seluruh kader, anggota, dan simpatisan PDI Perjuangan se-Jawa Timur untuk membela dan mempertahankan kemenangan Kaji dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur tanggal 4 November 2008, sesuai hasil quick count dan hitung manual Tim Kaji. Lawan dan hadapi, segala bentuk aksi kecurangan dan pendholiman.''

Pantaskah instruksi terbuka mantan dan calon presiden yang dapat membakar emosi, membangkitkan amarah, serta menyulut benturan antarmassa itu diucapkan tokoh dan politisi sekaliber Megawati?

Iklan politik yang mengajak ''lawan dan hadapi'' perilaku curang dan zalim dalam pilgub Jatim putaran II bisa memicu konflik horizontal di Jatim.

Jika ditelan mentah-mentah tanpa pertimbangan, instruksi itu dapat berakibat fatal dan merugikan banyak pihak, terutama pendukung Karsa. Mereka bisa menjadi sasaran amarah pendukung Kaji. Apakah itu yang dikehendaki politisi di sekitar Megawati?

Megawati yang notabene seorang ibu tak mungkin tega melihat ''anak-anak'' bangsa ini bertikai sampai berdarah-darah hanya karena berebut jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Mungkin memang seperti itulah kualitas politisi kita. Tidak punya etika politik dalam beriklan!

Bicaranya ngawur dan provokatif tanpa menghitung dampak yang bisa terjadi. Pesan yang disampaikan cenderung menyerang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah gerah ketika Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto merilis ''iklan miskin'' di media televisi.

Dalam iklan awal 2008 itu, Wiranto melakukan ''serangan terbuka'' terhadap Presiden SBY. Angka kemiskinan di Indonesia yang diungkap Wiranto dengan acuan Bank Dunia sebesar 495 persen. Sedangkan SBY memakai data Biro Pusat Statistik (BPS) sebesar 16,5 persen.

Lebih Simpatik

Iklan Wiranto tersebut berbeda dari iklan Prabowo Subianto. Pesan iklan ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu lebih simpatik. Mengajak rakyat untuk mengonsumsi produk pertanian kita. Juga, mengungkap betapa kayanya alam Indonesia. Menggugah semangat kemandirian.

Wajar jika iklan Prabowo tersebut bisa mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya sebagai salah satu capres yang naik terus, sebagaimana ditunjukkan Lembaga Survey Nasional (LSN). Hasil jajak pendapat LSN pada 20-27 September 2008 memosisikan Prabowo di tiga besar, setelah SBY dan Megawati.

Sayang, pesan peningkatan taraf hidup petani yang disampaikan Prabowo tersebut telah direndahkan Megawati dengan kampanye ''sembako murah'' yang ditayangkan di televisi. Iklan sembako murah tersebut bisa menjadi blunder bagi PDIP dan Megawati.

Lihat saja reaksi Ketua Umum DPP Partai Golkar M. Jusuf Kalla (JK) yang menilai iklan sembako murah itu sebagai sesuatu yang ''berbahaya'' karena merugikan 40 juta petani kita. JK pun meminta agar rakyat tak memilih partai sembako murah.

Bagaimana iklan Golkar? Jika disimak, munculnya iklan JK ''juru damai'' di televisi itu sejatinya merupakan bentuk reaksi atas iklan Partai Demokrat (PD) yang mengakui tiga kali penurunan harga BBM sebagai ''sukses'' Presiden SBY. Iklan BBM turun tiga kali itu pula yang direaksi keras oleh PDIP.

Terlepas dari hitungan ekonomis penyebab turunnya harga BBM, semestinya PD tidak serta-merta mengklaim kebijakan tersebut sebagai sukses SBY semata. Itulah yang menyebabkan Golkar ''tersinggung''. Sebab, penurunan harga BBM itu merupakan keputusan pemerintah, bukan SBY pribadi!

Di situ ada menteri ''partai koalisi'' seperti Golkar, PPP, PAN, PBB, dan PD sendiri. Dari situ sangat tampak, partai kurang cerdik dalam mengemas isi pesan. Mungkin iklan ''Hidup Adalah Perbuatan'' Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir (SB) dan Prabowo lebih ''beretika politik''.

Momen Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional dipakai SB supaya lebih dikenal masyarakat. SB rela merogoh koceknya sebesar Rp 300 miliar. Saat bertemu wartawan di Surabaya, SB mengakui, menjadi capres atau cawapres harus populer. Untuk itu, memang butuh dana yang tidak sedikit.

Temuan Nielsen Media Research Indonesia pada 2008 mencatat, sekitar Rp 2,2 triliun dana telah dibelanjakan untuk kepentingan kampanye partai dan publikasi capaian kinerja pemerintah. Besaran belanja iklan politik dan pemerintah ini meningkat tajam sekitar 66 persen dibanding 2007 (Rp 1,32 triliun).

Data yang dirilis Business Development Nielsen Media Reserarch Maika Randini di Jakarta pada 20 Januari 2009 itu menyebutkan, sebagian besar alokasinya tersedot untuk media cetak, yaitu Rp 1,31 triliun. Nilai tersebut melampaui jumlah belanja iklan politik dan pemerintahan di televisi (Rp 862 miliar).

Sisanya, Rp 86 miliar, dibelanjakan di majalah. Riset itu juga menulis, banyak koran lokal yang menikmati dana iklan politik dan pemerintahan dari belanja iklan calon kepala daerah. Belanja iklan tersebut naik 181 persen dari Rp 64 miliar (2007) menjadi Rp 180 miliar (2008).

PD rata-rata mengeluarkan dana Rp 15,5 miliar/bulan. Disusul, Gerindra (Rp 8 miliar), Golkar (Rp 5 miliar), PKS (Rp 2 miliar), dan PDIP (Rp 1,5 miliar). Sebanyak 93 media cetak, 19 stasiun televisi, dan 151 majalah serta tabloid telah menikmati duit belanja iklan politik partai dan pemerintah.

Belanja iklan politik tersebut akan semakin intensif bersamaan dengan berjalannya ''Tahun Politik 2009'' dengan dua agenda pemilu (legislatif dan presiden). Pertarungan iklan politik bisa semakin sengit. Hanya, yang perlu dijaga, iklan tersebut harus punya etika politik dan materinya lebih cerdas.

Jangan menampilkan iklan bernada provokasi dan memojokkan. Sebab, pesan seperti itu bisa membuat rakyat antipati pada partai dan tokohnya. Rakyat kini tak bisa dikibuli dengan pesan dan janji politik. Rakyat sudah bosan dengan ''konflik politik'' yang tidak pernah selesai!*

*. Mochamad Toha, wartawan Majalah FORUM Keadilan
sumber :
[ Sabtu, 31 Januari 2009 ] jawapos.com

Pengacara PKS sogok Polda

2009-01-26T16:27:00.000-08:00

Wibawa PKS Sebagai Partai Bersih Tercoreng
Laurencius Simanjuntak - detikPemilu

Jakarta - Tindakan pengacara Presiden PKS Tifatul Sembiring, M Anwar Junaedi yang menyogok Polda Metro Jaya dinilai mencoreng partai dakwah tersebut. Skandal itu pun dinilai memukul kewibawaan partai yang berslogan bersih, peduli dan profesional ini.

"Itu memukul dan mencoreng wibawa PKS secara besar. Hal memalukan itu lebih baik tidak dilakukan lagi," kata pengamat politik Universitas Airlangga Daniel Sparingga saat dihubungi detikcom, Sabtu (24/1/2009).

Menurut Deniel, PKS sebaiknya mengambil langkah-langkah cepat dan tepat agar slogan bersih, peduli dan profesional yang dikumandangkannya lebih punya makna.

"Yaitu dengan cara mengawasi secara ketat kader-kadernya terutama ketika melakukan transaksi-transaksi kekuasaan," ujar dosen ini.

Daniel menilai langkah cepat yang diambil PKS dengan memecat Anwar Junaedi adalah langkah yang tepat untuk menjaga kewibawaan partai. "Walaupun tercoreng skandal itu, tindakan memecat pengacara itu secara cepat akan memulihkan wibawa mereka," imbuhnya.

Daniel menjelaskan, skandal suap terkait perkara hukum adalah hal yang umum di negeri ini. "Ketika politik dan hukum bergesekan hasilnya kerap berupa uang. Ini hal yang agak umum di negeri ini, dan PKS tidak terbebaskan dari ini," kata Daniel.

Kasus ini bermula saat Anwar mengaku membayar uang sebesar Rp 10 juta untuk diberikan kepada seseorang yang mengaku sebagai Kahumas polda Metro Jaya. Konon, uang tersebut untuk melicinkan agar Polda Metro mengeluarkan SP3 terhadap kasus yang dialami Tifatul terkait kasus demo Palestina.

Anwar, yang tak
lain adalah kakak kandung caleg dari PKS Adang Daradjatun telah membayar uang Rp 10 juta. Namun ketika dia datang ke Polda Metro untuk mengambil SP3, malah bantahan dari Polda yang didapat.

Partai Bulan Bintang Yakin Suara Meningkat 100 Persen

2008-12-30T16:46:00.000-08:00

Putusan Mahkamah Konstitusi atas suara terbanyak bakal berimbas dalam strategi kampanye sejumlah partai politik. Ketua Partai Bulan Bintang M.S. Kaban menyatakan, dengan putusan MK tersebut, posisi calon legislator akan sangat menentukan dalam perolehan suara partainya nanti.

''Saya meminta seluruh caleg untuk lebih menggiatkan kampanye saat ini,'' terang Kaban dalam acara peringatan Tahun Baru 1 Muharam 1430 Hijriah di depan Kantor DPP PBB, Jakarta, Sabtu malam (27/12).

Kaban sangat yakin target suara secara nasional bisa naik dua kali lipat dari perolehan Pemilu 2004. Pada pemilu tersebut, suara PBB secara nasional kurang lebih 2,9 juta. Itu merupakan peningkatan dari Pemilu 1999 yang memperoleh 1,9 juta suara. ''Peluang itu ada, asal terus berusaha,'' jelasnya kepada para kader.

Menurut Kaban, langkah yang dilakukan PBB itu juga bakal dilakukan partai politik lain. Dengan suara terbanyak, otomatis publik akan lebih condong untuk melihat kualitas caleg. Kualitas itulah yang harus ditunjukkan para caleg PBB dengan lebih aktif berkampanye. ''Dengan berkampanye, tentu akan lebih dikenal,'' terangnya.

Bagi politikus yang menjabat menteri kehutanan itu, putusan MK saat ini sangat enak terdengar telinga. Penentuan caleg terpilih lebih fair. Sebab, publik hanya akan melihat kualitas caleg. Tidak hanya sebatas kemampuannya tampang diri di depan iklan. ''Promosi itu tidak cukup, harus turun ke lapangan,'' pintanya

Sumber : jawapos.com